PEJABAT MELAYANI BUKAN DILAYANI MASYARAKAT
Pejabat harus melayani masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat. Kementerian Kesehatan membutuhkan orang-orang yang etis, jujur, lurus dan tulus dimana pun ditempatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH dalam sambutannya saat melantik 3 pejabat eselon I dan 36 pejabat eselon II Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2011. Pejabat eselon I yang dilantik adalah Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes sebagai Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menggantikan dr. Budihardja, DTM&H, MPH; Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K), Sp.KP sebagai Staf Ahli Mediko Legal menggantikan Dr. Faiq Bahfen, SH; dan dr. Untung Suseno Sutarjo, M,Kes sebagai Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat menggantikan dr. H. A. Chalik Masulili, M.Sc. Pejabat eselon II yang dilantik drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran; dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS sebagai Kepala Biro Kepegawaian; Arsil Rusli, SH, MH sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dr. Eka Viora, Sp.KJ sebagai Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan serta drg. Astrid, M.Hkes sebagai Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Sedangkan di lingkungan Inspektorat Jenderal Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes sebagai Inspektur III.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP sebagai Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Ari Muhandari, Sp.KK sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta; R Fresley Hutapea, SH, MARS, MH sebagai Direktur Keuangan RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta; dr. Edi Sampurno, Sp.P, MM sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung; dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K) sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang; Drs. Maskur, MM sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Kariadi Semarang; dr. Herry Budhi Waluya, MMR sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; Drs. Sudarto, MM sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. M. Djamil Padang; dr. Djolly Margendy Rumopa, Sp.OG sebagai Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado; dr. Armenius Richard Sondakh, Sp.THT.KL sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado; dr. Jimmy Panelewen, Sp.B sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado; Yulis Quarti, SE, Akt, M.Si sebagai Direktur Keuangan RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta; Dra. Nining Setyawati, M.Si sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta; dr. Endang Widyaswati, M.Kes sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; Tjipto Rahardjo, SKM sebagai Direktur Keuangan RS Mata Cicendo Bandung; dr. Mohammad Syahril, Sp.P sebagai Direktur Utama RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga; dr. H. Yunier Salim, MARS sebagai Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung; serta dr. Achmad Budiarto, MM sebagai Direktur Utama RS Stroke Nasional Bukittinggi. Selain itu dr. Endriana Soeryat, Sp.PK sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya; dr. Abidin, MPH sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar; dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar; dr. Ratnawati, MCH, Sp.P, Ph.D sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung; dan dr. Sigit Prihutomo, MPH sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yaitu Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dr. Libriansyah, Sp.PD, MM, FINASIM sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; dr. H. Azimal , M.Kes sebagai Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok; DR. P. A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Jakarta. Sedangkan Ria Soekarno, SKM, MCN sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta drg. Oscar Primadi, MPH sebagai Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan.

Menkes menginginkan pejabat yang “care” dan berpikiran jauh ke depan. Pada kesempatan tersebut Menkes berharap pejabat yang terpilih perlu bekerja berdasarkan basis data serta terbuka kepada wartawan maupun masyarakat. Sehingga informasi yang beredar adalah informasi yang benar.Pelantikan dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala Badan POM, Kepala BKKBN, Kepala KKI, para Direktur Utama BUMN, serta para pejabat yang baru dilantik.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, PTRC: 021-500567, atau alamat e-mailkontak@depkes.go.id.

LINDUNGI BANGSA CEGAH MENINGITIS
Setiap tahun lebih dari 500 ribu orang melakukan perjalanan ke negara-negara endemis Meningitis Meningokokus. Kelompok paling rawan berisiko tertular penyakit ini adalah jamaah haji dan umroh serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Meski pelaku perjalanan tidak menderita sakit sepulang dari negara tersebut, namun ia bisa menjadi carrier kuman Meningokokus dan menularkannya kepada keluarga di Tanah Air. Demikian sambutan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama dalam seminar dan kampanye “Lindungi Bangsa Cegah Meningitis”, di Jakarta (27/7). Seminar dan kampanye ini dilaksanakan sehubungan dengan tingginya mobilitas masyarakat dunia saat ini, kemungkinan tersebarnya berbagai penyakit Meningitis Meningokokus ke seluruh dunia menjadi semakin besar.

Prof. Tjandra menuturkan, banyak jamaah haji, umroh dan TKI yang tidak mengindahkan peraturan Pemerintah RI maupun Pemerintah Saudi Arabia untuk melakukan pencegahan melalui vaksinasi Meningokokus. Hal ini karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai penyakit Meningitis Meningokokus. “Inilah yang menimbulkan kurangnya perhatian jamaah Haji, Umroh dan TKI untuk melindungi dirinya dari penyakit berbahaya. Padahal penyakit ini dapat menimbulkan kecatatan bahkan kematian”, terang Prof. Tjandra. WHO dan berbagai negara di dunia telah merekomendasikan vaksinasi Meningokokus bagi kelompok berisiko. Mereka adalah mahasiswa perguruan tinggi, wisatawan dan personil militer yang tinggal atau akan bepergian menuju daerah-daerah endemis penyakit tersebut, tambah Prof. Tjandra. Prof. Tjandra menyatakan, perlu upaya berkesinambungan yang melibatkan pihak terkait untuk melakukan edukasi mengenai penyakit Meningitis Meningokokus. Untuk melindungi masyarakat, Kemkes melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Meningokokus. KKP membuat sistem barcode buku International Certivicate od Vaccine (ICV) bagi mereka yang akan bepergian ke Saudi Arabia. Sistem ini berguna untuk mengontrol pelaksanaan vaksinasi, Dengan demikian pemalsuan terhadap buku tersebut dapat dihindarkan.

Pada kesempatan tersebut Prof. Tjandra menyampaikan komitmen Kemkes untuk melakukan pencegahan secara terpadu dengan semua pihak agar penyakit Meningitis Meningokokus tidak masuk ke Indonesia. Prof. Tjandra berharap agar semua pihak, baik petugas medis, biro perjalanan, Puskesmas, penyedia vaksin maupun media massa dapat ikut serta menyukseskan kampanye sesuai dengan peran masing-masing. Selain dari lingkungan Kemkes, acara seminar juga dihadiri oleh sekitar 300 orang peserta dari berbagai biro perjalanan. Materi seminar meliputi: Penyakit dan Tata Laksana Mengenai Meningitis oleh dr. Iris Rengganis, SpPD-KAI; Kebijakan Kemkes Tentang Vaksinasi Meningitis oleh dr. H. Taufik Tjahjadi, Sp.S; Sosialisasi Sistem Barkot yang Baru oleh dr. Charto Susanto, M.sa; dan Ke-samapta-an Calon Jamaah oleh dr. H. Wan Al Kadri SS, MSc.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau e-mail info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.

PEMERINTAH PERTIMBANGKAN VAKSIN HIB
JUM'AT, 29 JULI 2011 | 13:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan mempertimbangkan vaksin Haemophilus influenzae type B (HIB) untuk dimasukkan ke dalam vaksin dasar. Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL) Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada tiga vaksin baru yang menjadi pertimbangan pemerintah. Tiga vaksin itu adalah vaksin HIB, Pneumococcus, dan Rotavirus. “Kemungkinan yang HIB, tapi itu juga masih belum tahu. Masih kami timbang-timbang mana yang memungkinkan,” ujar Tjandra Yoga di sela-sela konferensi pers ASIAN Vaccine Conference Asvac 2011 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2011. Tjandra Yoga mengatakan jika diputuskan, kemungkinan akan dipilih vaksin HIB sebagai vaksin dasar. Pertimbangannya adalah prevelensi kasusnya dan efektivitasnya yang lebih sesuai dengan kondisi orang Indonesia. Vaksin HIB ini berguna untuk mencegah bayi terkena epiglottitis, pneumonia, dan meningitis. Pemerintah, kata Tjandra Yoga, menganggarkan tak kurang Rp 500 miliar untuk membeli vaksin dasar pada tahun ini.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Badriul Hegar, PhD, SpA (K) sangat mendukung jika pemerintah akan memasukkan vaksin HIB ini. Tetapi, dia mengingatkan jika masuk menjadi vaksin dasar, maka harus terus berkelanjutan. “Kesinambungannya ini yang penting sebab kalau tidak, setelah jangka waktu tertentu, bisa muncul lagi bahaya,” ujarnya. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah juga pandai bermitra dan mencari jaringan untuk program bantuan vaksinasinya. Selama ini pemerintah telah menggratiskan vaksin dasar, yakni Hepatitis B, Polio, BCG, DPT, dan Campak. Konferensi vaksin kali ini membahas akses, keterjangkauan, dan pertanggungjawaban pemberian vaksin. Penyelenggaraan vaksin di negara-negara Asia masih perlu ditingkatkan. Hal ini untuk menurunkan risiko kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. “Ini menjadi tantangan bagi para pakar, pembuat kebijakan, dan produsen vaksin untuk mewujudkannya,” ujar Ketua Pelaksana Konferensi Prof. Sri Rezeki S. Hadinegoro, MD, PhD.

Di negara-negara Asia masih banyak persoalan menyangkut vaksin seperti minimnya data, fasilitas, sumberdaya manusia, kurangnya peran pemerintah daerah, harga yang mahal, dan mitos salah tentang efek samping vaksin. Pemrakarsa berdirinya ASVAC Prof. Lulu C. Bravo MD, PhD. mengatakan semua orang tanpa kecuali harus memiliki akses yang sama pada vaksin. “Idealnya vaksin harus gratis sehingga masyarakat tak terbebani,” ujarnya. Lulu juga menyebutkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksin konjugasi pneumokokus PVC untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium poin 4, terutama untuk negara-negara dengan tingkat kematian bayi dan anak yang tinggi sehingga bisa mengurangi kematian hingga 2/3 pada 2015. Sayangnya negara-negara berkembang di Asia belum memasukkan vaksin PVC dalam program imunisasi nasional.

SUSUNAN PENGURUS KOLEGIUM ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN
PERIODE 2008 – 2011

Ketua Umum : Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, SpKK(K)
Sekretaris :
DR.Dr. Tjut Nurul Alam Jacoeb, SpKK(K)
Dr. Srie Prihianti, PhD, SpKK(K)
Bendahara : Dr. Tantien Nugrohowati, SpKK(K)

KOMISI KURIKULUM DAN STANDAR
Subkomisi Kurikulum
Ketua : Prof. Dr. Theresia L. Toruan, SpKK(K)
Wakil : Dr. Lukman Hakim, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Yohanes Widodo, SpKK(K)
Dr. Tjut Nurul Alam Yacoeb, SpKK(K)
DR. Dr. Cita Rosita, SpKK(K)

Subkomisi Standar
Ketua : Dr. Sunardi Radiono, SpKK(K)
Wakil : Dr. Soejoto, SpKK(K)
Anggota : Prof. Dr. Hari Sukanto, SpKK(K)

KOMISI PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
Subkomisi Pengembangan dan Akreditasi
Ketua : Prof. DR. dr. Siti Aisah Boediarja, SpKK(K)
Wakil : Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Evita H. Effendi, SpKK(K)
Dr. Sri Linuwih Menaldi, SpKK(K)

Subkomisi Hubungan Luar Negeri
Ketua : Prof. DR. dr. Hardyanto Soebono, SpKK(K)
Wakil :
Prof. DR. dr. Indropo Agusni, SpKK(K)
: DR. dr. Retno Danarti, SpKK(K)

Subkomisi Evaluasi Nasional
Ketua : Prof. DR. Dr. Retno W Soebaryo, SpKK(K)
Wakil : Dr. Farida Zubier, SpKK(K)

Tim Penyusun dan Pengkaji Ujian Tulis Nasional
Ketua : Dr. Farida Zubier, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Evita H. Effendi, SpKK(K)
Dr. Hendra Gunawan, PhD, SpKK
Dr. E. S. Indrayanti, SpKK(K)

Tim Penyusun dan Pengkaji Ujian Keterampilan Klinik (OSCE)
Ketua : Dr. Lies Marlysa Ramali, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Wresti Indriatmi, M. Epid, SpKK(K)
Dr. Arief Budiyanto, PhD, SpKK(K)

KOMISI SERTIFIKASI KOMPETENSI
Ketua : Prof. Dr. Sjaiful Fahmi Daili, SpKK(K)
Wakil : Dr. Wresti Indriatmi, M. Epid, SpKK(K)
Anggota : DR. Dr. Tjut Nurul Alam Jacoeb, SpKK(K)

Dalam kegiatannya, Kolegium I.K Kulit dan Kelamin bekerja sama dengan seluruh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Indonesia yang sampai saat ini sudah terdapat 11 IPDS yang telah mendapatkan akreditasi, yaitu :

IPDS lama (berdasarkan abjad):
FK. Univ. Airlangga, Surabaya, sejak tahun 1964
FK. Univ. Andalas, Padang, sejak tahun 2002
FK. Univ. Diponegoro, Semarang, sejak tahun 1963
FK. Univ. Gajah Mada, Jogyakarta, sejak tahun 1985
FK. Univ. Hasanudin, Makassar, sejak tahun 1986
FK. Univ. Indonesia, Jakarta, sejak tahun1950
FK. Univ. Pajajaran, Bandung, sejak tahun1986
FK. Univ. Sam Ratulangi, Manado, sejak tahun 2004
FK. Univ. Sriwijaya, Palembang, sejak tahun 2003
FK. Univ. Sumatra Utara, Medan, sejak tahun 1965
FK. Univ. Udayana, Denpasar, sejak tahun 2004

Dan 2 IPDS baru yang masih dalam proses akreditasi dan diharapkan dalam waktu dekat selesai, yaitu :
FK. Univ. Sebelas Maret, Solo, sejak tahun 2004
FK. Univ. Brawijaya, Malang, sejak tahun 2005