TONGGAK PERISTIWA SEJARAH KEDOKTERAN DI INDONESIA
RACIKAN KHUSUS - Edisi Mei 2008 (Vol.7 No.10) Farmacia
1847 : Di berbagai daerah, seperti Banyumas, timbul berbagai wabah penyakit berbahaya yang menular. Pemerintah Kolonial memutuskan untuk mendidik beberapa orang pemuda Melayu untuk dijadikan Juru Kesehatan Praktis atau Juru Suntik.

1849 : Keluar Keputusan Pemerintah tanggal 2 Januari 1849 No. 22 tentang pendidikan Penyuluh Kesehatan di Rumah Sakit Militer Weltevreden (sekarang RS Gatot Subroto).

1851 : Sekolah Dokter Jawa diadakan di Weltevreden dengan lama pendidikan selama 2 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu.

1856 : Sekolah Dokter Jawa meluluskan 23 orang pelajar yang tidak hanya terdiri dari pemuda-pemuda Jawa.

1890 : Pelajar yang diterima di Sekolah Dokter Jawa dari kalangan Bumi Putera hanya yang telah lulus dari Europeesche Lagere School (ELS) dan harus menguasai bahasa Belanda.

1899 : Dimulai pembangunan Gedung School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Hospitaalweg.

1900 : Pendidikan Stovia dimulai

1902 : Peresmian Gedung Stovia. Pendidikan tingkat persiapan ditetapkan selama 3 tahun, tingkat kedokteran 6 tahun. Gelar lulusan tidak lagi Dokter Jawa, diubah menjadi Inlandsch Arts.

20 Mei 1908 : Lahir perkumpulan Boedi Oetomo yang dimotori oleh mahasiswa Stovia R. Soetomo, dengan Kongres pertama di Yogyakarta tanggal 3 Oktober 1908.

1911 : Berdiri perkumpulan yang merupakan cikal bakal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu Vereniging van lndische Artsen. Tokohnya Dr. JA. Kayadu sebagai ketua, Dr. Wahidin, Dr. Soetomo dan Dr. Tjiptomangunkusumo, yang bergerak dalam lapangan sosial dan politik. Lalu Dr. Mangkoewinoto, Dr. Soesilo dan Dr. Kodijat di bidang penyakit menular, kmudian Dr. Kawilarang, Dr. Sitanala, Dr. Asikin Widjajakusumah dan Dr. Sardjito.

1913 : Perubahan gelar bagi para lulusan, yang semula Inlandsch Arts menjadi Indisch Arts, karena Stovia menerima siapa saja untuk belajar di STOVIA dengan biaya sendiri bagi praktek swasta.

1 September 1913 : NIAS (Nederlands Indische Artsen School ) diresmikan di Surabaya berdasar Surat Keputusan Gubernemen No. 42 tanggal 8 Mei 1913. Kurikulum NIAS disesuaikan dengan kurikulum STOVIA, dengan masa pendidikan 10 tahun, yaitu 3 tahun bagian persiapan dan 7 tahun bagian kedokteran. Siswa yang diterima adalah lulusan SD pemerintah, baik pemuda-pemuda bumiputra maupun India Belanda, keturunan Cina dan Arab, pria dan wanita.

1919 – 1920 : Bangunan gedung Stovia yang baru di Salemba dikerjakan. Klinik beserta pendidikan klinis dipindahkan ke CBZ Salemba (sekarang RSCM)

1925 : NIAS mengalami perubahan kurikulum dan sejak tahun ini siswa yang diterima hanya lulusan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang setingkat SMP.

1926 : Gedung Baru Stovia Salemba selesai dan School tot Opleiding van Indische Artsen seluruhnya pindah ke Salemba.

1926 : Perkumpulan Vereniging van lndische Artsen berubah namanya menjadi Vereniging van lndonesische Geneeskundige (VIG).

9 Agustus 1927 : Pendidikan dokter Stovia resmi menjadi pendidikan tinggi dengan nama Geneeskundige Hogeschool (GHS). Sebelum 9 Agustus 1927, syarat pendidikan adalah setingkat SD dan setelah didirikan Geneeskundige Hogeschool maka siswa harus brasal dari Hogere Burger School (HBS) V dan Algemene Middelbare School (AMS) B dengan lama pendidikan 7 tahun. Lulusam GHS bertitel "Arts" yang sederajat dengan lulusan dokter di negeri Belanda. STOVIA tidak lagi menerima calon-calon baru, sedangkan siswa yang duduk di tingkat rendah diberi kesempatan pindah ke AMS atau ke NIAS Surabaya dan yang duduk di tingkat tinggi dapat menyelesaikan studi di Jakarta.

4 Juli 1927 : Sukarno dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

1940 : VIG mengadakan Kongres di Solo

24 April 1943 : Jaman Pendudukan Jepang, GHS di Jakarta dan NIAS di Surabaya ditutup. Pemerintah Jepang akhirnya membuka kembali pendidikan dokter di Jakarta dengan nama Ika Dai Gaku.

1943 : Masa pendudukan Jepang, VIG dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi Hooko Kai.

1945 : Dengan kemerdekaan Indonesia, Ika Daigaku di Jakarta dilanjutkan sebagai Perguruan Tinggi Kesehatan Republik Indonesia di bawah Kementrian Kesehatan.

1946 : Belanda mendirikan Nooduniversiteit van Indonesia dan salah satu fakultasnya adalah Geeskundige Faculteit, yang berlokasi di RS Cikini Jakarta.

1947 : Belanda mendirikan Geeskundige Faculteit kedua di Surabaya

1948 : Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI) didirikan, yang dimotori kalangan dokter-dokter muda di bawah pimpinan dr. Darma Setiawan Notohadmojo.

Berkembang pula Persatuan Thabib Indonesia (Perthabin) cabang Yogya yang dianggap sebagai kelanjutan VIG masa tersebut. Tidaklah mungkin bahwa Perthabin dan PDI sekaligus merupakan wadah dokter di Indonesia, maka dicapai mufakat antara Perthabin dan Dewan Pimpinan PDI untuk mendirikan suatu perhimpunan dokter baru.

20 November 1949 : Universitas Gajah Mada di antaranya Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Yogyakarta dibuka.

1950 : Republik Indonesia memiliki 3 buah fakultas kedokteran, yaitu FK/FKG Universitas Gajah Mada Yogyakarta, FK Universitas Indonesia di Jakarta, dan fakultas Kedokteran di Surabaya.

1954 : Fakultas Kedokteran di Surabaya dipisahkan dari Universitas Indonesia dan digabungkan dalam Universitas Airlangga Surabaya.

REFLEKSI PERJUANGAN SEORANG DOKTER
RACIKAN KHUSUS - Edisi Mei 2008 (Vol.7 No.10) Farmacia
Jika menilik di satu titik ke belakang lebih dari satu abad lalu, bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mandiri dan berdaulat. Cengkraman kaki dan tangan penjajah merasuk di semua sendi kehidupan masyarakat. Ketika timbul wabah penyakit di daerah Banyumas, maka bangsa ini masih tergantung sepenuhnya pada Belanda yang menguasai wilayah Indonesia saat itu. Belum ada seorang bumi putera pun yang saat itu yang memiliki ilmu kesehatan untuk menghadapai penyakit di masyarakat. Namun kenyataannya, tenaga kedokteran bangsa Belanda tidak mungkin mampu memberantas berbagai wabah tersebut, apalagi berpijak pada kenyataan bahwa menghadapi penyakit bukanlah pekerjaan yang tanpa risiko.

Timbul gagasan untuk memberikan buku tuntunan kesehatan berbahasa Jawa atau Melayu kepada setiap kepala desa atau lurah. Namun gagasan tersebut dianggap tidak akan banyak membantu memecahkan masalah. Kemudian timbul ide untuk mengambil pemuda Melayu yang berbakat dan pintar dari daerah Jawa untuk dididik sebagai Juru Kesehatan Praktis yang nantinya akan dipekerjakan sebagai mantri cacar. Gagasan ini diterima. Keluarlah keputusan Gubernemen tahun 1849 sebagai ketetapan untuk melaksanakan ide tersebut.

Bulan Januari 1851, merupakan awal rintisan dibukanya pendidikan kedokteran bagi pemuda Indonesia. Sejumlah pemuda pribumi dididik di Rumah Sakit Militer Weltevreden dengan 15 mata ajaran. Jika awalnya murid-murid kursus hanya berasal dari pulau Jawa, maka selanjutnya diterima 6 murid dari luar Jawa, yaitu 2 orang dari Sumatera Barat, 2 orang dari Minahasa, dan 2 lagi dari pulau-pulau yang lain. Sistim pendidikan pun diubah menjadi 3 tahun, dan lulusan sekolah tersebut diberikan gelar Dokter Jawa. Kursus Juru Kesehatan itu pun berubah nama menjadi Sekolah Dokter Jawa.

Pada perjalanannya, sekolah Dokter Jawa berkembang menjadi School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) yang berperan dalam mengukir sejarah perjalanan bangsa ini. Peningkatan 'status' sekolah ini tidak terlepas dari peran Dr. H.F. Rool, Direktur Sekolah Dokter Jawa periode 1896-1899 dan kemudian menjadi pimpinan STOVIA dari tahun 1901–1908. STOVIA resmi berdiri tahun 1900. Sisa-sisa murid Sekolah Dokter Jawa yang masih ada, tidak lagi dicetak sebagai Dokter Jawa, namun meneruskan pelajarannya di STOVIA. Kurun waktu 1903-1904 STOVIA telah berhasil menghasilkan 11 orang Inlandsche Artsen (dokter bumiputra). Dengan gelar tersebut, para lulusan berhak mempraktekkan ilmu kedokteran yang mereka dapatkan. Lama pendidian yang harus dilewati pun telah bertambah menjadi 9 tahun.

Sekolah kedokteran STOVIA menjadi saksi betapa siswa-siswa sekolah kedokteran turut ambil bagian bagi perjalanan sejarah bangsa ini. Minggu, 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di ruang kuliah anatomi, sebuah perkumpulan bernama Boedi Oetomo berdiri. Perkumpulan ini lahir di atas kesadaran para pendirinya, betapa penjajahan melahirkan kebodohan, kemelaratan, dan penderitaan bagi rakyat. Maka, kemajuan perlu dikejar salah satunya dengan pendidikan. Hanya dengan kepandaian dan kecerdasan cita-cita luhur sebuah bangsa dapat diperjuangkan. Cukuplah bangsa Indonesia direndahkan martabatnya oleh bangsa lain dalam hal ini penjajah sebagai bangsa yang bodoh dan dapat diambil keuntungan sebanyak-banyaknya.
Boedi Oetomo, Antara Dr. R. Soetomo, dan Dr. Wahidin

Sebagai motor penggerak Budi Utomo, nama Dr. R. Soetomo tidak bisa dilepaskan dari organisasi ini. Pemuda Soetomo, mencatatkan diri sebagai pelajar di STOVIA tatkala berusia 15 tahun pada tanggal 10 Januari 1903. Bersama teman-temannya seperti R.M. Goembrek, M. Soeradji, M. Goenawan Mangoenkoesoemo, M. Mohamad Saleh, dam M. Soeleimen Soetomo, ia memproklamirkan perkumpulan tersebut.

Sebelumnya, apa yang diusahakan Soetomo dan rekan-rekannya tidak terlepas dari idealisme seorang Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dokter yang telah pensiun ini menjadi pimpinan redaksi surat kabar "Retnodhumilah" tahun 1901-1906. Melalui surat kabar tersebut, Wahidin selalu berusaha membangkitkan pengertian golongan priyayi Bumiputera agar memberikan bantuan pada rakyat untuk meningkatkan kecerdasan mereka. Caranya adalah dengan membentuk Studiefonds atau dana pendidikan. Sekolah-sekolah yang sudah ada berdiri lebih ditujukan untuk kepentingan Belanda, yang membutuhkan tenaga yang dapat membaca dan menulis. Karena jika harus selalu mendatangkan tenaga dari Belanda maka ongkosnya terlalu mahal. Wahidin sendiri adalah lulusan Sekolah Dokter Jawa Weltevreden dan selanjutnya menjadi asisten dosen di almamaternya.

Meski suaranya menghimbau kalangan pribumi cukup keras melalui tulisan-tulisannya, namun Wahidin merasa seruan tersebut tidak membuahkan hasil. Wahidin pun mencoba cara lain, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan mempropagandakan cita-citanya ke kalangan para bangsawan atau priyayi-priyayi bumiputera. Ia pun mengadakan perjalanan keliling Jawa menemui kalangan elit masyarakat, mengajak mereka ikut aktif memikirkan pendidikan bangsa yang masih rendah tingkat kecerdasannya. Ia membiayai sendiri perjalanannya tersebut.

Akhir tahun 1907, dalam perjalanan menuju Banten, Wahidin singgah di Stovia. Ia memaparkan cita-citanya kepada R. Soetomo dan M. Soeradji dan kedua siswa STOVIA tersebut sangat terkesan oleh segala upaya Wahidin. Dari pertemuan inilah Soetomo semakin terbakar untuk mendirikan Boedi Oetomo.

Upaya keras wahidin kerap menimbulkan anggapa salah bahwa ialah pendiri Boedi Oetomo. Meski bukanlah pendiri, namun ia orang yang paling gembira dan menyambut baik lahirnya perhimpunan ini. Wahidin bahkan menjadi ketua cabang Boedi Oetomo Yogyakarta dan mengupayakan berdirinya tiga buah sekolah, satu di Surakarta dan 2 lagi di Yogyakarta yang juga kelanjutan cita-citanya mengupayakan Studiefonds. Bahkan Kongres pertama Boedi Oetomo juga diputuskan diselenggarakan di Yogya, salah satunya dengan alasan, Yogyakarta merupakan kota tempat tinggal Wahidin.

Soetomo dan teman-temanya memang menyatakan kagum dan hormat pada perjuangan Wahidin. Dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan Dinas Museum dan Sejarah tahun 1973, Soetomo mengatakan, "Pertemuan dengan Dr. Wahidin Soedirohoesodo ....., yang yakin kalau membentangkan cita-citanya, telah memberi bekas pada saya yang dalam...." Soetomo juga mengatakan, "Berbicara dengan Dr. Wahidin, mendengarkan akan tujuannya, menghilangkan perasaan dan tujuan yang terbatas, terbatas hanya untuk keperluan diri belaka."
Menjelang 100 tahun

Apa yang dilakukan Wahidin, menunjukkan bagaimana peran seorang dokter yang berjuang ikhlas untuk kepentingan bangsanya meski untuk itu ia menghabiskan harta kekayaannya. Sejarah pun berlanjut, mencatat nama-nama dokter yang turut membela kepentingan bangsa, meski namanya tidak sebenderang Dr. Soetomo dan Dr. Wahidin.

Selama masa pendudukan tentara Jepang maupun perang kemerdekaan, tercatat beberapa nama dokter telah mengorbankan nyawanya. Prof. Dr. Achmad Mochtar, lulusan Stovia 1916 dan lulusan doktor di Amsterdam tahun 1926, ditembak mati dalam tahanan Kem Pek Tai, pada Juli 1944 di jakarta karena tuduhan palsu telah mencampur basil tetanus dalam vaksin. Dr. Marah Achmad Arif dan Dr. Soelaiman Siregar juga menghadapi tuduhan serupa hingga tewas akibat siksaan Jepang. Dr. Ismangil, lulusan Geneeskundige Gogeschool tahun 1937, dokter PETA yang ditembak Jepang karena terlibat dalam peristiwa Blitar. Dr. Kariadi, yang tewas dalam oertempuran lima hari di Semarang. Prof. Abdulrachman Saleh, lulusan Geneeskundige Gogeschool 1936 yang gugur dalam pesawat terbang yang ditembak Belanda. Dan masih banyak lagi deretan nama-nama dokter yang tewas seperti dikutip dari tulisan Prof. M.A. Hanafiah SM.

Beberapa nama dokter juga tercatat berperan di berbagai bidang non medis seperti dr. Adnan Kapau Gani yang pernah menjadi wakil perdana menteri atau selama revolusi fisik menjadi Gubernur Militer Sumatera Selatan. Dr. Gani juga mendapat julukan "The Greatest Smuggler of East Asia', karena keaktifannya menyelundupkan senjata untuk perjuangan bangsa. Dr. A. Halim sebagai menteri pertahanan, dan sederet nama lain.

Kini, lebih dari seratus tahun telah berselang, sejak cikal bakal Sekolah Kedokteran yang melahirkan pejuang dari kalangan medis, yang melahirkan kalangan intelektual yang sangat peduli akan nasib bangsa berdiri, sejak salah satu ruang kuliah menjadi saksi bisu kebangkitan bangsa pada tanggal 20 Mei yang amat lalu. Menjelang tanggal yang sama, ada sebuah pertanyaan menggayut, sejauh mana peran kita sebagai dokter saat ini? Siapkah kita kembali berjuang atas nama rakyat menghadapi musuh yang sama sekali berbeda, menghadapi penyakit-penyakit laten masyarakat seperti kebodohan dan kemelaratan, dan juga pendidikan yang tidak dinikmati semua pihak? Siapkah kita atas nama korps medik menuntaskan penyakit-penyakit seperti TBC, flu burung, demam berdarah, atau HIV yang tidak jua berakhir bahkan juga tidak terurai?

PEMBERIAN OBAT DAFTAR G HANYA BOLEH OLEH YANG BERWENANG

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian obat yang termasuk dalam kategori berbahaya tanpa adanya kewenangan dan keahlian dapat membahayakan masyarakat. Obat harus diberikan secara aman dan efektif oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sehingga memiliki efek terapis yang maksimal.
Demikian dikatakan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sri Indrawati, dalam sidang uji materi UU No 36/2009 tentang Kesehatan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (6/5/2010) kemarin.

Sri bilang, pihak yang berwenang dalam memberikan obat harus diatur secara tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan obat yang berpotensi untuk membahayakan pasien. Ia memaparkan, bila obat diberikan secara salah, maka dapat terjadi bahaya seperti resistensi obat, kecacatan permanen, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, pemerintah memohon kepada MK untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Uji materi UU Kesehatan diajukan oleh Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja, Kutai Kaltanegara, Kalimantan Timur, Misran, karena sejumlah pasal dalam UU Kesehatan tersebut dinilai tak memberikan keadilan bagi perawat di daerah terpencil.

Tiga norma dari UU Kesehatan yang diujimaterikan ke MK adalah Pasal 108 ayat (1), Penjelasan Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 190 ayat (1). Menurut Misran, berbagai pasal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas di daerah terpencil di mana tidak ada dokter dan tenaga apoteker. Hal ini karena para perawat hanya dibatasi untuk memberikan obat bebas dan obat terbatas, sedangkan obat yang termasuk daftar G (Gevaarlijk/berbahaya), seperti antibiotika dan analgetika, tidak bisa diberikan perawat.
Padahal, kerap terjadi situasi darurat di daerah terpencil di mana tidak terdapat dokter dan proses rujukan pasien ke rumah sakit terkendala karena faktor geografis, biaya, jarak, dan ketersediaan sarana transportasi.
Sedangkan dalam situasi darurat tersebut, tenaga keperawatan bisa dituntut untuk memberikan obat-obat yang termasuk daftar G untuk menyelamatkan pasien.

"Pada satu sisi ada keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan pada saat yang sama ada keterbatasan SDM atau tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan," katanya.
Untuk itu, Misran menginginkan agar MK memutuskan sejumlah pasal UU Kesehatan yang diujimaterikan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan antara lain dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Isi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
Misran sendiri pernah divonis 3 bulan penjara oleh karena dalam Puskesmas Bantuannya yang dipimpinnya terdapat sejumlah obat daftar G. Padahal, kenyataan di lapangan adalah seluruh Puskesmas Bantuan di wilayah Kutai Kartanegara tidak memiliki tenaga dokter.

MEMBUJUK AGAR DOKTER BETAH DI DAERAH
Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Tak banyak dokter yang mau berlama-lama praktik di daerah terpencil dan biasanya hanya bertahan beberapa bulan saja. Pemerintah pun kini tengah mengupayakan untuk membujuk para dokter agar betah berlama-lama di praktik daerah.
Distribusi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan memang belum merata dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Karenanya diperlukan rancangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam merencanakan dan mengupayakan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
"Salah satu rencana jangka panjang untuk mengupayakan peningkatan sumber daya manusia kesehatan adalah melalui pemberian beasiswa bagi putra putri daerah," ujar Menkes dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam jumpa pers Rakerkesnas Tahun 2010 di Birawa Assembly, Komp Bidakara, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Menkes menuturkan ada beberapa permasalahan yang terkait dengan tenaga kesehatan, yaitu:
1. Pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan. Dalam hal ini kemenkes tidak bekerja sendirian tapi juga didukung oleh diknas. Kemenkes berperan untuk memberitahu berapa jumlah kebutuhan dari tenaga kesehatan. Saat ini diperkirakan terdapat 4.000-4.500 lulusan dokter pertahunnya, tapi mutu dari para dokter ini juga harus diperhatikan dan dilihat. Selain itu distribusinya juga harus diperbaiki berdasarkan rasio jumlah penduduk dan luas wilayahnya.
2. Prioritas. Saat ini harus diketahui dokter apa yang harus diprioritaskan di suatu daerah, karena ada beberapa daerah yang mungkin lebih memerlukan dokter spesialis mata atau yang lainnya.
3. Menahan dokter lebih lama di daerah. Saat ini sedang diupayakan bagaimana caranya agar dokter mau lebih lama bertugas di daerah.
4. Pemenuhan hak dari dokter tersebut. Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh para dokter, hak-hak dari dokter inipun harus terpenuhi agar ia bisa meningkatkan kualitas hidupnya.

"Salah satu usulan agar bisa membuat para dokter betah lebih lama berpraktik di daerah misalnya dengan memberikan insentif bagi dokter di daerah atau mendapatkan promosi agar mempercepat pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil," tutur Menkes.
Selain meningkatkan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah, Kemenkes mulai 3 Mei 2010 telah membuka unit pelayanan terpadu serta unit pembelian barang dan jasa melalui elektronik. Unit pelayanan terpadu ini meliputi perizinan bahan baku obat, distribusi alat kesehatan, rekomendasi kesehatan, peneliti kesehatan, registrasi untuk para dokter dan dokter gigi, perizinan akreditasi dan kelas bagi rumah sakit serta menerima berbagai komplain dari masyarakat mengenai kesehatan.
"Kami juga memiliki call center di 500-507 yang buka setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00, tapi nantinya diharapkan call center ini bisa berlangsung setiap hari selama 24 jam. Dan juga kami memiliki kotak saran yang ada di gedung kemenkes," imbuh Menkes.
(ver/ir)

MENKO KESRA: AYO, JANGAN BEROBAT KE LUAR NEGERI
Rabu, 16 Juni 2010 | 13:19 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengimbau warga untuk tidak berobat ke luar negeri dan lebih memilih pengobatan di rumah sakit dalam negeri. "Warga sebaiknya mendahulukan berobat di negeri sendiri sebelum memutuskan mencari pengobatan ke negara lain," kata Agung Laksono pada acara pembukaan Munas Ke-4 Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) di Jakarta, Rabu (16/6/2010).

Agung menjelaskan, selama ini ada kecenderungan sebagian masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri karena menilai pelayanan kesehatan di sana lebih baik. Padahal, menurut Agung, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rumah sakit lokal akan membantu tumbuh kembangnya pelayanan kesehatan yang berkualitas di dalam negeri.

Meski demikian, Agung juga mengakui bahwa keputusan warga untuk memilih lokasi pengobatan ditentukan oleh kualitas dan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Untuk itu, ia juga mengimbau rumah sakit di seluruh Indonesia untuk terus membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka dapat berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di negara sendiri tanpa harus berobat ke negara lain.

Rumah sakit juga diharapkan memiliki daya saing yang semakin tinggi pada era globalisasi dengan menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan yang produktif dan inovatif, didukung sumber daya manusia yang menguasai manajemen perumahsakitan, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, cerdas mengambil peluang, serta berani menghadapi perubahan.

Ia juga mengharapkan semua rumah sakit bersama-sama dengan pemerintah terus menjaga dan memperkuat kemandirian guna menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan berkualitas yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, agar segera terwujud kesejahteraan rakyat.

"Dengan adanya kemandirian, daya saing, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, rumah sakit daerah akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan betapapun beratnya sehingga kelak rumah sakit daerah akan menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan yang maju dan unggul," kata Agung.

PERAWAT INDONESIA DISUKAI NEGARA LUAR
Vera Farah Bararah - detikHealth - Jumat, 19/02/2010 16:04 WIB
Batam, Perawat-perawat kesehatan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri di kenal ramah dan sangat perhatian pada pasien. Tak heran banyak negara asing yang menginginkan perawat asal Indonesia. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan adanya animo yang besar ini maka Indonesia akan mengirim lagi perawat-perawat kesehatan untuk bekerja di luar negeri. "Mungkin karena perawat-perawat dari Indonesia lebih ramah, care pada pasien serta interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya lebih baik sehingga perawat dari Indonesia lebih diminati," ujar Menkes disela-sela acara peresmian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kesehatan Batam ini terletak di Jalan Marina City Tanjung Uncang, Sekupang kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/2/2010).

Sebelumnya, pengiriman perawat-perawat ini tidak melibatkan departemen kesehatan kedua negara namun lebih bersifat private. Tapi kini sudah ada pengiriman perawat yang melibatkan pemerintahan. "Kita pernah mengirim 200 perawat ke Jepang yang sebelumnya dilatih di Jakarta. Perawat-perawat ini bekerja di rumah sakit di Jepang dan kerjasama ini telah menguntungkan kedua belah pihak," ujar Dr Bambang Giyatno, Kepala Badan Pengembangan SDM Kesehatan Kemkes.

Dr Bambang menuturkan saat ini tengah mempersiapkan 200 perawat lagi ke Jepang untuk gelombang ketiga karena Jepang telah meminta 1.000 perawat dari Indonesia. Selain itu juga dipersiapkan 1.600 perawat untuk ke Norwegia. "Sekarang kita sedang mempersiapkan tenaga kesehatan untuk ke Qatar,tapi masih dalam tahap pembicaraan bilateral kedua negara," ujar Menkes. Perawat yang bekerja di luar negeri akan digaji sama dengan perawat yang lainnya. Pengiriman perawat ke luar negeri ini terbuka untuk semua perawat dari Indonesia dengan terlebih dahulu dilakukan penyeleksian.
(ver/ir)

BATAM MILIKI PUSAT PELATIHAN TENAGA KESEHATAN INTERNASIONAL
Vera Farah Bararah - detikHealth - Jumat, 19/02/2010 15:25 WIB
Batam, Pusat pelatihan tenaga kesehatan bertaraf internasional akhirnya diresmikan di Batam. Pemilihan Batam karena lokasinya strategis dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kesehatan Batam ini terletak di Jalan Marina City Tanjung Uncang, Sekupang kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Jumat (19/2/2010). Dengan adanya UPT bertaraf internasional ini diharapkan akan lahir tenaga-tenaga kesehatan dengan kemampuan internasional. Tenaga kesehatan ini nantinya bisa bekerja di luar negeri atau dalam negeri sehingga bisa bersaing dengan tenaga kesehatan asing.

"Untuk bisa bersaing di era globalisasi dibutuhkan pengalaman yang besar dan bertaraf internasional," ujar Menkes. Gedung ini memiliki fasilitas ruang simulasi dan laboratorium yang dirancang khusus menyerupai fasilitas pelayanan kesehatan, selain juga dilengkapi dengan lab bahasa, lab komputer, 11 ruang kelas dan 18 ruang diskusi. Menurut Menkes, pusat pelatihan ini memungkinkan untuk mengembangkan pelatihan new emerging disease karena Batam merupakan salah satu pintu gerbang keluar dan masuknya orang dari dan keluar Indonesia dengan posisinya yang terletak di zona Sijori (Singapur-Johor-Kepri).

Bagaimana pun lanjut Menkes, untuk meningkatkan kemampuan perencanaan SDM kesehatan perlu kejelasan standar profesi yang meliputi standar pelayanan, standar kompetensi, pendidikan dan etika profesi. Menkes menuturkan standar SDM berkualitas dapat diukur dari berbagai elemen kompetensi seperti kepribadian yang baik, penguasaan ilmu dan keterampilan yang tinggi, mampu berkarya dengan efektif dan efisien serta memiliki pemahaman yang baik tentang kaidah berkehidupan dan bermasyarakat.

"Gedung pelatihan ini berupaya menyediakan diklat internasional sehingga siap ditempatkan di luar negeri," ujar Dr Bambang Giyatno, Kepala Badan Pengembangan SDM Kesehatan Kemkes. Dr Bambang menuturkan UPT Pelatihan Kesehatan ini nantinya akan ditingkatkan menjadi Balai Besar. Hingga kini gedung yang pengerjaannya membutuhkan waktu 3 tahun (2007-2009) telah memiliki fasilitas furnitur 60%, fasilitas belajar 70% sedangkan operasionalnya sudah siap. "Tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan atau diklat akan melakukan praktik di Singapura yaitu rumah sakit Alexandra Singapura yang kita sudah bekerja sama," ujar Menkes.

Menurut Dr Bambang, tenaga kesehatan yang bekerja di luar negeri hanya boleh bekerja selama 2 tahun dan diperpanjang satu kali (2 tahun), setelah itu harus balik ke sini. Tenaga kesehatan ini akan dilatih selama 6 bulan, setelah itu akan melakukan praktik di Singapura. Tenaga kesehatan ini sebelumnya diseleksi terlebih dahulu oleh Kemkes. Untuk saat ini UPT masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan haji, reguler rumah sakit dan pos kesehatan pesantren. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang akan dikirim ke luar negeri tergantung dari pesanan (order) negara tersebut.(ver/ir)

DANA BOK UNTUK PUSKESMAS TAK BOLEH MASUK KE KAS DAERAH
Vera Farah Bararah - detikHealth - Jumat, 18/06/2010 16:45 WIB
Jakarta, Saat ini pemerintah tengah melakukan ujicoba mengenai program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Diharapkan dana ini nantinya tidak masuk ke kas daerah tapi langsung tersalurkan ke Puskesmas yang memang sudah ditunjuk pemerintah. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan menuju MDGs. Dana ini nantinya digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

"Dana BOK ini dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas, sehingga diharapkan dana ini tidak dimasukkan ke dalam kas daerah dan tidak boleh dijadikan sumber pendapatan daerah," ujar Dr. Budihardja, DTM&H,MPH selaku Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes dalam acara temu media di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (18/6/2010). Dr Budihardja menuturkan hingga saat ini dana BOK yang telah terkirim ke PT. POS sebesar Rp. 174,4 M, namun dari jumlah tersebut baru sekitar Rp. 33 M yang disalurkan ke 1.764 dari 8.737 Puskesmas. Kendala ini dikarenakan masih banyaknya kepala dinas propinsi yang belum membuat SK yang berisi data, alamat dan nomer rekening dari Puskesmas tersebut.

Besarnya BOK yang diterima oleh tiap Puskesmas berbeda-beda, sebanyak 594 Puskesmas yang dijadikan ujicoba mendapatkan Rp. 100 juta/Puskesmas/tahun, sebanyak 5.587 Puskesmas di wilayah barat mendapatkan Rp. 18 juta/Puskesmas/tahun dan sebanyak 2.568 Puskesmas di wilayah timur mendapatkan Rp. 22 juta/Puskesmas/tahun. Sasaran utama dari dana BOK ini menggunakan indikator angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) serta angka gizi buruk dan gizi kurang. "Tahun 2010 ini memang akan dijadikan tahun ujicoba, sehingga nantinya kita bisa membuat formula berapa dana yang diperlukan. Dana BOK ini bersifat pancingan atau stimulasi," imbuhnya.

Secara teknis dana ini akan langsung dikirimkan ke nomer rekening Puskesmas tersebut. Untuk monitoring dan evaluasinya dilakukan lokakarya mini (rapat) setiap bulannya yang dihadiri oleh perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten. Dalam rapat tersebut akan dibahas kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, berapa pengeluarannya serta rencana ke depannya.

"Perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten diharapkan tidak hanya datang untuk rapat, tapi turut memberikan input atau masukan. Selain itu diharapkan masyarakat juga ikut berperan mengawasi dan memberikan masukan, kritik atau saran," ungkap Dr Budihardja. Dr Budihardja menambahkan dana BOK ini akan dimanfaatkan untuk operasional seperti transport tenaga kesehatan, transport kader, operasional Poskesdes, Posyandu, manajemen Puskesmas, akomodasi atau uang harian di daerah terpencil, tapi tidak untuk gaji dan pemeliharaan gedung.

BANTUAN PUSKESMAS SEGERA DIBAGIKAN
Wednesday, 05 May 2010
JAKARTA (SI) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera membagikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi 8.737 puskesmas di seluruh Indonesia pada pertengahan Mei 2010. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes Budihardja Singgih mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian prosedur terkait rencana penyaluran BOK. Di antaranya melakukan revisi anggaran, alokasi dana,petunjuk dan teknis pelaksanaan, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pos Indonesia tentang pengiriman dana BOK. “Sekarang, kita tinggal menunggu payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) tentang pemanfaatan dana bantuan sosial yang diperlukan agar bantuan ini tidak dimasukkan ke pendapatan asli daerah,” ungkap Budihardja seusai mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta kemarin.

Menurut dia, meski perpres belum diterbitkan, BOK tetap bisa dicairkan dengan didasarkan pada peraturan menteri (permen). “Ini tidak menyalahi aturan karena pada dasarnya BOK sudah tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010–2014,”jelasnya. Pada tahun ini,dana BOK akan dibagikan kepada 303 puskesmas di Pulau Sumatera,Jawa,Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan. Tiap puskesmas mendapatkan bantuan dana Rp100 juta.Adapun puskesmas lain, kata Budihardja, akan mendapatkan BOK dengan jumlah bervariasi, berkisar antara Rp18 juta–22 juta. “Total dana yang disediakan Rp226 miliar,” ungkapnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, BOK merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dasar, khususnya yang bersifat promotif dan preventif.“BOK diperlukan mengingat selama ini komponen biaya operasional puskesmas belum optimal dianggarkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya. (inda s)

Sumber: Seputar Indonesia Kamis 6 Mei 2010

MENKO KESRA: KINERJA PELAYANAN KESEHATAN MASIH RENDAH
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menilai kinerja pelayanan kesehatan masih rendah terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar. "Padahal kinerja kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk," kata Menko Kesra Agung Laksono pada acara pembukaan Munas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia atau ARSADA ke-4 di Jakarta, Rabu. Agung Laksono menjelaskan, hal itu merupakan tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia yang memerlukan dukungan semua elemen bangsa.

Selain masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan, Agung juga menambahkan tantangan pembangunan kesehatan lainnya adalah berkaitan dengan disparitas kasus kesehatan. "Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat namun disparitas antar tingkat sosial ekonomi dan antar wilayah masih cukup tinggi," katanya. Selain itu, tantangan lainnya adalah beban ganda penyakit di Indonesia yang mengalami transisi epidemologi yang ditandai dengan masih tingginya prevalensi dan insidensi penyakit menular namun dalam waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular.

Agung juga menambahkan, masih banyaknya masyarakat yang belum menjalani pola hidup sehat dan rendahnya kondisi sanitasi juga menjadi tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia. "Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masih dibawah standarnya kualitas pelayanan sebagian rumah sakit daerah serta keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi," katanya. Dia juga mengatakan hingga saat ini jumlah dan distribusi dokter, bidan serta perawat belum merata dimana disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antar wilayah masih tinggi. "Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua tenaga kesehatan yang diperlukan," katanya.

DEPKES SIAPKAN TIM KESEHATAN TERBANG
Selasa, 8 Juni 2010 | 17:42 WIB Kompas/Hendra Agus Setyawan
BANDUNG, KOMPAS.com — Pemerintah siapkan tim kesehatan terbang untuk masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan air. "Kami sudah punya puskesmas keliling dengan kendaraan roda empat di darat dan puskesmas keliling perairan. Tapi ini masih perlu ditambah dengan pelayanan melalui jalur udara karena masih banyak daerah kepulauan yang belum bisa dijangkau," kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih saat membuka Rapat Kerja Nasional Imunisasi di Bandung, Selasa (8/6/2010). Menurut dia, Kementerian Kesehatan sedang mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui jalur udara dengan nilai sekitar Rp 20 miliar. "Kami sedang mengajukan usulan itu. Tidak tahu akan dikabulkan atau tidak," katanya.

Menurutnya, pemerintah juga sedang merancang teknis pelaksanaan di lapangan dan mempersiapkan tim kesehatan pelaksan untuk hal ini.
"Untuk itu, perlu persiapan matang dan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatannya," kata dia. Ia menjelaskan, tim kesehatan terbang akan terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga gizi dengan komposisi sesuai kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah sasaran. Tim tersebut akan ditugaskan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah kepulauan yang selama ini belum bisa dijangkau dengan pelayanan kesehatan keliling moda transportasi darat dan air.

OPTIMALKAN PERAN UKS
2010-08-20 Suara Pembaruan
[JAKARTA] Usaha kesehatan sekolah (UKS) yang dilaksanakan sampai saat ini dirasakan kurang optimal. Ada UKS yang berjalan dengan baik, sehingga mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan, tetapi banyak juga sekolah yang tidak melaksanakannya atau hanya sekadar formalitas belaka. Ke depan, peran UKS harus dioptimalkan karena upaya menanamkan kebiasaan hidup sehat harus dimulai sejak anak-anak.

Pernyataan tersebut dikemukakan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sukman Tulus Putra kepada SP di Jakarta, Jumat (20/Cool.
Dikatakan, guru memiliki peran penting untuk mengoptimalkan UKS mulai tingkat SD sampai SMA. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan pemerintah daerah untuk memberi pelatihan khusus kepada guru-guru pembina UKS.

Selain UKS, kegiatan olahraga di sekolah juga harus ditingkatkan. Selama ini, kegiatan olahraga di sekolah sangat kurang, sehingga anak-anak berpotensi menderita obesitas. “Kalau obesitas dibiarkan terus terjadi, saat dewasa, mereka akan menderita penyakit jantung koroner. Ini sangat berbahaya, sehingga UKS dan olahraga sangat penting ditanamkan sejak anak-anak,” kata mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini.

Kualitas SDM
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Demikian Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih pada acara audiensi dengan pemenang lomba sekolah sehat di Jakarta, Kamis (19/Cool, menyatakan pendidikan dan kesehatan merupakan dua sisi mata uang yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Selain itu, keduanya juga merupakan dua dari tiga indikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi Indonesia. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan UKS merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan prestasi belajar dan kesehatan peserta didik.

Dikatakan, kesehatan sekolah penting diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup sehat peserta didik di lingkungannya, sehingga mereka bisa belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan menjadi SDM yang berkualitas tinggi. Karena itu, UKS yang berkualitas perlu dilaksanakan di semua sekolah, termasuk sekolah-sekolah berlatar belakang agama tertentu dan pondok pesantren. Dikatakan, pelaksanaan UKS menekankan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesuksesan. Hal itu terkait dengan pembentukan karakter anak yang harus dimulai sedini mungkin.

Sekolah sehat yang menang, antara lain TK Triamerta Singaraja Bali, SD 05 Pauh Pasaman Sumatera Utara, SMP Negeri 1 Limapuluh Kota Sumatera Barat, dan SMA Negeri 12 Pinang Merah Merangin Jambi. “Mudah-mudahan ini diikuti oleh puskesmas dan sekolah lainnya. Yang menang jangan hanya sehat waktu mendapatkan penghargaan, tetapi selanjutnya ditingkatkan,” katanya.

PERAN PENTING DOKTER KECIL
Sunday, 20 June 2010 - Seputar Indonesia
PENTINGNYApengetahuan akan gizi yang baik dapat disosialisasikan melalui keberadaan dokter kecil. Bisa dibilang, mereka ini merupakan penggerak kesehatan di lingkungan sekolah. Bersama tiga rekan lain, Anugrah Putri Mahida tampak dengan fasihnya melakukan penyuluhan mengenai pentingnya zat gizi di hadapan teman-teman sekolahnya dari SD Negeri Susukan 08. Malida, begitu siswi kelas tiga SD ini biasa disapa, memaparkan secara lugas berbagai hal tentang aneka zat gizi dan makanan yang mengandung gizi tersebut. Mulai dari piramida makanan hingga perlunya memperhatikan kebersihan makanan ketika jajan. “Karbohidrat itu sebagai sumber tenaga yang diperlukan tubuh biar kuat selalu dan tumbuh besar,” ujar dokter kecil yang berusia sembilan tahun itu. Dalam kesempatan tersebut, Malida yang dibantu dengan rekan dokter kecil lainnya Mahira,Uun,dan Dita,juga meminta sepasang siswa untuk maju ke muka kelas guna dihitung tinggi dan berat badannya.

Kemudian mereka menentukan apakah kedua siswa tersebut termasuk anak dengan gizi yang seimbang. Malida yang terpilih sebagai salah seorang dokter kecil dalam program Dancow bertajuk Dokter Kecil Mahir Gizi mengaku, sangat senang dirinya dapat berperan memberikan informasi tentang gizi baik kepada teman-teman sekolahnya. “Saya dan teman yang lain sudah melakukan penyuluhan tentang gizi,termasuk penyuluhan ke pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah tentang jajanan sehat.Kami juga mencatat makanan apa saja yang dijual,” beber Malida dengan antusias. Bukan hanya itu, para dokter cilik ini juga menjalani penyuluhan ke kantin sekolah, serta memberikan pengetahuan kepada teman sekolahnya mengenai mana jajanan yang sehat dan yang tidak.

“Jajanan sehat berarti bersih, tidak basi, dan mengandung zat gizi,”timpal Mahira. Dikatakan Kepala Sekolah SD Negeri 08 Saudji, program dokter kecil ini cukup membantu para guru menyuarakan perihal gizi seimbang serta 10 tanda umum anak bergizi baik.“Mereka menempel poster dan membuat majalah dinding tentang makanan yang baik dan perilaku hidup sehat. Semuanya dilakukan tanpa mengganggu jam pelajaran sekolah,” kata Saudji pada acara Dokter Kecil Mahir Gizi di SD N 08 Susukan, Jakarta Timur, Selasa (15/6) lalu. Acara tersebut merupakan kerja sama Nestle Dancow Enriched dengan Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kementerian Pendidikan nasional dalam mendidik dan melatih dokter kecil yang mahir gizi guna mengedukasi dan menyosialisasikan 10 tanda umum anak bergizi baik.

Acara ini berada di bawah program Sehat Dimulai dari Sekolahmu. 10 tanda umum anak bergizi baik disusun dan diformulasikan PDGMI dari material edukasi gizi kesehatan melalui serangkaian diskusi yang didasari pada berbagai pustaka dan data.Karena itu, informasi ini mampu memuat semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3-12 tahun yang berkaitan dengan gizi. “10 tanda ini merupakan tanda-tanda kasatmata yang dapat diteliti oleh orang tua tentang perkembangan anaknya,” kata dr Marini dari PDGMI. Dipilihnya dokter kecil lantaran tenaga cilik ini diyakini mampu untuk membantu tugas guru dalam menyuarakan perilaku hidup sehat dengan gizi seimbang kepada siswa yang lain.

“Dokter kecil ini telah dibekali dengan pengetahuan gizi yang baik. Mereka dapat menularkan pengetahuannya ini kepada temantemannya dan orang tua. Tentu efek yang dihasilkan akan cukup besar,” kata Marketing Manager Nestle Dancow Enriched Pritha. Belakangan ini upaya sekolah untuk menggalakkan pembinaan kesehatan sekolah melalui program UKS dengan melibatkan partisipasi peserta didik sebagai dokter kecil, memang tengah marak. Program ini juga didukung dengan sejumlah produk brandtertentu seperti susu maupun sabun mandi.Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam suatu kesempatan mengungkapkan bahwa anak usia sekolah merupakan tumpuan masa depan bangsa. Mereka adalah sasaran dan pelaku strategis untuk pelaksanaan program kesehatan.

“Karena selain jumlahnya yang besar yakni sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia, juga mudah dijangkau,” kata Endang.Lebih lanjut dia mengatakan,dokter kecil merupakan ujung tombak dari program UKS untuk ikut serta memberikan perhatian terhadap kesehatan, teman-teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Senada dengan pandangan itu, penggiat program dokter kecil, dr Handrawan Nadesul, yang pada tahun 1981 membentuk ratusan kader dokter kecil dari siswa SD yang berprestasi ini, menuturkan, peran dokter kecil mempunyai dampak yang cukup besar dalam menggerakkan upaya kesehatan yang meliputi urgensi gizi seimbang.

Para dokter kecil ini bukan berarti berperan sebagai dokter, namun lebih tepatnya sebagai promotor untuk menggerakkan temantemannya untuk mengetahui makanan yang baik dan zat gizi yang dikandungnya serta mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.Di samping itu, peran dokter kecil diharapkan mampu membantu guru dan petugas kesehatan di sekolah. Para calon dokter kecil mahir gizi ini sejak awal bulan ini telah menjalani proses penyuluhan oleh dokter gizi PDGMI.

Modul yang diberikan mencakup tentang gizi dan makanan,bahan makanan sumber zat tenaga, zat pengatur, zat pembangun, menyusun hidangan terkait triguna makanan,dan 10 tanda umum anak bergizi baik. (sri noviarni)

IMPLEMENTASI PELAYANAN KEFARMASIAN
GERAI - Edisi Maret 2009 (Vol.8 No.Cool - Farmacia
Apoteker atau farmasis merupakan tenaga kesehatan yang jarang sekali terekspose keberadaannya. Di banyak rumah sakit apoteker sering terjebak pada padatnya tugas pengelolaan obat, alat kesehatan dan tugas administratif lainnya, yang menyebabkan apoteker kurang dapat meningkatkan pengetahuan dan peran kliniknya sehingga sulit berkomunikasi dengan dokter secara sejajar.

Walaupun demikian, ditingkat global dalam kalangan farmasis sendiri mulai ada panggilan untuk meningkatkan peranannya dalam pelayanan kesehatan, sehingga muncullah konsep pharmaceutical care . Konsep pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) merupakan pelayanan yang dibutuhkan dan diterima pasien untuk menjamin keamanan dan penggunaan obat yang rasional, baik sebelum, selama, maupun sesudah penggunaan obat.

Keinginan yang kuat untuk mengembalikan peran seorang farmasis di dunia kesehatan membuat pelayanan kefarmasian berkembang menjadi farmasis klinik (clinical pharmacist). Clinical pharmacist merupakan istilah untuk farmasis yang menjalankan praktik kefarmasian di klinik atau di rumah sakit. Keberadaan praktik profesional dari farmasis ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan dokter, tetapi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan terkait adanya peresepan ganda untuk satu orang pasien, banyaknya obat-obat baru yang bermunculan, kebutuhan akan informasi obat, angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penggunaan obat serta tingginya pengeluaran pasien untuk biaya kesehatan akibat penggunaan obat yang tidak tepat.

Badan kesehatan dunia (WHO) telah merumuskan suatu pedoman yang disebut Good Pharmacy Practice (GPP). Pedoman ini harus dirujuk oleh organisasi profesi farmasi maupun pemerintah di seluruh dunia yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Menurut Dra Retnosari Andrajati MS.PhD Apt dari Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia, pada seminar kefarmasian, akhir Januari 2009 lalu GPP merupakan suatu standar pengukuran kualitas pelayanan. Keberadaannya menyebabkan seorang apoteker yang melakukan praktik berkewajiban untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan pada setiap pasien memenuhi kualitas. Walaupun pembahasan GPP di Indonesia belum rampung, tetapi penerapannya sudah dimulai. "Ada empat rekomendasi utama untuk standar nasional dari GPP. Yaitu promosi kesehatan dan pencegahan sakit, penyediaan dan penggunaan obat/alat kesehatan, swamedikasi dan perbaikan peresepan dan penggunaan obat," kata Retno.

Ruang lingkup dalam pelayanan farmasi harus dilaksanakan dalam kerangka sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. Ruang lingkup pelayanan farmasi tersebut meliputi tanggung jawab farmasis dalam menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan, menjamin kualitas obat yang diberikan aman dan efektif dengan memperhatikan keunikan individu, menjamin pengguna obat atau alat kesehatan dapat menggunakan dengan cara yang paling baik, dan bersama dengan tenaga kesehatan lain bertanggungjawab dalam menghasilkan therapeutic outcomes yang optimal.

Dra. Rina Mutiara M.Pharm, Apt. dari RSCM mengatakan hubungan dokter dan farmasis dapat dilihat dalam ronde ruangan. Farmasis juga dapat membuat rekomendasi penggunaan obat pasien yang meliputi : pemilihan obat, dosis obat, frekuensi obat, lama pemberian obat, cara pemberian serta interaksi obat.

Keberadaan farmasis klinis sudah dapat dirasakan di RSCM. "Dengan adanya farmasis klinik diruang rawat departemen ilmu kesehatan anak, pemakaian antibiotika dapat diturunkan menjadi 51 % dari sebelumnya yang 65 % dan juga mengurangi pemakaian obat yang berlebihan" tambah Rina. Selain itu farmasis di RSCM juga diikutsertakan dalam tim nutrisi yang dibentuk oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM di awal tahun 2008 yang juga terdiri dari dokter gizi anak dan perawat. Menurut Rina, meningkatnya pasien anak dengan gizi buruk yang membutuhkan Total Parenteral Nutrisi membuat farmasis semakin jelas dibutuhkan keberadaannya dalam tim kesehatan. (Hanky)

TARGET MDGs SULIT TERCAPAI
Suara Pembaruan Selasa 10 Agustus 2010
[JAKARTA] Kemampuan Indonesia merealisasikan delapan target Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) sangat diragukan. Sejumlah kalangan secara terang-terangan menyatakan Indonesia tak mungkin mencapai 8 target MDGs. Data menunjukkan, hingga sepuluh tahun MDGs dicanangkan, pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat lambat bahkan cenderung mundur pada target tertentu. Sebagai contoh, kasus kematian ibu dalam proses melahirkan masih tertinggi di Asia, yakni mencapai 228/ 100.000 kelahiran. Angka ini jauh dari target MDGs, yakni 102/ 100.000 kelahiran. Rasio kematian balita pun masih tinggi, yakni 44/1000 kelahiran hidup, jauh dari target MDGs 32/1000 kelahiran hidup.

Sejumlah daerah seperti Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Sulteng, Papua dan NTT masih tinggi kasus kematian ibu dan balitanya. Demikian pula dengan capaian MDGs dalam hal pencegahan penyebaran HIV/ AIDS, malaria serta penyakit berat lainnya belum menunjukkan hasil berarti. MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota PBB dalam KTT Milenium PBB September 2000 dengan penandatanganan Deklarasi MDGs. Deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia, antara lain untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Direktur Eksekutif International NG0 Forum on Indonesia Development (INFID), Donatus K Marut mengatakan, Indonesia sulit mencapai target pembangunan milenimum seperti mengurangi angka kemiskinan, kematian ibu, pencegahan sejumlah penyakit seperti HIV/AIDS dll, serta hubungan antarbangsa atau kemitraan global. “Antara lembaga pemerintah di Indonesia tidak ada koordinasi alias berjalan sendiri-sendiri,” kata Donatus K Marut kepada SP di Jakarta, Selasa (10/Cool.
Menurut Donatus, Indonesia secara konseptual dan perangkat undang-undang sangat siap untuk melaksanakan pembangunan milenium, namun sayang dalam pelaksanaannya selalu gagal. “Ya itu tadi karena antara kementerian satu dengan kementerian lainnya berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ia mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup melarang penebangan hutan, namun Kementerian Kehutanan memberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit. Kementerian Pertanian ingin mengembangkan dan mengintensifkan peternakan, namun Kementerian Kehutanan dan pihak pertambangan membolehkan pertambangan. “Antara Menko yang satu dengan lainnya berjalan sendiri-sendiri bahkan saling tabrak,” urai alumnus Fisipol UGM ini. Untuk kemitraan global, lanjut Donatus, Indonesia belum bisa melaksanakan komitmen internasional. “Kita hanya jago dalam teori dan konsep, namun lemah dalam praktik. Inilah yang membuat kita belum bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kemitraan global,” tegasnya. Senada dengan itu, Program Manager International NGO Forum on Indonesia Development Wahyu Susilo mempertanyakan gaung pemerintah dan klaim keberhasilan yang hanya diukur dari kuantitas bukan kualitas.

Angka Statistik
Klaim pemerintah yang menyatakan pencapaian MDGs sudah on the track hanya mengacu pada angka statistik yang dalam kenyataannya kontradiktif dengan fakta di lapangan. Di sisi lain perspektif pemerintah dalam pencapaian MDGs sebatas proyek dan tidak berbasis perspektif pembangunan. Bahkan menurutnya, wakil presiden sendiri pernah mengungkapkan berat dalam pencapaian MDGs, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan. “Fakta memang menunjukkan angka kematian ibu melahirkan naik dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Tahun 2003 angka kematian ibu melahirkan 307 per 100.000 kelahiran ke tahun 2010 menjadi 420 dari per 100.000 kelahiran,” katanya di Jakarta, Selasa (10/Cool.

Di sektor lingkungan hidup, dalam satu menit per harinya, Indonesia kehilangan luas hutan 12 kali lapangan sepak bola. Tingkat keteraksesan sanitasi dan air bersih rakyat pun sangat kurang. Baru 20 persen orang Indonesia yang bisa menikmati air minum bersih (perpipaan) berdasarkan kategori MDGs. “Selama ini dari sumur memang bisa, tapi dilihat jarak antara sumur dan kakus jelas akan mempengaruhi sanitasi dan kualitas air bersihnya,” imbuhnya. Alasan keterbatasan anggaran dari APBN dalam upaya pencapaian delapan tujuan MDGs tidak masuk akal baginya. Perspektif MGDs sebatas proyek dari luar negeri lah yang membuat pemerintah seakan terus mengeluh keterbatasan anggaran. Dalam APBN lanjutnya, jelas mata anggaran yang terkait dengan MDGs seperti di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan. “Sayangnya APBN untuk sektor-sektor itu tidak dijadikan mainstreaming. Hanya terkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan. Padahal indikator MDGs sangat moderat,” jelasnya.

Paramater kemiskinan di Indonesia juga tidak lagi relevan. Acuan Badan Pusat Statistik hanya pendapatan US$ 1,24 per hari. Wahyu menegaskan ukuran pendapatan tidak cukup dijadikan parameter kemiskinan. Indikator lain seperti keteraksesan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan lingkungan bersih juga harus dibuat.
Pemerintah didesak untuk menjadi APBN sebagai alat untuk percepatan MGDs yang konkret. “Rakyat bukan ekonom yang disajikan ukuran keberhasilan APBN bisa membuat pertumbuhan ekonomi, itu terlalu abstrak bagi rakyat. Jika bertumbuh kenapa harga cabai naik,” tandasnya.

Di bidang pendidikan ketika diklaim angka usia sekolah pendidikan dasar mencapai 95 persen, sayangnya tidak berbanding lurus dengan tingkat keaksaraan. Anak lulusan sekolah dasar di Papua saja belum bisa membaca. Pencapaian bagi Wahyu jangan sekadar kuantitas tapi harus fokus pula pada kualitas. Pengamat ekonomi UGM, Revrisond Baswir menilai, Indonesia sulit memenuhi target pembangunan milenium khususnya menurunkan garis kemiskinan dan angka kematian bayi. “Selain problem kependudukan yang menyisakan masalah, angka kematian bayi ini pun menjadi cermin dari rendahnya kualitas kesehatan termasuk perhatian pemerintah. Di samping itu, laju pertumbuhan penduduk pun sesungguhnya perlu dipikirkan,” ujarnya.

Belum Ada Sinergi
Direktur Advokasi World Vision Indonesia (WVI) Asterina Aritonang mengatakan, meskipun status kesehatan anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir, tingkat penurunan angka kematian anak cenderung berjalan lambat. Salah satu kendala adalah belum ada sinergi dan konsolidasi yang baik antara sektor pemerintah pusat dan juga daerah. Sebagian besar daerah belum menempatkan kesehatan ibu dan anak dalam prioritas anggaran.

“Dengan desentralisasi, pemda seharusnya punya kemampuan untuk mensinergikan semua sumber daya yang masuk ke daerah. Bantuan yang datang dari pusat maupun LSM itu supaya tidak jadi tumpah tindih pendanaan ataupun program,” katanya. Selain itu, belum meratanya distribusi dokter di semua daerah juga salah satu faktor penyebab. Tenaga dokter masih menumpuk di kota-kota besar, dan meskipun ke daerah hanya di ibu kota provinsi serta kabupaten. Akibatnya, ketika seorang ibu membutuhkan layanan kesehatan darurat untuk persalinan, tidak bisa mengakses karena kendala transportasi, jarak jauh, biaya, dan medan sulit.

Pengamat kesehatan Kartono Muhammad mengatakan, pemerintah sudah terlambat dalam upaya pencapaian MDGs. Untuk mencapainya, perlu melakukan program yang sistematis dan komprehensif serta melibatkan banyak sektor. Dia meragukan Indonesia bisa mencapai MDGs. Mengingat layanan kesehatan di daerah terpencil masih sangat terbatas, dan lilitan kemiskinan sangat mempengaruhi. Layanan kesehatan reproduksi pun baru mulai bergerak, sehingga sudah terlambat untuk mengejar target tersebut. “Untuk kematian bayi lebih mudah karena insting ibu selalu melindungi anak kalau sakit, dan informasi di media cukup banyak bagaimana mencegah kesehatan anak,” katanya. Dia juga meragukan tercapainya MDGs dari sisi pencegahan penularan HIV dan TB.