MENCARI BENTUK IDEAL RS PENDIDIKAN
RACIKAN KHUSUS - Edisi April 2006 (Vol.5 No.9) Farmacia
Puluhan tahun dijadikan tempat belajar ribuan dokter, ternyata kondisi rumah sakit pendidikan di Indonesia menyimpan sejumlah persoalan. Bila tak segera dijinakkan, takutnya menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sepanjang bulan Februari hingga Maret lalu, banyak rumah sakit di Tanah Air yang "ditinggalkan" direkturnya. Usut punya usut, para petinggi rumah sakit ini diketahui mengadakan pertemuan "gerilya" di beberapa kota. Dimulai dari Banjarmasin, Medan, hingga Cisarua. Agenda apakah yang tengah mereka susun?

Ternyata, persoalan gawat yang tengah mereka pecahkan masih belum bergeser jauh dari dunia bernama rumah sakit. Lantas apa urgensinya, mengingat rumah sakit di Indonesia dari dulu memang masih menyimpan banyak persoalan? Benar, tetapi yang menjadi sorotan kali ini adalah mengenai Rumah Sakit Pendidikan (RSP). Perkembangan pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini bisa dikatakan maju dengan pesat dalam upaya mengantisipasi globalisasi. Sayangnya, bentuk ideal rumah sakit pendidikan yang merupakan tulang punggung pendidikan dokter umum (S1), dokter spesialis (SpI), dan dokter spesialis konsultan (SpII), belum bisa tercapai. Banyak persoalan melilit rumah sakit pendidikan dan perlu segera dibenahi. Salah satunya pengembangan kuantitas dan kualitas SDM-nya.

"Tidak jarang terdapat benturan-benturan kebijaksanaan dan kepentingan akibat beragamnya status kepegawaian di antara dokter pendidik, pembimbing, dan penguji," jelas Dr. Satya Budhy SpA(K), Ketua Komite Medik RSU Dr. Saiful Anwar, Malang. Hal itu dibenarkan Dr. Sutoto Mkes, Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (IRSPI). Saat ini tenaga pendidik (dosen) yang berperan aktif dalam proses pendidikan berasal dari Depdiknas, dalam hal ini Fakultas Kedokteran, dan dari Departemen Kesehatan (rumah sakit). Ada perbedaan perlakukan terhadap dua "jenis" dosen ini terutama dalam hal usia pensiun dan jenjang akademik. Dosen yang berasal dari Diknas pensiun di usia 65 dan bisa mencapai jenjang profesor. Sedangkan yang berasal dari Depkes sudah harus pensiun di usia 60 tahun dan tidak bisa mencapai jenjang profesor.

Perbedaan perlakuan ini dikhawatirkan akan menciptakan situasi krisis tenaga dosen karena sejak beberapa tahun lalu ada kebijakan zero growth dari pemerintah dalam pengangkatan pegawai, termasuk tenaga dokter, dokter gigi, dan apoteker. Menurut Satya, saat ini hampir semua rumah sakit pendidikan mengalami situasi krisis tenaga pendidik karena sebagian besar dosen baik dari Diknas maupun Depkes akan memasuki usia pensiun. "Salah satu solusi dalam waktu singkat adalah kemungkinan penundaan batas usia pensiun bagi para dosen dari Depkes (non Diknas) dari 60 menjadi 65 tahun," ujar Satya. Krisis dosen akan berefek pada krisis dokter yang dihasilkan. Krisis dokter akan berimbas pada segi pelayanan.
Kirim Dosen

Persoalan SDM hanya salah satu dari setumpuk masalah lain yang dihadapi rumah sakit pendidikan. Seperti namanya, rumah sakit pendidikan sedikitnya memiliki empat fungsi, yakni sebagai pusat layanan kesehatan rujukan, sekaligus menjadi tempat pendidikan, penelitian, dan sebagai tempat penapisan teknologi kedokteran. Maka tak heran, rumah sakit pendidikan seharusnya memang lebih unggul dibandingkan rumah sakit lain non pendidikan. Gambaran ini akan terpenuhi bila kita melihat sosok rumah sakit gede seperti RSCM, RS Dr Soteomo, RS Dr. Sardjito, atau RS Harapan Kita yang tak hanya besar, namun dipenuhi pakar kedokteran dari berbagai spesialis dan sub spesialis. Dan tak diragukan lagi telah ribuan dokter berkualitas lahir dari rumah sakit-rumah sakit ini.

Namun penelitian terhadap rumah sakit pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan, tahun 2003, sedikit memberikan gambaran yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan terhadap 20 Fakultas Kedokteran Negeri dan 19 Fakultas Kedokteran Swasta. Respon ratenya hampir 100 persen, hanya satu FK swasta yang tidak menjawab yakni FK Universitas Pelita Harapan yang saat itu baru berumur satu tahun, jadi relatif masih baru.

Hasil penelitian, seperti disampaikan Ditjen Yan Medik Dr. Farid W. Husein, menunjukkan ada beberapa masalah di rumah sakit pendidikan yang potensial menimbulkan masalah hukum. Antara lain, jumlah ko-as yang terlalu banyak di satu rumah sakit pendidikan sementara rasio dosen dan mahasiswa belum ada pola yang baku. Selain itu sebagian besar FK tidak menempatkan dosen khusus di rumah sakit pendidikan. FK lebih mengandalkan dokter di rumah sakit stempat untuk menjadi tenaga pengajar.

Kasus ini sudah dialami oleh "pendatang baru" rumah sakit pendidikan, yakni Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS). Sejak diresmikan oleh Menkes sebagai rumah sakit pendidikan pada 15 Februari 2006, hingga kini kegiatan "belajar mengajar" di rumah sakit flu burung ini belum maksimal. Konon, sebagian besar tenaga dokter di RSPI-SS yang memang dari sononya tidak dipersiapkan menjadi tenaga pengajar, mengalami kebingungan ketika tiba-tiba harus mengajar.

Apakah ada kewajiban FK mengirim dosen khusus di rumah sakit pendidikan? Menurut Farid, hubungan kerjasama antara FK dengan rumah sakit pendidikan diatur dengan Memorandum of Understanding (MoU). "Tidak ada model lain di luar MoU," tegas Farid. Jadi tentang pengiriman dosen oleh FK ke rumah sakit pendidikan tentunya diatur dalam MoU yang dibuat. Namun menurut Sutoto, FK memang tidak berkewajiban mengirim dosen ke rumah sakit pendidikan. "Jadi yang ngajar ya dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit. Selama ini sebagian besar pengajar justru dari rumah sakit," ujar Direktur RS Kanker Dharmais ini.

Sejak awal, tambah mantan Direktur RS Fatmawati ini, sebuah rumah sakit yang didesain menjadi rumah sakit pendidikan, maka otomatis dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut harus siap mengajar. RSPI-SS sendiri, menurut direkturnya Dr Santoso Suroso SpA(K), sudah menadatangani MoU dengan FKUI. "Namun hingga kini pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya," ujar Santoso tanpa bermaksud menyudutkan FKUI. Ia maklum, sebagai rumah sakit pendidikan yang masih baru, wajar jika proses belajar mengajar belum sempurna.
Masih Kurang

Apa kriteria rumah sakit bisa menjadi rumah sakit pendidikan? Depkes sudah mengeluarkan kriteria atau syarat rumah sakit pendidikan utama. Salah satu syarat menjadi RS pendidikan utama adalah telah terakreditasi pada 12 pelayanan plus. Kalaupun syarat menjadi RS Pendidikan Utama tidak terpenuhi maka bisa menjadi RS pendidikan jejaring/ afiliasi yakni rumah sakit yang sebagian divisinya (SMF) melaksanakan dan atau digunakan untuk proses pembelajaran tanaga medis. Untuk kriteria ini syaratnya lebih ringan, yakni terakreditasi minimal 5 standar pelayanan.

Persyaratan yang berat tersebut nampaknya membuat banyak rumah sakit yang seharusnya belum layak menjadi rumah sakit pendidikan, akhirnya dipaksa mendidik calon-calon dokter. Dan rumah sakit pendidikan "ilegal" ini, jumlahnya jauh melebihi rumah sakit pendidikan yang resmi. Saat ini, menurut Sutoto, tak kurang 100 rumah sakit di seluruh Indonesia dijadikan tempat belajar. Namun yang masuk anggota IRSPI, yakni yang sudah terakreditasi dan memenuhi persyaratan menjadi rumah sakit pendidikan hanya 31 rumah sakit. Berarti "rumah sakit pendidikan" di luar IRSPI jumlahnya mencapai hampir 70 rumah sakit.

Adanya rumah sakit yang sebenarnya belum layak dijadikan rumah sakit pendidikan tapi dijadikan tempat belajar calon dokter, diakui Sutoto, mencerminkan kekurangan jumlah rumah sakit pendidikan. "Sekarang memang belum ada teguran atau sanksi, dan itu bukan tanggungjawab IRSPI. Tapi kita ingin berkontribusi agar mereka mau memenuhi syarat dan mendapat sertifikasi. Nanti kalau sudah mendapat sertifikat bisa menjadi anggota IRSPI. Kita sedang menawarkan kepada mereka," ujar Sutoto. Sebab, tambahnya, bila peraturan tentang perumahsakitan dan Peraturan Pemerintah tentang rumah sakit pendidikan sudah disahkan, semua harus sudah tertata. "Sekarang PP-nya memang belum ada, jadi peraturannya masih mana suka," kata Sutoto lagi.

Nampaknya demam standarisasi pun menjangkiti rumah sakit pendidikan. "Mau tidak mau sekarang kita harus berani memulai. Kita terus melakukan perbaikan karena ini tuntutan internasional. Saya kira kalau tidak ada tuntutan internasional kita juga tidak bergerak. Ini kan supaya kita diakui standarnya sama dengan standar internasional. Kita ingin seperti negara-negara maju," harap Sutoto. (ana)

UBAH KURIKULUM TAMBAH INVESTASI
RACIKAN KHUSUS - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat menelan investasi awal yang tinggi. Dibutuhkan kreativitas dalam mencari sumber dana. Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi tentang paradigma baru pendidikan kedokteran di Indonesia, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi yang tertuang dalam SK No. 138/D/T/2004 membuat penyelenggara pendidikan kedokteran di Indonesia ‘sibuk’ mempersiapkan implementasi kurikulum yang lebih menekankan kompetensi dalam menghasilkan output di bidang ahli medis.

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dilaksanakan dengan menggunakan metode SPICES, yaitu Student Centre, Problem Based Learning, Integrated, Community Based, Early Clinical Exposure, dan Structured. Dengan kurikulum ini, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif belajar, mempelajari ilmu kedokteran berbasiskan problem kesehatan yang ada, dan metode yang terintegrasi antara satu mata kuliah dan mata kuliah lain, yang pada kurikulum sebelumnya dilakukan secara terpisah. Mahasiswa juga diprioritaskan mempelajari penyakit-penyakit yang ada di masyarakat secara lebih dalam dan secara dini dikenalkan dengan suasana klinik. Para calon ahli medis diharapkan dapat lebih berkomunikasi dengan pasien dan mengembangkan empati.

Implementasi KBK membawa berbagai konsekuensi, yang salah satunya adalah soal biaya. “Dengan sistem KBK, akan lebih dibutuhkan banyak ruangan untuk kegiatan diskusi kelompok,” ujar Dr. Satya Juwana, Sp.KJ (K) dekan FK Atmajaya. Akan dibuat kelompok-kelompok diskusi yang terdiri dari 8 hingga 10 orang mahasiswa tiap kelomoknya. Universitas Atmajaya, yang mulai menerapkan KBK tahun ajaran 2006 ini, telah merenovasi sebagian bangunan lama untuk memenuhi kebutuhan ruangan. Namun untuk selanjutnya, Atmajaya berencana untuk membangun gedung baru. “Biaya yang dibutuhkan diperkirakan lebih dari 13 milyar,” ujar Satya.

Lulusan kedokteran yang diharapkan memiliki keterampilan medik tertentu, menuntut kebutuhan adanya laboratorium skill untuk melatih mahasiswa menerapkan ilmunya. Misalnya, untuk mengambil darah pasien atau memasang infus, maka diperlukan manekin atau boneka untuk simulasi. Selain itu, laboratorium komputer akan lebih dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar mahasiswa. “Kami juga mengadakan pelatihan bagi para dosen dan staf pengajar dalam implementasi KBK ini,” ujar Satya. Staf pengajar akan lebih berperan sebagai fasilitator dalam memandu mahasiswa yang mencari ilmu secara lebih aktif.

Satya mengungkapkan untuk mempersiapkan KBK, lembaganya telah mengeluarkan investasi lebih dari Rp 5 milyar. Ia mengelak jika dikatakan bahwa pihaknya menarik dana lebih dari mahasiswa terkait dengan persiapan investasi sistem ini. Kenaikan dana sumbangan pendidikan yang dibebankan pada mahsiswa baru, menurutnya, hanya menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Dr. Menaldi Rasmin Sp.P (K) FCCP, dekan FKUI mengakui berbagai persiapan untuk pelaksanaan KBK membutuhkan biaya besar. Persiapan dan pendanaan, menurutnya satu kendala bagi penyelenggara pendidikan kedokteran dalam menjalankan KBK. Modul dan materi ajar mengalami perubahan, dan hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah. “Kini materi ajar harus lebih siap, demikian juga dengan materi pendukung,” ujar Menaldi. Dengan sistem yang menekankan kemampuan daya jelajah mahasiswa untuk mencari literatur ilmu kedokteran lewat internet, textbook, dan jurnal membuat FKUI menyadari pentingnya perpustakaan dan laboratorium komputer. “Perpustakaan kami buka selama 24 jam,” ujar Menaldi.

Untuk tahap awal persiapan KBK, FKUI telah menggelontorkan dana tak kurang dari 5 milyar. “Biaya tersebut kami usahakan ditekan hanya di bawah 10 milyar,” ujar Menaldi. FKUI pernah mencoba melakukan kurikulum berbasis kompetensi tahun 1995, namun menghentikannnya karena belum siap. “Kegagalan tersebut karena tahapan sosialisasi yang kurang,” ujar Menaldi. Untuk kali ini, persiapan secara intensif dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2005 hanya untuk sosialisasi . Tahap sosialisasi telah dilaksanakan pada kelompok mahasiswa, staf pengajar di Departemen, para Kodik S-1, forum Rapat Pimpinan Lengkap, Dewan Guru Besar FKUI dan di hadapan Senat Akademik FKUI.

Dengan terlaksananya kurikulum ini, tugas dosen dan staf pengajar, menurut Menaldi, akan menjadi lebih berat. “Ilmu kedokteran adalah ilmu yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Staf pengajar setiap harinya menghadapi ratusan mahasiswa yang menambah ilmunya dengan kecepatan masing-masing yang berbeda-beda,” ujarnya. “Dosen tidak lagi tahu segalanya, tapi dia harus menjaga agar proses belajar mengajar tidak keluar dari topik yang sedang dipelajari.” Pengajar juga akan menjalani dua macam kriteria evalusi, yaitu oleh penanggung jawab akademik dan evalusi oleh mahasiswa. “Mampukah dosen membuat suasana belajar yang atraktif?” ujar Menaldi.

Mahasiswa juga bukan lagi dinilai hanya berdasar angka ujian dan praktikum, tetapi juga dilihat dari proses belajar yang dilakukan. Pada tahun-tahun awal mahasiswa kedokteran akan dituntut untuk memiliki ilmu biomedik yang kuat, tapi telah memiliki ilmu klinik. Tahun-tahun selanjutnya, mahasiswa diharapkan akan menguasai ilmu-ilmu klinik, dan biomedik menjadi dasar dari pemikirannya.

Lulusan Kedokteran yang distandarkan
Dr. Titi Savitri P., MA, M,Med.Ed, PhD, Ketua Sub Pokja Pendidikan Dokter Divisi Standar Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengatakan dengan KBK, output lulusan kedokteran Indonesia akan memiliki standar. “Output lulusan kedokteran kini akan memiliki standar yang dirumuskan secara nasional. Pada akhirnya lulusan fakultas kedokteran dari universitas manapun di Indonesia, outputnya akan setara atau terstandar,” katanya. KBK, sangat berbeda dengan KIPDI 2, yang menekankan pada aspek kognitif. “Sekarang skill yang harus dimiliki dokter akan lebih dirinci. Ada daftar keterampilan yang harus dikuasai, daftar penyakit, dan daftar masalah. Semua sudah dirancang sejak awal,” ujar Titi.

Lebih lanjut Titi yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran FK Universitas Gadjah Mada mengatakan implementasi kurikulum berbasis kompetensi dimulai dengan memformulasikan apa yang disebut kompetensi dan merumuskan bagaimana lulusan kedokteran yang akan dihasilkan. Dalam kurikulum nasional, dijabarkan 7 kompetensi yang diharapkan dicapai oleh lulusan kedokteran yaitu keterampilan komunikasi efektif, keterampilan klinik dasar, keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga, keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga maupun masyarakat, keterampilan dalam memanfaatkan dan menilai secara kritis teknologi informasi, mawas diri dan pengembangan diri dengan belajar sepanjang hayat, dan kompeten dalam etika, moral, dan profesionalisme dalam praktik.

Lulusan kedokteran diharapkan memiliki kompetensi pendukung yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. FKUI misalnya, diharapkan mencapai kompetensi pendukung dalam bidang riset, pengelolaan kegawat-daruratan kedokteran dan kesehatan, dan manajemen pelayanan kesehatan. Sedangkan FK Atmajaya menekankan pada bidang enterpreneurship, paliative care, dan pengobatan adiksi.

Titi mengakui bahwa fasilitas dapat menjadi hambatan dalam penerapan KBK. “Tapi tidak perlu kecil hati dengan keterbatasan,” ujar Titi. Cara-cara tertentu bisa dilakukan, misalnya untuk praktek pemasangan infus, jika manekin belum terjangkau, bisa praktek antar mahasiswa. Cara lain, melakukan inovasi dengan mengembangkan alat-alat kedokteran biological engineering yang terjangkau tetapi mampu memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. “Atau, kita bisa pesan sebuah produk dari luar negeri, lalu kita coba buat sendiri,” ujar Titi. Sharing resources antar fakultas kedokteran juga dapat dimungkinkan untuk menjadi alternatif.

Dengan investasi awal yang bisa menelan biaya tinggi, fakultas kedokteran, ujar Titi, diharapkan lebih kreatif dalam mencari dana yang bisa bersumber dari luar negeri, hibah, donor, ataupun kerjasama dengan industri.

BIAYA KEDOKTERAN: SEBUAH TANTANGAN
RACIKAN KHUSUS - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Survey yang dilakukan pada tahun 2002 didapatkan bahwa student unit cost pendidikan strata dokter adalah sebesar Rp 15,5 juta per mahasiswa untuk satu semester Biaya fakultas kedokteran yang cukup tinggi tidak ditampik oleh institusi yang berwenang dan penyelenggara pendidikan. Mendidik bibit-bibit bangsa untuk menguasai ilmu medis, perlu biaya yang tidak sedikit, apalagi untuk memenuhi pendidikan yang memenuhi standar. Akibatnya biaya pendidikan yang tinggi pun tidak terelakkan.

“Pendidikan kedokteran memang mahal,” kata Dr. Satya Juwana, SpKJ (K) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya. “Ilmu kedokteran berbeda dengan ilmu non eksakta yang yang tidak memerlukan bahan-bahan untuk praktik. Fakultas kedokteran bahkan memerlukan tambahan fasilitas seperti rumah sakit.” Dr. Menaldi Rasmin Sp.P(K) FCCP, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan kedokteran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Menyelenggarakan pendidikan kedokteran memang butuh biaya tinggi,” ujar dokter spesialis paru ini. “Dari survey yang dilakukan pada tahun 2002 didapatkan bahwa student unit cost pendidikan strata dokter adalah sebesar Rp 15,5 juta per mahasiswa untuk satu semester.”

Menaldi mengatakan, biaya sebesar itu tidak semua ditanggung mahasiswa. Sebagai perbandingan, setiap semesternya mahasiswa FKUI dikenakan biaya Rp 1,5 juta rupiah untuk membiayai pendidikan mereka. Dalam situs UI, Menaldi menyatakan FKUI secara ekonomi mengalami deficit anggaran sebesar Rp 22,8 milyar pertahun. Biaya operasional yang tinggi tidak tertutupi oleh pemasukan yang ada.

Ia menampik jika dikatakan dibukanya jalur khusus di FKUI seperti Program Pengembangan Dokter Daerah (PPDD) yang mematok biaya sebesar Rp 250 juta dimaksudkan sebagai subsidi silang untuk mahasiswa program regular. Dalam perhitungannya, jika satu tahun unit cost adalah sebesar Rp 31 juta, maka unit cost mahasiswa dalam waktu lima tahun adalah sebesar Rp 155 juta. Padahal mahasiswa PPDD hanya berjumlah 40 orang, dibandingkan dengan mahasiswa program reguler yang berjumlah 150 orang. “Apakah dana yang dibayarkan oleh mahasiwa PPDD dapat meng-cover kebutuhan dana mahasiswa program reguler?” ujarnya.

Menurut Menaldi, pihak direktorat pendidikan tinggi pernah menanyakan kemungkinan apakah FKUI akan menaikkan biaya pokok pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semesternya. Namun hingga saat ini, FKUI belum berencana menaikkan biaya semester dari mahasiswanya. “Jika SPP dinaikkan, menjadi persoalan berat, karena ditakutkan mahasiswa akan berorientasi pada materi. Itu menjadi pegangan kami. Kami berpedoman, biaya pendidikan kedokteran harus ada pada biaya dasar,” kata Menaldi.

Pada akhirnya, penyelenggara pendidikan harus mencari cara lain agar biaya pendidikan dapat dikontrol. Yang dapat dilakukan misalnya melakukan efisiensi di segala bidang dan penggunaan dana secara transparan dan accountable. “Kami juga menerapkan daily balance sheet sebagai kendali keuangan institusi,” ujar Menaldi. Rekening yang digunakan sekarang terkontrol dalam Rekening FKUI yang di muara akan terbagi untuk slot-slot yang ditentukan.Semua pengeluaran hanya akan terjadi bila masuk dalam Rencana Kegiatan-Anggaran Tahunan yang telah disahkan. Selain itu pendidikan spesialis berperan dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan strata dokter, dan yang tidak ketinggalan adalah subsidi dari pengajar misalnya dalam bentuk buku-buku teks terbitan baru.

“FKUI juga tidak menutup kemungkinan diberinya keringanan biaya untuk maksimal 20 orang mahasiswa tidak mampu,” tambah Menaldi. Ia mengatakan, mempertahankan mutu lulusan kedokteran dengan budget yang tersedia merupakan sebuah tantangan bagi penyelenggara pendidikan. Ke depannya, FKUI akan mengembangkan kerjasama dalam bentuk riset dengan industri untuk mendapatkan dana ataupun program Pendidikan Dokter Berkelanjutan bekerjasama dengan institusi di luar negeri untuk pengembangan mutu pendidikan.

Pada akhirnya, Menaldi berharap mahasiswa FKUI dapat memetik ilmu sebanyak-banyaknya dan lulusan fakultas kedokteran tetap berorientasi pada kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. “Manfaatkanlah semua fasilitas, baik pengajar, sarana, dan prasarana agar ketika lulus menjadi seorang dokter yang tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Pendidikan yang tidak tertanggungkan
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Dr. dr. H. M. Syamsulhadi, Sp.KJ juga mengakui bahwa biaya pendidikan saat ini lebih tinggi dibandingkan puluhan tahun lalu. Ia membandingkan ketika dirinya masih menuntut ilmu medis di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada sekitar tahun 1964, ia hanya dikenakan uang masuk Rp 200. “Ketika itu pendidikan sebagian besar masih ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Syamsulhadi memaklumi jika kini pemerintah tidak mampu menanggung kebutuhan pendidikan seluruh rakyatnya. “Jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan untuk pendidikan makin tidak tertanggungkan oleh pemerintah,” ujar pria berpembawaan tenang ini. Meski UUD 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan nasional adalah sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun kenyataannya hal itu masih sulit dipenuhi. Pidato Presiden 16 Agustus lalu menyatakan, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2007 adalah sebesar Rp 51,3 triliun. Jumlah itu, belum mencapai 20 persen dari alokasi anggaran pemerintah yang sebesar Rp 746.5 triliun.

Saat ini, UNS yang menerima 200 mahasiswa fakultas kedokteran setiap tahunnya, menetapkan biaya setiap semesternya adalah Rp 500 ribu dan uang SPP ketika masuk FK sebesar Rp 1,5 juta. Menurut Syamsulhadi, jumlah tersebut masih bisa dipenuhi oleh orang tua mahasiswa yang merupakan pegawai negeri golongan rendah. Tinggal pihak universitas mencari cara agar biaya pendidikan dapat ditekan. Ia mencontohkan, misalnya, untuk keperluan praktik, 1 cadaver jika idealnya digunakan oleh 6 mahasiswa, maka bisa digunakan untuk 20 mahasiswa. “Alokasi biaya tertinggi memang untuk kegiatan praktikum,” ujarnya.

UNS juga menerima 41 orang mahasiswa yang memenuhi kriteria akademik tertentu lewat jalur khusus dengan biaya yang lebih tinggi ketika memasuki fakultas kedokteran yaitu sebesar Rp 100 juta. “Ini sedikit berperan dalam penggunaan sistem subsidi silang,” kata Ketua Perhimpunan Kedokteran Jiwa seluruh Indonesia ini. Bagi mereka yang berasal dari golongan ekonomi tidak mampu, masih memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu medis. “Bagi mereka yang tidak mampu, dapat mengikuti ujian dengan menggunakan dana yang disebut Biaya Mengikuti Ujian dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Jika diterima masuk UNS, dapat meminta untuk dibebaskan dana pendidikan selama semester 1 dan 2 yang selanjutnya dapat meminta beasiswa ke pihak lain,” ujar Syamsulhadi.

Biaya kuliah kedokteran di Indonesia, menurut Syamsul, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya kuliah di luar negeri. Dr. Carl Bianco, MD dalam situs Howstuffworks mengungkapkan rata-rata biaya pendidikan pada tahun pertama di fakultas kedokteran di Universitas di Amerika yang disokong pemerintah berkisar antara Rp 83 juta hingga Rp 200 juta. Syamsulhadi mengatakan, tidak menampik jika ada dokter yang lebih yang lebih berorientasi pada materi akibat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan. “Semua dikembalikan pada hati nurani yang bersangkutan,” ujarnya.

WOW, MASUK KEDOKTERAN UNAIR Rp 800 JUTA!
Rabu, 21 Juli 2010 | 15:36 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com — Biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Umum atau PMDK Umum atau non-prestasi tenyata benar-benar selangit. Di perguruan tinggi negeri sekelas Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, biaya masuk ke fakultas tertentu, seperti Fakultas Kedokteran Umum, bisa mencapai Rp 800 juta. Biaya sebesar itu disebut secara resmi sebagai sumbangan partisipasi pembangunan pendidikan (SP3). Padahal, biaya tersebut baru sebagai uang masuk.

Untuk biaya kuliah per semester, mahasiswa jalur PMDK non-prestasi ini masih harus membayar lagi. Dalam pengumuman resmi di situs unair.ac.id, disebutkan bahwa minimal SP3 Fakultas Kedokteran Umum Unair adalah Rp 150 juta. Angka tersebut bisa meningkat sampai Rp 800 juta seperti yang disebut di atas karena SP3 ini diterapkan secara dinamis dengan mengikuti minat dan tren pendaftar.

PMDK Umum adalah salah satu program Unair untuk menjaring mahasiswa baru melalui seleksi yang diadakan sendiri. Program ini sudah dilakukan beberapa tahun belakangan setelah program ekstensi dihapus. Menurut informasi, Universitas Airlangga (Unair) menyediakan dua gelombang untuk penerimaan mahasiswa lewat PMDK Umum. Gelombang pertama jalur ini sudah berlalu, yaitu pendaftaran hingga tes dilakukan pada 26 April sampai 1 Mei lalu. Ini berarti mendahului waktu seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan setelah PMDK Prestasi.

Sementara itu, gelombang kedua akan dilangsungkan pada 26–31 Juli mendatang. Gelombang pertama sudah terpenuhi 30 persen dari jumlah pagu kursi yang disediakan di Fakultas Kedokteran Umum. Setiap gelombang menyediakan sekitar 90 kursi. Namun, meski dikenai biaya supermahal, Unair masih mensyaratkan tes untuk peserta PMDK Umum. Hanya, di program ini siapa pun—tentu yang punya uang banyak—boleh mendaftar dan mereka tidak dibatasi prestasi akademik.

Ini berbeda dengan jalur PMDK Prestasi yang mensyaratkan bahwa pendaftarnya harus menempati ranking lima besar di sekolahnya (SMA). Di PMDK Umum, bahkan lulusan SMA tiga tahun sebelumnya, yakni tahun 2008, 2009, dan 2010, bisa mendaftar. “Pada PMDK Umum yang sudah berlangsung sebelumnya, dana SP3 telah menembus Rp 500 juta atau setengah miliar," kata sebuah sumber di Unair, Selasa (20/7/2010).

Sumber yang bisa dipercaya itu menjelaskan, biaya masuk program PMDK Umum untuk studi kedokteran memang tergolong tinggi. Ia pun menganggap wajar kedinamisan biaya masuk PTN yang sudah menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ini. “Biaya masuk PMDK Umum untuk program studi kedokteran memang tergolong tinggi, tapi kami tetap selektif. Tahun lalu ada yang mampu membayar Rp 800 juta. Tapi kami tolak karena siswanya tidak layak masuk kedokteran. Kasihan siswanya sendiri nanti jika dipaksakan,” kata sumber itu kepada Surya.

Biaya bervariasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran biaya masuk di masing-masing fakultas untuk program PMDK Umum ini bervariasi. Kedokteran Umum adalah yang termahal, diikuti Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi. Untuk Kedokteran Gigi, SP3 minimal Rp 75 juta dan Farmasi Rp 25 juta. Adapun untuk jurusan sosial, yang mahal adalah Jurusan Akuntansi dengan biaya minimal Rp 22,5 juta. Sumbangan tersebut belum termasuk uang kuliah tiap semester. Berdasarkan sebuah keterangan, jalur PMDK Umum ini akan dikenai biaya kuliah antara Rp 3,5 juta dan Rp 6 juta per semester. Salah seorang calon mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima di Unair lewat PMDK Umum mengaku mencabutnya lantaran diterima melalui jalur SNMPTN.

Hilal Mursyidi, siswa asal Gresik itu, semula dinyatakan diterima di Jurusan Farmasi Unair melalui PMDK Umum gelombang pertama. Meski begitu, dia masih mencoba mengikuti tes SNMPTN dan ternyata diterima di jurusan yang sama. Padahal, Hilal sudah membayar Rp 31 juta sebagaimana syarat minimal masuk Jurusan Farmasi.

“Karena saya pikir mahal, saya memilih ikut SNMPTN juga. Tetapi uang yang sudah dibayar tidak kembali sepenuhnya. Hanya bisa diambil kembali Rp 18,5 juta. Tetapi tak masalah karena masuk lewat jalur SNMPTN hanya dikenai biaya kuliah Rp 1,2 juta per semester. Digabung dengan biaya lainnya, total biaya masuk cuma sekitar Rp 2,2 juta,” kata Hilal didampingi ayahnya di kampus Unair, kemarin. (surya)

SPP KEDOKTERAN JALUR SPMPRM Rp 25 JUTA!
Rabu, 23 Juni 2010 | 09:43 WIB
MEDAN, KOMPAS.com - Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Reguler Mandiri (SPMPRM) Tahun 2010 Universitas Sumatera Utara yang dibuka sejak Senin (21/6/2010) telah menjaring 205 calon mahasiswa. Pembelian formulir pendaftaran ditutup 29 Juni 2010, sementara pengembalian formulir paling lambat 30 Juni. Penanggung Jawab Informasi Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Reguler Mandiri (SPMPRM) USU Bisru Hafi menjelaskan, tes tertulis SPMPRM akan digelar pada 1 Juli 2010. ”Sementara pengumumannya kami paparkan pada 21 Juli nanti,” ujarnya di Medan, Selasa (22/6/2010).
Ketua Panitia SPMPRM USU Prof Sumono menjelaskan, syarat mengikuti SPMPRM sama dengan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri pada umumnya. Peserta lulusan 2008 dan 2009 membawa ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) asli beserta fotokopinya yang telah dilegalisasi.

Lulusan 2010 yang belum menerima ijazah dapat menunjukkan surat tanda ikut ujian nasional (UN) asli yang dikeluarkan kepala sekolah dan sudah dibubuhi pasfoto beserta fotokopinya yang telah dilegalisasi. Adapun warga negara asing, lanjutnya, harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Berbeda dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang dibagi tiga kelompok, SPMPRM hanya dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Peserta diperbolehkan memilih maksimal dua program studi.

Kelompok IPA, antara lain, terdiri dari Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Psikologi, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur, Matematika, Kimia, Farmasi, dan Fisika. Adapun kelompok IPS, antara lain, terdiri dari Ilmu Hukum, Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Antropologi Sosial, Sosiologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Politik.

Bisru menjelaskan, jalur SPMPRM dikhususkan bagi mahasiswa dari keluarga kaya. Biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang dikenakan berlipat ganda dibandingkan dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur lain. Untuk Fakultas Kedokteran, misalnya, mahasiswa jalur SPMPRM harus membayar SPP Rp 25 juta per semester dan untuk Fakultas Hukum Rp 9 juta per semester. Padahal, mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN hanya membayar SPP Rp 1,5 juta atau Rp 2 juta per tahun. Meskipun biayanya mahal, USU hanya mengalokasikan 300 kursi bagi mahasiswa yang masuk melalui SPMPRM. Angka itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kuota jalur SNMPTN yang mencapai 1.060 mahasiswa.

USU juga membuka seleksi penerimaan mahasiswa jalur kemitraan, yakni proses penerimaan mahasiswa yang dilandasi kerja sama USU dengan pemerintah kota/kabupaten atau perusahaan di Sumatera Utara. Syaratnya, peserta melampirkan surat dari pemerintah kabupaten/kota atau perusahaan yang telah menjalin kemitraan dengan USU. (MHF)

MEMILIH DOKTER DAN RUMAH SAKIT
Minggu, 28 November 2010 | 03:33 WIB Samsuridjal Djauzi
Kompas.com - Keluarga saya baru tiga bulan ini tinggal di Jakarta. Kami sebelumnya tinggal di kota kecil dan mempunyai dokter langganan dekat rumah. Dokter tersebut telah mengenal kami sekeluarga dan boleh dikatakan kami sekeluarga bersahabat dengan dokter tersebut. Dia mengenal keadaan kesehatan suami, saya, maupun kedua anak saya. Hubungan kami akrab dan saling percaya. Kami sekeluarga merasa mendapatkan penasihat kesehatan dan sekaligus sahabat dalam memelihara kesehatan keluarga kami.

Keadaan di Jakarta lain. Ibu-ibu cenderung membawa anaknya berkonsultasi kepada dokter terkenal. Untuk itu harus mendaftar jauh sebelumnya. Saya sekarang jadi bingung kenapa teman-teman saya tak berobat saja di dekat rumah. Menurut pendapat saya, dokter telah dididik cukup lama untuk memelihara kesehatan penderita, kenapa kita harus bersusah payah ke dokter terkenal hanya untuk mengobati sakit pilek atau demam misalnya. Sudah tentu jika menderita penyakit yang sulit kita dapat berobat ke dokter ahli.

Apakah di Jakarta masyarakat sudah tak memercayai dokter umum lagi? Kemenakan saya baru saja lulus dokter umum, dan jika saya bandingkan dengan kemenakan saya yang lulus sarjana bidang lain, pendidikan kedokteran tampaknya jauh lebih berat. Untuk diterima di fakultas kedokteran seleksinya juga amat ketat sehingga yang berhasil lulus masuk biasanya adalah mahasiswa yang pintar.

Saya bermaksud mempunyai dokter keluarga dekat rumah saja. Karena pengalaman saya di daerah, mempunyai dokter keluarga lebih baik dalam memelihara kesehatan keluarga. Begitu pula dalam memilih rumah sakit, saya akan mengikuti saran dokter keluarga saya. Mohon pendapat dokter.

N di J

Saya setuju dengan pendapat Anda. Di negeri kita, karena sebagian besar anggota masyarakat membayar biaya berobat dari kantongnya sendiri, maka masyarakat bebas memilih dokter. Sebenarnya pemerintah menganjurkan kita untuk menggunakan layanan kesehatan berjenjang. Kita terlebih dahulu memanfaatkan layanan kesehatan primer, yaitu puskesmas dan praktik dokter umum atau dokter keluarga. Jika penyakitnya cukup sulit, barulah dirujuk ke layanan kesehatan sekunder (dokter spesialis), bahkan jika perlu dirujuk lagi ke dokter konsultan. Pengalaman di Thailand yang menggunakan sistem pembiayaan jaminan kesehatan nasional, ternyata sekitar 80 persen masalah kesehatan masyarakat dapat ditolong di layanan kesehatan primer.

Pendidikan kedokteran di negeri kita tumbuh dengan cepat. Sekarang ini jumlah fakultas kedokteran telah melebihi lima puluh. Namun, setiap fakultas kedokteran mendapat pembinaan dan pengawasan sehingga mutu pendidikannya diharapkan menjadi baik. Untuk menjadi dokter umum yang teregistrasi, mahasiswa fakultas kedokteran baik negeri maupun swasta perlu mengikuti ujian kompetensi dokter umum. Dengan demikian, kita berharap dokter umum kita dari mana pun fakultasnya telah mempunyai kemampuan yang disyaratkan untuk menjadi dokter umum.

Anda benar, pendidikan dokter umum amatlah padat. Seorang mahasiswa kedokteran harus bekerja keras untuk dapat lulus menjadi dokter. Dia tidak hanya harus mempunyai kemampuan memahami penyakit dari segala macam aspek, tetapi juga harus mempunyai keterampilan dan sikap yang mendukung untuk menjadi dokter.

Dokter umum kita yang mengikuti pendidikan lanjutan di luar negeri dapat berkompetisi dengan lulusan dokter negara lain. Bahkan, sepanjang pengetahuan saya, baik pada tingkat ASEAN bahkan juga tingkat internasional, lulusan dokter Indonesia acap kali menempati peringkat pertama. Jadi tidaklah pada tempatnya kalau kita merendahkan lulusan dokter umum kita.

Dokter keluarga
Layanan dokter keluarga mempunyai kelebihan karena dokter keluarga dapat melakukan pemeliharaan kesehatan secara berkesinambungan. Dia mengenal keadaan kesehatan anggota keluarga secara lebih menyeluruh. Pasien yang sering berpindah-pindah dokter akan menghadapi kenyataan dokternya yang baru akan berusaha mengenalnya beserta penyakitnya tidak dalam waktu yang singkat. Dokter tersebut akan memeriksa lebih banyak pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya. Sebaliknya, dokter keluarga, karena lebih lama mengenal pasien, akan lebih selektif dalam meminta pemeriksaan penunjang. Namun, yang lebih penting lagi, komunikasi dengan dokter keluarga dapat lebih akrab seperti yang Anda ceritakan.

Setiap dokter diajarkan mengenal kemampuannya, dan jika dia menghadapi masalah yang di luar kemampuannya, dia wajib mengirim pasien ke dokter yang mempunyai kemampuan yang diperlukan. Dokter umum mempunyai kemampuan yang bidangnya melebar, tapi tidak mendalam sehingga cocok untuk mengatasi berbagai penyakit yang sering dijumpai di masyarakat. Sedangkan penyakit yang lebih sulit akan dirujuk ke dokter spesialis atau kalau amat khusus ke dokter konsultan. Jadi, sebenarnya jika sakit batuk pilek tidaklah perlu langsung berobat ke dokter spesialis.

Pelayanan rumah sakit
Mutu perawatan rumah sakit dinilai melalui pencapaian perawatannya. Misalnya kejadian dekubitus (luka di punggung akibat berbaring lama) yang rendah, infeksi bekas infus yang rendah, infeksi di rumah sakit yang rendah, serta angka keberhasilan terapi yang tinggi.

Mutu layanan rumah sakit tak selalu sesuai dengan penampilan fisik rumah sakit tersebut. Bahkan, di kalangan profesi kedokteran dikenal unggulan rumah sakit. Rumah sakit mungkin mengembangkan unggulan tertentu sehingga kemampuannya dalam bidang tersebut melampaui rumah sakit lain. Dokter biasanya mengetahui unggulan-unggulan tersebut sehingga dapat memilih rumah sakit sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi pasiennya.

Mengenai biaya kesehatan, memang biaya kesehatan sekarang terus meningkat karena itu sebaiknya Anda sekeluarga mengikuti program asuransi sehingga pembiayaan kesehatan keluarga Anda tak perlu menjadi beban bagi keluarga Anda.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

Pasal 27
Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 28
1. Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedoktcran gigi.

2. Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Sumber: UU RI No 29 th 2004 tentang Praktik Kedokteran

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 26 UU Praktik Kedokteran
1. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

2. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan
b. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.

3. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

4. Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Sumber: UU RI No 29 th 2004 tentang Praktik Kedokteran

PENDIDIKAN DOKTER DI INDONESIA
Kompetensi dokter dicapai melalui pembelajaran, melalui kurikulum yang disusun berdasarkan standar kompetensi.
Secara garis besar dapat dikatakan ada 2 jenis kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang dokter, yakni Kompetensi Integratif dan Kompetensi Klinik.

KOMPETENSI INTEGRATIF.
Adalah disiplin ilmu yang perlu dikuasai oleh setiap dokter agar dapat menerapkan pengetahuannya sebaik mungkin untuk memecahkan masalah pasien.
Kompetensi Integratif ada 3 jenis:
A. Kompetensi Integratif yang berisi nilai luhur, nilai nilai fundamental, yang diperlukan oleh setiap dokter, yaitu kemampuan untuk memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien yang disertai dengan profesionalisme tinggi dan pertimbangan etika.

B. Kompetensi Integratif kedua adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter sebagai seorang profesional, yaitu antara lain kemampuan untuk selalu belajar terus menerus, memahami epidemiologi klinik, cara berpikir kritis dan kemampuan manajerial yang berkualitas.

C. Kompetensi Integratif ketiga, diperlukan oleh seorang dokter dalam praktek sehari hari. Domain disini termasuk misalnya fisioterapi, ilmu kesehatan lingkungan serta manajemen informasi.

KOMPETENSI KLINIK
Adalah kompetensi mengenai pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai topik kedokteran, yang harus didapatkan mahasiswa kedokteran selama pendidikannya, misalnya ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, kebidanan, THT, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu penyakit kulit kelamin, mata, kardiologi, dll. Setiap topik mencakup gejala klinik yang sering dijumpai, tes dan prosedur diagnostik yang penting serta penyakit penyakit khusus yang harus dikuasai seorang dokter.

KOMPETENSI KOMUNIKASI
Kompetensi seorang dokter, dengan demikian tidak hanya melibatkan kemampuan untuk menegakkan diagnosis dan menetapkan prosedur pengobatan yang tepat guna dan berhasil guna. Dokter juga harus kompeten menyampaikan rencana pemeriksaan dan pengobatan serta menjelaskan hasil hasilnya kepada pasien ataupun keluarganya. Komunikasi yang baik bukanlah sekedar telah menyampaikan informasi, namun juga sampai pasien atau keluarga yang diajak bicara, memahami betul penjelasan yang disampaikan dokter.

Kompetensi kompetensi dokter tersebut dicapai melalui pembelajaran, melalui kurikulum yang disusun berdasarkan standar kompetensi.
Untuk diketahui, yang menyusun standar kompetensi dokter adalah Kolegium Perhimpunan terkait, kemudian disahkan oleh KKI ( Konsil Kedokteran Indonesia ). Pelaksanaan pendidikan dokter ada di Fakultas Kedokteran, tentu bersama sama dengan Rumah Sakit pendidikan.

Sumber:Farmacia vol VIII No 12 Juli 2009

DOKTER WAJIB IKUTI INTERNSHIP
Pemerintah mewajibkan setiap dokter yang telah selesai menempuh pendidikan kedokteran dan telah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia ( UKDI ) untuk mengikuti program Internship Dokter Indonesia ( IDI ) selama setahun.

Menteri Kesehatan ( MenKes ) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, internship merupakan proses pemantapan mutu profesi dokter.
Langkah tersebut untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan. Selama masa pendidikan, kata MenKes, para calon dokter telah dibekali kompetensi akademisi dan keprofesian. Namun, karena statusnya masih calon dokter, semua tindakannya masih dibawah supervisi dan bimbingan para pendidiknya.
Selama pendidikan mereka belum mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan secara mandiri. Melalui program internship, para dokter akan belajar bagaimana seharusnya seorang dokter bersikap dan bertindak secara profesional. Selain itu dokter dapat melahirkan keterampilan teknis medis dan berkesempatan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan efektif dengan pasiennya.

Menyinggung adanya program magang dokter baru itu akan berpotensi tindakan malapraktik, MenKes menanggapi, tidak ada potensi tindakan malapraktik karena dokter baru akan didampingi dokter sejawat, rekanan kerja dan teman belajar serta konsulen. Kemudian akan di evaluasi semua aspek keprofesiannya, sehingga diharapkan dokter magang selalu menjaga mutu tindakannya sesuai standar pelayanan rumah sakit dan puskesmas.

Program Intership Dokter Indonesia akan bekerja sama dengan 9 Fakultas Kedokteran di Indonesia yaitu:
1. FK Universitas Andalas
2. FK Universitas Indonesia
3. FK Universitas Gajah Mada
4. FK Universitas Airlangga
5. FK Universitas Jenderal Soedirman
6. FK Universitas Islam Sultan Agung
7. FK Universitas Tanjungpura
8. FK Universitas Hasanuddin
9. FK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Sumber: Seputar Indonesia Selasa 23 Februari 2010 dan Rabu 24 Februari 2010


LUMAYAN, BUAT MENGISI KEKOSONGAN
Rabu, 15 Desember 2010 | 17:21 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com — Selain mencetak dokter-dokter baru terbaik, dilakukannya program internship dokter diharapkan bisa mengisi kekosongan dokter, baik di rumah sakit maupun di puskesmas di daerah-daerah terpencil, sehingga bisa memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Program "internship" dokter ini pertama kali diterapkan di ASEAN. "Program internship dokter ini pertama kali diterapkan di ASEAN," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di di acara peluncuran program tersebut di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/12/2010).

Sementara itu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, program internship dokter akan memberikan kesempatan kepada dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi untuk menerapkan serta mempraktikkan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan kemudian diterapkan di lapangan. Dalam program itu, para dokter akan diberikan kesempatan menimba pengalaman melakukan upaya kesehatan perseorangan (UKP) selama delapan bulan serta upaya kesehatan masyarakat (UKM) selama empat bulan.

Dia menambahkan, dalam rangka persiapan program internship 2011, Kementerian Kesehatan telah melakukan pelatihan bagi pelatih pendamping di tiga provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Program tersebut membantu pemerataan tenaga dokter di tingkat kabupaten di rumah sakit tipe C dan D dengan kisaran jumlah 5 hingga 20 orang, di tingkat kecamatan lima orang yang ditempatkan di puskesmas. "Secara terus-menerus akan memperkuat tenaga-tenaga dokter muda," kata Menkes.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Rabu (15/12/2010), Fasli Jalal mengatakan, program internship atau masa latihan keahlian profesi dokter oleh Kementerian Kesehatan diharapkan mencetak dokter-dokter baru terbaik sehingga bisa memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat.
"Para dokter baru itu baru saja menyelesaikan pendidikannya di fakultas kedokteran dan kemudian dimantapkan lagi di lapangan dengan program internship di rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia," kata Fasli.

MAGANG DULU, BARU PRAKTIK
RACIKAN KHUSUS - Edisi April 2006 (Vol.5 No.9) Farmacia
Rumah sakit atau klinik adalah kawah candradimuka bagi dokter praktik. Perlu pemahiran kompetensi pendidikan kedokteran dasar. Dokter yang baru lulus pendidikan kedokteran tampaknya harus menahan sejenak untuk berpraktik. Meski telah dijuluki dokter, namun mereka belum dizinkan melakukan praktik layanan kesehatan primer. Alasannya tak jauh-jauh dari persoalan internal sistem profesi dokter itu sendiri. Yaitu, diberlakukannya kurikulum pendidikan kedokteran yang berbasis kompetensi (KBK) yang dikukuhkan lewat SK Mendiknas RI No.045/SK/2002 serta SK Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 1386/D/T/2004 .

Kedua SK ini membuat institusi pendidikan kedokteran di Tanah Air agaknya mulai berbenah. Fakultas Kedokteran Indonesia (FKUI) misalnya, seperti dilansir dalam websitenya www fk-ui.ac.id, telah memulai KBK sejak September 2005 lalu. FKUI sendiri sebenarnya telah pernah mencoba kurikulum ini pada 1995, namun menghentikannya sendiri dengan alasan tidak siap. Sementara beberapa perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran juga turut mengimplementasikan kurikulum baru ini yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.

Nah, kenapa tidak diizinkan langsung praktik? Kurikulum kedokteran berbasis kompetensi mengisyaratkan dokter yang baru lulus mesti memiliki tujuh area kompetensi pendidikan kedokteran (basic medical education). Untuk memahirkan kompetensi tersebut, mereka wajib menjalani program magang dokter baru (MDB) atau internship ala Indonesia. "Program internship merupakan penerapan ilmu kedokteran dasar. Ini (internship) akan dimulai pada 2010," kata Prof. Dr. Hardyanto Soebono SpKK, Ketua Assosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Program magang dokter baru, tambah Hardyanto, lamanya satu tahun. Tujuan MDB adalah memberikan kesempatan pada dokter baru lulus program studi pendidikan kedokteran untuk mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan pelayanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka memahirkan kemampuan kompetensinya. MDB merupakan program sertifikasi kompetensi profesi dokter layanan kesehatan primer. Pesertanya adalah para dokter yang baru lulus, setelah mengikuti pendidikan kedokteran selama minimal lima tahun. Program ini dimaksudkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokteran Indonesia (KDI) yang kemudian diregistrasi ke Konsil Kodokteran Indonesia (KKI) untuk mendapatkan surat izin praktik."Bagi dokter baru yang tidak mengikuti internship tidak boleh melakukan praktik mandiri," tegas Hardyanto yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.

Sebenarnya, magang dokter baru bukan hal asing dalam pendidikan kedokteran di dunia. Literatur-literatur pendidikan standar kedokteran telah memaklumatkan adanya pemahiran kompetensi praktik. World Federation for Medical Education (WFWE) global standard, misalnya, meletakan magang sebagai postgraduate education. Sedangkan medical teacher tahun 1982 mencantumkan magang pada tahap ke empat, competent practise. Cuma berbeda dalam penerjemahannya. Di negara-negara persemakmuran Inggris (Commonwealth) program ini di sebut housemanship, sedangkan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya dikenal internship yang masa kerjanya satu sampai tiga tahun. Sementara di negeri ini, magang dokter baru, internship ala Indonesia, masih sebatas konsep.

Di Indonesia program MDB masih dalam tataran wacana. KDI selaku penanggung jawab program ini tengah menggodok konsepnya." Konsepnya belum matang. Yang jelas program ini sesuai dengan kompetensi dokter umum yang berorientasi dokter keluarga," kata Dr. Sutoto Mkes, Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (IRSPI). Misalnya, lanjut Sutoto yang juga Direktur RS Kanker Dharmais, soal honorarium. Dokter yang terlibat dalam program DMB mesti membayar atau menerima gaji seperti halnya di negara-negara lain. "Hal ini belum ada kesepakatan."

Padahal, menurut Prof. Dr. Wahyuning Ramelan, mantan Ketua KDI, dokter magang wajib diberi gaji. "Karena pada hakikatnya tenaga layanan kedokteran di tempat magang, jadi harus diberi penghargaan layaknya tenaga medik yang lain." Dalam melakukan kegiatannya, jelas Wahyunging, dokter magang sama halnya dengan dokter"penuh". Sejak awal ia diperkenankan mendiagnosa pasien, memberikan terapi dan mengambil keputusan lebih lanjut secara mandiri. Kendati begitu dalam kegiatannya dokter magang mendapat supervisi dari dokter senior yang terlatih. Dan yang melakukan supervisi diutamakan dokter senior yang memang bekerja di tempat magang tersebut: rumah sakit, klinik dokter keluarga, puskesmas, balkesmas dan klinik layanan primer lainnya baik milik pemerintah maupun swasta, yang telah terakreditasi.

Meski MDB masih dalam penggodokan, para stakeholder pendidikan kedokteran di Indonesia mendukung program ini. MDB merupakan bagian dari perubahan sistem pendidikan kedokteran yang diselenggarakan melalui Proyek HWS ( Health Workforce and Service). Apalagi mengingat era globalisasi, MDB menjadi lebih penting artinya, dimana dokter-dokter Indonesia bisa setara dengan dokter asing dan juga "penyaring" bagi dokter asing yang berminat melakukan praktik kedokteran di negeri tercinta ini.


DOKTER WAJIB IKUT PRAKTIK LAPANGAN
Kamis, 16 Desember 2010 | 10:04 WIB
Pontianak, Kompas - Para dokter yang baru saja lulus dan diwisuda diwajibkan mengikuti program internship, yakni praktik lapangan selama satu tahun dalam pengawasan dokter pengawas. Pada 2011, akan ada 2.000 dokter dari 11 universitas yang mengikuti program ini. Demikian dikatakan oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam grand launching program internship dokter Indonesia 2011 di Pendopo Rumah Rakyat (rumah dinas Gubernur) Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Rabu (15/12). ”Ini adalah program lanjutan dalam kurikulum berbasis kompetensi setelah seorang dokter diwisuda. Para dokter akan ditempatkan di rumah sakit di tingkat kabupaten bertipe C dan D serta di puskesmas-puskesmas,” kata Endang.

Program ini telah dimulai pada 2010 di dua provinsi, yakni Sumatera Barat dan Jawa Barat. Jumlah dokter yang mengikuti program ini sebanyak 401 dokter. Pada 2011 mendatang, program praktik lapangan akan dilaksanakan oleh 11 fakultas kedokteran dari universitas yang berdomisili di Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Dalam dua tahun pertama pelaksanaan program ini, para dokter masih akan melakukan praktik di provinsi tempat universitas tersebut berada.

Endang menambahkan, dalam satu tahun praktik lapangan tersebut, dokter akan menjalani praktik di rumah sakit selama delapan bulan dan di puskesmas selama empat bulan. ”Mereka akan diawasi oleh dokter-dokter pengawas dari rumah sakit dan puskesmas setempat yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Endang.

Tiga keuntungan
Endang mengatakan, ada tiga keuntungan yang diperoleh dari program tersebut. Pertama, para dokter bisa mengasah ilmu pengetahuan yang diperolehnya selama mengikuti kuliah. Kedua, masyarakat mendapat layanan langsung dari dokter-dokter muda melalui pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Ketiga, para dokter bisa memperkenalkan berbagai program jaminan dan subsidi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Program ini berbeda dengan penempatan pegawai tidak tetap (PTT) yang selama ini telah berlangsung. ”Setelah mengikuti program internship, para dokter baru bisa mengikuti penempatan PTT,” kata Endang.

Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk membiayai program ini pada 2010. Pada 2011, anggarannya naik menjadi Rp 33 miliar karena jumlah pesertanya bertambah. Anggarannya akan naik pada tahun-tahun berikutnya karena jumlah peserta akan bertambah. Pada 2014, diperkirakan akan ada 8.000 sampai 10.000 dokter baru yang mengikuti program ini.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, program internship merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kompetensi seorang dokter. ”Dari mana pun lulusan dokter tersebut, kami berharap kompetensinya akan tetap sama, terutama dalam standar minimalnya. Ini untuk menjaga mutu dokter yang dihasilkan oleh 71 fakultas kedokteran dari seluruh wilayah di Indonesia,” ungkap Fasli Jalal.

Fasli Jalal mengatakan, Indonesia merupakan pelopor program sejenis di kawasan ASEAN.

MENJADI DOKTER: KAYA DAN PINTAR
RACIKAN KHUSUS - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Memiliki otak ‘encer’, bukan satu-satunya jaminan profesi sebagai ahli medis dapat diraih. Ada faktor yang berperan besar, yaitu biaya.

Masa ujian dan hasil penerimaan mahasiswa perguruan tinggi telah usai. Ada calon mahasiswa yang bergembira karena impiannya untuk masuk fakultas favorit di perguruan tinggi yang diinginkan tercapai namun tentu saja ada yang harus mengatur ulang harapannya karena tahun 2006 ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Di tengah riuh gempita pengumuman penerimaan mahasiswa baru 5 Agustus lalu, sebagian besar calon mahasiswa masih berharap dapat memasuki perguruan tinggi negeri (PTN). Alasannya, selain fasilitas yang lengkap dan kualitas staf pengajar, biaya menjadi faktor utama universitas negeri kebanjiran peminat. Fakultas Kedokteran termasuk salah satu fakultas yang cukup banyak diminati calon mahasiswa.

Ketika tidak diterima di bangku kuliah PTN, bagi mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang cukup, menjadi ahli medis mungkin bukan sekadar angan-angan. Mereka tetap dapat memasuki perguruan tinggi swasta, meski untuk itu, mereka tetap harus menjalani tes tertentu. Artinya, ada standar kemampuan akademik yang harus mereka penuhi. Paling tidak, mereka masih dapat meletakkan harapan di bangku perguruan tinggi swasta setelah gagal menembus PTN. Beberapa dari mereka yang tidak diterima, dengan enteng menyatakan, “Untung aku udah mendaftar di swasta.” Namun beberapa dari mereka muram menjawab, “Mana mungkin, biayanya besar. Mending masuk fakultas lain.”

Seberapa besarkah biaya yang diperlukan untuk kuliah fakultas kedokteran? Seorang pria setengah baya yang ditemui di bagian Administrasi di Fakultas Kedokteran Trisakti mengaku mengeluarkan uang tidak kurang dari Rp 86 juta untuk biaya putrinya yang baru saja masuk di perguruan tinggi tersebut. Uang sebesar itu, adalah untuk pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sebesar Rp 75 juta, biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pokok sebesar Rp 6 juta, Biaya 22 SKS yang per-sks-nya adalah sebesar Rp 150 ribu, dan biaya praktikum semester 1 sebesar Rp 2,5 juta.

Fakultas Kedokteran Atmajaya, mematok harga yang tidak jauh berbeda dengan FK Trisakti untuk tahun ajaran baru 2006. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah sebesar Rp 75 juta hingga Rp 100 juta, yang mesti dibayarkan paling lambat akhir Agustus 2006. Selain SPP adalah biaya kuliah paket sebesar Rp 6 juta dan biaya kuliah pokok per semester adalah Rp 3 juta. Total biaya yang harus dikeluarkan orang tua mahasiswa adalah berkisar Rp 84 juta hingga Rp 109 juta.

Jumlah yang dikeluarkan untuk memasuki fakultas kedokteran di dua universitas tersebut, yang setara dengan harga rumah BTN type 36 type 90 di daerah pinggiran Jakarta, mungkin dianggap fantastik oleh orang kebanyakan. Nyatanya, FK Trisakti ataupun FK Atmajaya tetap kebanjiran mahasiswa yang berharap dokter menjadi profesi yang akan disandang di masa depan.

Mereka yang memiliki kemampuan finansial dan akademik cukup baik, juga tetap dapat mengikuti kuliah di fakultas negeri. Universitas Indonesia, misalnya, membuka program untuk kuliah di fakultas kedokteran dengan jalur khusus. Biayanya, Rp 250 juta untuk lima tahun masa pendidikan kedokteran yang harus dibayar sekaligus di awal masa perkuliahan. Mereka yang masuk lewat jalur ini sebelumnya harus melalui proses Seleksi Penerimaan mahasiswa Baru (SPMB) UI namun juga mendaftarkan diri pada program yang disebut Program Pengembangan Dokter Daerah (PPDD). Program ini ditujukan terutama untuk calon mahasiswa yang berasal dari daerah luar Jawa dan bali untuk dididik menjadi dokter yang siap mengabdi ke daerah asalnya. Tidak hanya UI, fakultas kedokteran lain di luar Jakarta juga menerapkan kebijakan serupa, seperti Universitas Gajah Mada dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dengan menerima mahasiswa melalui jalur khusus yang memasang harga lebih tinggi. UNS misalnya, mematok uang masuk sebesar Rp 100 juta di luar biaya setiap semesternya untuk jalur masuk fakultas kedokteran khusus ini.

Mahal dan Harapan
Dibanding dengan fakultas lain, fakultas kedokteran menyerap dana dari mahasiswa lebih tinggi. Universitas Atmajaya, untuk fakultas di luar kedokteran menetapkan uang SPP berkisar Rp 1 juta hingga Rp 15 juta dan uang yang dikeluarkan tiap semesternya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Universitas Trisakti, mahasiswa di luar fakultas kedokteran dibebankan biaya SPP antara Rp 9 juta hingga Rp 20 juta dan biaya BPP pokok tiap semester antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4,5 juta. Semua itu ditambah dengan uang praktikum sebesar Rp 1,5 hingga 5 juta. Sangat berbeda dengan praktikum fakultas kedokteran yang menelan biaya sebesar Rp 10 juta.

Mereka yang tengah menuntut ilmu di fakultas kedokteran, mengakui bahwa biaya kuliah yang harus dibayar untuk menjadi ahli medis memang relatif mahal. “Kuliah di FK memang mahal,” kata Agatha, 22 tahun, yang kini duduk di semester 9, FK Universitas Atmajaya. Ia, misalnya, selain untuk biaya per semesternya, juga harus mengeluarkan biaya untuk buku-buku yang kebanyakan ia dapatkan dengan cara fotocopy yang besarnya kira-kira Rp 500 ribu setiap semesternya. “Belum lagi setelah menyelesaikan kuliah, untuk masuk klinik, perlu biaya yang tidak murah,” ujar mahasiswi yang memulai kuliahnya tahun 2002 ini.

Namun, menurut Agatha, biaya yang dibayarkan sepadan dengan ilmu yang ia dapatkan. “Ilmu kedokteran kan berbeda dengan ilmu lain. Untuk melakukan praktikum misalnya kan butuh preparat dan bahan praktik yang tidak murah,” kata wanita berkulit putih ini.

Senada dengan Agatha, Aldi, 23 tahun, mahasiswa fakultas kedokteran Trisakti juga setuju jika dikatakan menuntut ilmu di fakultas kedokteran menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Untuk keperluan buku dan diktat kuliah, ia menghabiskan dana antara Rp 500 hingga 1 juta tiap semesternya. Belum ditambah biaya praktikum yang besarnya Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu setiap semesternya.

Setelah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, baik Agatha maupun Aldi menolak bahwa setelah lulus mereka cepat dapat ‘balik modal’ dengan profesi ini. “Nggak bisa deh hitung-hitungan begitu. Kalau pengen cepet kaya, jangan jadi dokter. Sudah biayanya tinggi, kuliahnya lama, penghasilannya sedikit,” ujar pria yang tengah menjalani masa ko-as ini.

Namun dalam jangka panjang, Aldi mengakui profesi dokter bisa memberikan kehidupan yang menjanjikan. “Mungkin nanti setelah ambil spesialis dan ilmu kita bertambah,” ujar pria berkacamata ini. Menurutnya, berbeda dengan profesi lain, setelah tua, seorang dokter bukan saja masih bisa mengabdikan ilmunya namun ia akan makin dibutuhkan karena pengalamannya.

Yohanes, 24 tahun, mahasiwa fakultas kedokteran Universitas Indonesia sependapat jika dikatakan biaya kedokteran mahal. Meski menganggap hal itu sebuah kewajaran, menurutnya hal itu bukan alasan untuk menghitung biaya yang dikeluarkan saat kuliah dengan kemampuan menghasilkan uang ketika seseorang berhasil menjadi seorang ahli medis. Ia tidak menampik bahwa pada akhirnya materi bukanlah hal yang tabu untuk dikejar, namun unsur itu bukanlah berada pada prioritas utama. Ia, juga sangat mendukung program Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menempatkan dokter ke daerah-daerah tertentu, yang nota bene tidak menjanjikan memberikan penghasilan yang tinggi. “PTT sudah selayaknya dilakukan,” ujarnya.

Yohanes mengaku cukup beruntung karena bisa menuntut ilmu medis di perguruan tinggi negeri lewat jalur reguler, yang meskipun biayanya lebih tinggi dibanding fakultas lain, namun relatif lebih murah dibanding rekan-rekannya yang tidak berhasil mendapatkan kursi di PTN. Untuk tiap semesternya ia mengeluarkan biaya Rp 1,5 juta.

Menjadi seorang ahli medis, nyatanya tidak cukup bermodalkan kemampuan akademik. Kemampuan finansial, memiliki peran yang tidak kecil. Buat mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, barangkali harus berjuang lebih keras, agar cita-cita menjadi seorang ahli medis tidak kandas, karena masalah biaya. Perjuangan awal dimulai dengan memperebutkan kursi Perguruan Tinggi Negeri yang sangat sedikit jumlahnya. Pada akhirnya, mereka yang berhasil memperoleh gelar ahli medis diharapkan tetap memiliki modal yang tidak kalah penting, yaitu tetap meletakkan nilai-nilai kemanusiaan yang memang sangat dekat dengan profesi ini, sebagai prioritas utama.
(ika)

MDB, INTERNSHIP ALA INDONESIA
RACIKAN KHUSUS - Edisi April 2006 (Vol.5 No.9) Farmacia

Kolegium Dokter Indonesia (KDI) mengemban amanat untuk menjalankan program Magang Dokter Baru (MDB) di Indonesia. KDI bersama fakultas kedokteran, Ikatan Dokter Keluarga Indonesia, Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia dan stakeholder yang lain duduk bersama merancang program anyar ini. Sejauhmana upaya pelaksanaan MDB ini, berikut wawancara Farmacia dengan Dr. Djauhari Widjajakusumah, Ketua KDI terpilih pada Munas KDI, 11 Maret 2006 lalu. Berikut petikannya :

Selamat atas terpilihnya menjadi Ketua KDI. Bagaimana aktulisasi MDB?
Mulai dilakukan tahun 2010. Tapi khusus untuk Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mulai 2009, karena FK-Unand telah lebih dahulu menerapkan sistem pendidikan kedokteran berbasis kompetensi (KBK), pada 2004. Sementara FKUI , termasuk salah satu dari lima FK yang segera menyelenggarakan MDB, telah beralih ke KBK tahun 2005, jadi diharapkan 2010 telah menjalani MDB.

Sementara KBK telah diterapkan, sejauhmana kesiapan MDB?
Di sini telah dibuat dokumentasinya/programnya jadi bukan lagi wacana. Di sini telah ada tujuan, kompetensi yang diharapkan, metoda, evaluasi, supervisi, dan wahana praktik

Apa dasar diselenggarakan MDB?
Ada dua, yaitu, pertama, merupakan kelanjutan dari kurikulum kedokteran berbasis kompetensi. Hal ini seperti mengacu pada WFME (World Federation for Medical Education), di mana secara global terdiri basic medical education dan internship yang di dalam dokumen WFME termasuk salah satu jenis postgraduate medical education. Dapat pula dikatakan sebagai pre-registration professional training. Begitu pula medical teacher tahun 1982, dimana intership masuk dalam tahap ke empat, competent practice.
Kedua, biar dokter-dokter kita diakui di manca negara. Karena negara-negara lain telah menerapkan internship.

Bagaimana kompetensi akhir dari program ini?
Mahir dalam menjalankan tujuh area kompetensi inti pendidikan kedokteran.

Apakah cukup dengan satu tahun masa MDB?
Cukup. Mereka itu kan sudah dokter yang telah masuk klinik ketika mahasiwa. Masa MDB bisa diperpanjang bila kompetensi belum tercapai

Apa saja yang kegiatan MDB?
Melakukan layanan primer dengan prinsip kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik,bedah, kedaruratan dan kejiwaan baik pada anak, dewasa dan usia lanjut. Dapat melakukan konsultasi dan rujukan serta melakukan komunikasi ilmiah. Dalam melakukan kegiatannya dokter magang di supervisi dengan dokter senior.

Siapa yang dapat menjadi penyelia?
KDI telah buat kriteria penyelia/supervisi. Dokter senior yang bekerja di klinik tersebut dapat menjadi penyelia, dengan begitu program pelatihannya tentu lebuh mudah. Tapi bisa juga penyelia itu dari luar RS tersebut, untuk itu KDI telah mengatur itu. Staf pengajar di FK bisa menjadi penyelia

Apa saja kriteria penyelia?
Dokter yang masih aktif praktik minimum 2 tahun, bersedia mengikuti pelatihan menjadi penyelia, dan bersedia secara aktif melakukan tugas penyelia.

Dimana saja MDB dapat dilaksanankan?
Wahana MDB itu harus terakriditasi. Jadi yang terakreditasi yang dapat dipakai dan bersifat jejaring bukan satu tempat dalam satu wilayah. Wahana itu bisa rumah sakit, klinik kedkteran keluarga, puskesmas, balkesmas dan klinik layanan primer lainnya.

Bisakah peserta MDB mendapatkan pelatihan prosedur klinik yang lebih terampil lagi seperti dalam bedah minor?
Bisa. Unit bedah, penyakit dalam, bedah bisa saja dipakai, jadi bukan hanya klinik pelayanan primer tapi mungkin pelaksanaanya seperti di ko-as yaitu, dirotasi. Dan juga yang perlu dipakai adalah unit-unit gawat darurat

Apa saja syarat wahana pelatihan MDB?
Memberikan layanan kedokteran dan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan setiap hari, memberikan layanan dengan jumlah pasien dan klien paling sedikit 20 orang atau kasus setiap hari dengan jenis yang bervariasi, serta ada sebaran umur dan jenis kelamin yang cukup merata, memiliki sarana laboratorium klinik sederhana serta sarana farmasi yang cukup memadai, dan ada dokter yang bersedia menjadi penyelia.

Siapa yang mengakreditasi wahana MDB?
KDI wilayah. Dalam menyelenggarakan MDB, KDI tidak bisa lepas dari FK dan RSPI dan RS daerah, dinas kesehatan. Ada KDI wilayah di mana anggotanya Wadek I Fakultas Kedokteran yang ada di sana. Mereka yang menyelenggarakan MDB di wilayah itu dengan programnya dari KDI pusat, jadi ada standar nasional.

Kemampuan setiap daerah tidak sama, apakah ada perbedaan dalam penyelenggaran MDB?
Tentu ada perbedaan. Seperti halnya kurikulum kedokteran di mana dalam penerapannya berbeda. Kemampuan kliniknya juga tidak sama dan juga pola penyakit dan kasus. Oleh karena itu, KDI memperkecil perbedaan itu.

Apakah peserta MDB membayar atau mendapat honor?
Ini yang masih dalam pembicaraan. Kalau melihat sebagai tenaga medis seperti dokter lainya mesti dibayar. Tapi bila dari aspek pendidikan ia harus membayar.
Mestinya dinas kesehatan atau RS bisa melihat sebagai tambahan tenaga kerja sehingga memberikan penghargaan, bukan menjadi suatu beban. Mungkin dikompromikan bagaimana caranya tidak dibayar dan tidak membayar. Jadi sampai saat ini belum ada kesepakatan.

Bagaimana evaluasi akhir peserta MDB?
Pada akhir penugasan penyelia melakukan penilaian untuk memastikan pencapaian kompetensi. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program akan mendapat Surat keterangan Menyelesaikan Tugas (SKMT) yang ditandatangani penyelia, yang akan dipergunakan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari KDI.Sertfikat kompetensi merupakan syarat registrasi ke KK

PROGRAM INTERNSHIP
Program Internship pada intinya adalah mempraktikkan prinsip prinsip praktik kedokteran yang telah dipelajari semasa menjadi mahasiswa.
Program ini dilakukan di wahana pelayanan kedokteran atau kesehatan primer yang telah memenuhi syarat ( terakreditasi ) untuk internship, misalnya di poliklinik umum rumah sakit, unit gawat darurat rumah sakit, puskesmas atau klinik layanan primer lainnya milik pemerintah dan swasta.
Lama program intership adalah 1 tahun.

Setiap peserta internship akan mendapat pendamping seorang dokter yang memenuhi kriteria tertentu, diantaranya dokter yang masih aktif praktik minimum 2 tahun, bersedia mengikuti pelatihan menjadi pendamping dan bersedia secara aktif melakukan tugas pendamping. Peran pendamping lebih sebagai role model, motivator, tempat berkonsultasi dan juga penilai.

Dengan internship dokter yang belum memiliki sertifikat kompetensi ini akan bertanggung jawab penuh pada tindakan tindakan yang dilakukan kepada pasien, berbeda dengan co-ass jaman dahulu yang tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesehatan pasiennya.

Adapun kriteria pencapaian kompetensi adalah dokter internship dalam setahun secara keseluruhan harus telah menangani sekurang kurangnya 400 kasus dengan perbandingan sebagai berikut:
A. Jumlah kasus berdasarkan umur:
- Bayi sekitar 25-40%
- Dewasa ( 15-60 tahun ) sekitar 40-60%
- Tua ( diatas 60 tahun ) sekitar 15-25%

B. Jumlah kasus berdasarkan jenis kelamin:
Kasus laki laki dan perempuan sekitar 50%

C. Berdasarkan kelompok:
- Medik sekitar 50-60%
- Bedah sekitar 40-50%
- Kegawatdaruratan sekitar 5-20%
- Kejiwaan sekitar 1-5%

Kasus dicatat dalam logbook dan paling sedikit setiap 3 bulan dilaporkan kepada pendamping.

Internship adalah salah satu produk kolegium kedokteran.
Semua produk kolegium kedokteran adalah produk yang legal karena kolegium juga dilindungi UU No 29 tahun 2004.
Jadi internship selain merupakan usaha memenuhi UU, juga untuk memberi kesempatan bagi dokter Indonesia untuk lebih mandiri dan mampu menyejajarkan diri dengan dokter luar negeri di era globalisasi ini.

Sumber: Farmacia vol VIII no 12 Juli 2009


2.000 DOKTER JALANI PROGRAM INTERNSHIP
Rabu, 15 Desember 2010 | 11:32 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih melakukan grand launching program internship dokter di Pendopo Istana Rakyat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/12/2010). Program internship akan diikuti oleh 2.000 dokter dari 11 universitas. Program internship ini menjadi semacam praktik lapangan bagi dokter-dokter yang baru saja lulus. Namun, praktik ini diarahkan untuk membantu kebutuhan tenaga dokter di rumah sakit tingkat kabupaten dengan tipe C dan tipe D, serta pusat kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Program internship ini akan berlangsung selama satu tahun. Masing-masing selama delapan bulan untuk upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM).


BERHARAP INTERNSHIP CETAK DOKTER TERBAIK
Rabu, 15 Desember 2010 | 13:33 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, program internship atau masa latihan keahlian profesi dokter oleh Kementerian Kesehatan diharapkan mencetak dokter-dokter baru terbaik sehingga bisa memberikan pelayanan dan pengabdiannya pada masyarakat.
Meskipun seorang calon dokter menempuh pendidikannya di Papua, tetapi standar kompetensinya sama dengan calon dokter yang menyelesaikan pendidikannya di Jakarta.

"Para dokter baru itu baru saja menyelesaikan pendidikannya di fakultas kedokteran dan kemudian dimantapkan lagi di lapangan dengan program internship di rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia," kata Fasli Jalal dalam sambutannya di acara Peluncuran Program Internship Dokter di Pontianak, Rabu (15/12/2010). Program internship dokter dari Menkes merupakan program pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, menggunakan pendekatan kedokteran serta penyelarasan dengan ilmu yang didapat dalam praktik di lapangan.

Fasli menyatakan, dalam perkembangan saat ini sudah saatnya setiap dokter yang baru saja menyelesaikan pendidikannya untuk mengikuti program internship agar bisa mencetak dokter-dokter yang unggul. Kementerian Pendidikan Nasional telah menerapkan standar minimal pada seluruh FK yang ada yaitu sebanyak 71 FK agar mutu pendidikannya sama. "Meskipun seorang calon dokter menempuh pendidikannya di Papua, tetapi standar kompetensinya sama dengan calon dokter yang menyelesaikan pendidikannya di FK Universitas Indonesia di Jakarta," katanya.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional juga menerapkan pendidikan berbasis masalah bagi calon dokter. Hal itu dilakukan, selain mendapat berbagai teori ketika menempuh pendidikan, para dokter baru juga menimba ilmu ketika mereka mengikuti program internship, kemudian ditambah lagi menjadi dokter pegawai tidak tetap di daerah-daerah.

FAKULTAS KEDOKTERAN 2014, Internship Diikuti 10.000 Dokter
Rabu, 15 Desember 2010 | 15:52 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan sekitar 8.000 hingga 10.000 dokter baru dalam program internship dokter yang tersebar di 71 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia tahun 2014. Para dokter yang baru lulus diupayakan untuk terus mengikuti program internship tersebut. Setelah internship mereka dimantapkan lagi di lapangan dengan program internship di rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih seusai meluncurkan program internsip dokter tahun 2011 di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/12/2010), mengatakan, program internship dokter ini merupakan pendidikan lanjutan bagi dokter baru setelah menyelesaikan pendidikannya di FK. Menurut dia, tahun pertama program internship diluncurkan baru dua FK, yaitu FK Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Andalas Sumatera Barat dengan peserta sebanyak 401 dokter. Total anggaran untuk program ini senilai Rp 9 miliar dari Kemenkes.

Di Sumatera Barat, dimulai angkatan I sejak Maret 2010 dengan peserta 92 dokter, angkatan II April dengan peserta 64 dokter, angkatan III Agustus, 49 dokter, dan Angkatan IV dengan 13 dokter. Kemudian di FKUI dimulai Oktober dengan jumlah peserta 183 dokter yang memulai program itu di 14 rumah sakit di Jawa Barat.

Pada 2011, program internship dokter rencananya diikuti oleh 11 Fakultas dengan peserta sebanyak 2.000 dokter. Anggaran untuk program ini dikucurkan Kemenkes sebesar Rp 33 miliar, yaitu dari FK Unand, FKUI, FK UGM, FK UIN Ciputat, serta FK Unair. Selain itu, program ini juga dilaksanakan di FK Universitas Padjajaran Bandung, FK Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, FK Universitas Sultan Agung Semarang Jawa Tengah, Universitas Hasanusin Makasar Sulawesi Selatan, FK Universitas Islam Bandung Jawa Barat, dan FK Universitas Tanjungpura Pontianak Kalbar.

Menkes mengatakan, program internsip dokter adalah pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, menggunakan pendekatan kedokteran serta penyelarasan dengan ilmu yang didapat dalam praktik di lapangan. "Sebetulnya program internship ini masih sambungan dari pendidikan mereka sewaktu di FK," kata Menkes. Penambahan pendidikan diluar FK dilakukan untuk menambah pengalaman para dokter baru tersebut, dari lima tahun dalam menyelesaikan pendidikan di FK ditambah satu tahun mengikuti program internship yang diawasi dan dibimbing oleh dokter pengawas.

"Karena mereka dibiayai oleh pemerintah, kami minta tambah satu tahun lagi untuk mengabdi pada daerah yang diminta," kata Endang. Sebelumnya di Kompas.com, Rabu (15/12/2010), Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, program internship atau masa latihan keahlian profesi dokter oleh Kementerian Kesehatan diharapkan mencetak dokter-dokter baru terbaik sehingga bisa memberikan pelayanan dan pengabdiannya pada masyarakat. "Para dokter baru itu baru saja menyelesaikan pendidikannya di fakultas kedokteran dan kemudian dimantapkan lagi di lapangan dengan program internship di rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia," kata Fasli.


DOKTER UMUM INDONESIA HARUS BISA DETEKSI KELAINAN IBU HAMIL
Vera Farah Bararah - detikHealth - Kamis, 24/06/2010 08:50 WIB
Jakarta, Dokter umum lebih banyak tersebar di pelosok Indonesia ketimbang dokter kandungan. Ibu hamil pun di banyak daerah lebih sering mendatangi dokter umum.
Untuk itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengadakan program meningkatkan kompetensi bagi para dokter umum yang bisa mendeteksi dini kelainan pada ibu hamil. Deteksi yang lebih dini ini penting untuk mencegah angka kematian ibu yang masih tinggi. Masih tingginya angka kematian ibu membuat Indonesia harus berjuang untuk menurunkannya agar tercapat target pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs).

Nah, untuk mencapai target tersebut diperlukan peran dari dokter umum agar bisa mendeteksi dini kelainan pada ibu hamil.
Prof Ali Bazad, Ketua bidang kesejahteraan ibu dan anak PB IDI menuturkan dalam waktu dekat IDI akan mengadakan program untuk meningkatkan kompetensi bagi para dokter umum. Program ini adalah dengan memberikan pembekalan ilmu bagi para dokter umum agar bisa mendeteksi dini, sehingga dapat mencegah atau menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. "Diperlukan juga kerja sama dan kepedulian dari pemerintah daerah setempat untuk menunjang program tersebut, serta peran dari pihak swasta misalnya untuk menyediakan alat USG sehingga bisa mendeteksi kondisi kehamilan ibu," ungkapnya.

Salah satu penyebab kematian pada ibu adalah perdarahan saat proses persalinan. Penyebab faktor risiko perdarahan yaitu memiliki banyak anak (semakin banyak anak maka risiko perdarahannya semakin besar), kontraksi yang jelek saat persalinan atau saat hamil tidak diketahui dimana letak dari ari-ari atau plasenta si bayi. "Karena itu penting untuk mengenali faktor-faktor risiko yang ada. Karena jika faktor risiko ini dapat diketahui, maka bisa segera dirujuk sehingga mendapat pertolongan yang lebih cepat," ujar Prof Ali dalam acara konferensi pers Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak menuju Pencapaian MDGs 2015, di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu (23/6/2010).

Program peningkatan kompetensi untuk dokter umum rencananya akan dimulai pada tahun ini di 3 provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat dan Irian. Pemilihan daerah ini karena memiliki angka kematian bayi dan ibu yang buruk di Indonesia. Cara lain yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah dengan menggalakkan kembali program keluarga berencana (KB), IMD (Inisiasi Menyusu Dini) serta program ASI eksklusif. Karena diketahui salah satu penyebab perdarahan saat persalinan adalah memiliki banyak anak, karenanya jika hanya memiliki 2 anak saja risiko perdarahan bisa menurun. "Saat IMD, bayi yang baru lahir akan diletakkan di dada ibunya. Hal ini membantu meningkatkan produksi hormon oksitosin yang bisa mengurangi perdarahan ibu setelah melahirkan," ujar dr Utami Roesli, Sp.A, MBA, IBCLC.

Sedangkan pemberian ASI eksklusif bisa membantu mengurangi angka kematian bayi, karena berdasarkan salah satu penelitian diketahui bahwa bayi yang tidak mengonsumsi ASI memiliki kemungkinan 16 kali lebih sering dirawat di rumah sakit. "Karena itu sebenarnya tidak terlalu sulit agar bisa mencapai target dari MDGs ini, asalkan mau kumpul bersama dan bekerja sama untuk saling membantu serta menyosialisasikan MDG's ini," ungkap Prof Ali. (ver/ir)