PROGRAM IMPLEMENTASI KODEKI
Perubahan sosio-ekonomi masyarakat yang diikuti dengan meningkatnya pendidikan masyarakat telah merubah sistem nilai dan perilaku di masyarakat. Perubahan sistem nilai dan perilaku para dokter yang pada gilirannya telah mengurangi pengamalan profesi kedokteran. Hal tersebut terlihat bahwa pada saat ini banyak kritik masyarakat terhadap implementasi KODEKI. Kritik masyarakat terhadap implementasi KODEKI tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya enam sifat dasar yang harus membuktikan keluhuran dan kemurnian profesi dokter yaitu keTuhanan, keluhuran budi, kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati dan integritas ilmiah dan sosial. Oleh karena itu program implementasi KODEKI sangatlah penting. Dengan adanya program implementasi diharapkan adanya kejelasan arah dan tujuan implementasi KODEKI yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan citra dokter Indonesia yang pada saat ni sedang menurun.\

Proses implementasi KODEKI terdiri dari :

1. FASE PERSIAPAN
Pada fase persiapan ini yang diperlukan adalah standarisasi dan pedoman. Fase persiapan mi diharapkan dilaksanakan di Pengurus Besar IDI (IDI Pusat) dan IDI Wilayah. Langkah-langkah yang dilakukan pada fase persiapan sebagai berikut :

A. Pengurus Besar IDI melalui MKEK Pusat diharapkan dapat menyusun standarisasi pendidikan Fakultas Kedokteran yang berkaitan dengan KODEKI. Dengan adanya standarisasi diharapkan semua mahasiswa Kedokteran di Indonesia mendapat bekal KODEKI yang sama sehingga dalam melakukan implementasi juga sama. Standarisasi pendidikan tersebut meliputi:

* Sillabi etik profesi
* Buku ajar KODEKI dan Keprofesian
* Sillabi kursus
* Buku pedoman untuk kursus
* Kualifikasi tenaga pengajar
* Modul etik

B. mengingat budaya masing-masing wilayah tidak sama maka standarisasi pendidikan Fakultas Kedokteran yang berkaitan dengan KODEKI perlu ditindakianjuti oleh IDI Wilayah untuk membuat pedoman-pedoman yang disusun oleh IDI Wilayah diharapkan dapat membantu dan memperjelas implementasi KODEKI di wilayah.

2. FASE PELAKSANAAN
Agar dapat melaksanakan implementasi KODEKI dengan baik maka harus dimulai sejak menjadi mahasiswa kedokteran sampai menjadi dokter dan melaksanakan kegiatan sebagai profesi dokter. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan implementasi KODEKI sebagai berikut :

A. Pendidikan undergraduate di Fakultas Kedokteran (S1)
Pengenalan, penghayatan dan pemahaman KODEKI perlu dilakukan sediri mungkin, yaitu melalui pendidikan under graduate di Fakultas Kedokteran. Dengan dimulainya pengenalan diri diharapkan para dokter dapat mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan 6 sifat dasar yang membuktikan keluruhan dan kemuliaan profesi dokter.

B. Kursus terstruktur, tatap muka dan jarak jauh oleh Lembaga Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) IDI. Agar KODEKI dapat terus diingat oleh para dokter maka perlu ada pelatihan/kursus yang terstruktur mengenai KODEKI. Kursus dapat menggunakan sistem tatap muka tetapi juga dapat dengan sistem jarak jauh. Dengan sistem jarak jauh diharapkan cakupan pesertanya dapat lebih banyak dan dengan hasil yang tidak berbeda dengan sistem tatap muka. Misalnya melalui Tele Conference, Tele Seminar.

C. Kuliah etik pada tiap PKB/Pertemuan ilmiah tak dipungkiri PB IDI maupun IDI Wilayah sering mengadakan pertemuan ilmiah atau menyelenggarakan PKB. Pertemuan ilmiah dan PKB tersebut dapat merupakan wahana yang baik untuk melakukan sosialisasi KODEKI secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Disarankan atau agar dibuat kebijakan oleh PB IDI bahwa sebelum PKB/pertemuan llmiah dilaksanakan perlu diawali dengan Kultum (Kuliah Tujuh Menit) mengenai KODEKI.

D. Kursus Etik bagi anggota MKEK di dalam struktur organisasi IDI, MKEK mempunyai pengenalan, penghayatan dan pemahaman yang sama mengenai KODEKI maka anggota MKEK wajib mengikuti Kursus Etik. Disarankan MKEK Pusat membuat Kursus Etik bagi MKEK Wilayah, sedangkan MKEK Wilayah membuat Kursus Etik bagi MKEK Cabang.

E. Melaksanakan dan mengembangkan fungsi-fungsi dalam struktur organisasi MKEK.

F. Pemberdayaan panitia etik/Komite Etik di rumah sakit dalam membuat kebijakan. Untuk menangani masalah etik di rumah sakit, maka setiap rumah sakit wajib mempunyai panitia etik/komite etik. Kewajiban ini telah tertuang dalam standar akreditasi rumah sakit. Harus diakui panitia etik/komite etik di Rumah Sakit (RS) pada saat ini belum berfungsi optimal dan kurang diberdayakan. Agar implementasi KODEKI di RS dapat berjalan dengan baik maka pengawasan secara berkesinambungan perlu dilakukan. Panitia etik/komite di RS diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

G. Koordinasi dengan profesi kesehatan lain dan institusi lain terkait.
Implementasi KODEKI sangatlah dipengaruhi oleh profesi kesehatan lain dan institusi lain terkait oleh karena itu dalam melaksanakan implementasi KODEKI perlu melakukan koordinasi dengan profesi kesehatan lain dan institusi lain terkait. Sebagai contoh kerja sama dokter dengan penusahaan farmasi dapat diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan profesi farmasi, dengan dilaksanakan kode etik kedokteran dan kode etik farmasi diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran etik profesi tersebut. Di lain pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menganggap kerja sama dokter dan perusahaan farmasi bukanlah merupakan pelanggaran etika tetapi merupakan pelanggaran hukum, IDI dan SF1 harus melakukan koordinasi dengan institusi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. PENGAWASAN/EVALUASI
Sudah menjadi sifat manusia, apabila tidak diawasi maka berani melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, implementasi KODEKI perlu diikuti dengan sistem pengawasan/evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal-hal yang perlu dilakukan pada pengawasan/evaluasi adalah sebagai benikut:

A. MKEK melaksanakan pengawasan secara aktit dan pasif
Agar ada kejelasan siapa, kapan dan bagaimana melakukan pengawasan/ evaluasi maka PB IDI melalui MKEK Pusat diharapkan dapat membuat pedoman pengawasan/evaluasi yang merupakan acuan umum, sedangkan IDI Wilayah melalui MKEK Wilayah membuat petunjuk teknis pengawasan/evaluasi yang merupakan penjabaran pedoman yang disusun PB IDI melalui MKEK Pusat sesuai dengan budaya, situasi dan kondisi wilayah.

B. Panitia Etik RS sebagai pemantau di RS
Seperti disebutkan diatas bahwa RS wajib mempunyai panitia etik maka panitia etik di RS ini diharapkan dapat secara optimal melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif implementasi KODEKI. Oleh karena itu panitia etik RS diharapkan mempunyai prosedur tetap pengawasan/evaluasi KODEKI serta pencatatan dan pelaporan masalah etik.

C. Perlu adanya pelaporan kasus etik secara berkala dan berjenjang.
Perlu dikembangkan format laporan kasus etik dan tata cara pelaporan secara berkala dan berjenjang.


4. PENEGAKAN IMPLEMENTASI ETIK
Penegakan implementasi etik dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a. Panitia etik RS memecahkan masalah etik di rumah sakit
b. Panitia etik RS merujuk pelanggaran etik yang tidak bisa diselesaikan di RS ke MKEK/MAKERSI (Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit).
c. MKEK menangani kasus etik pengaduan dan masyarakat.
e. Dalam penanganan masalah etik harus memperhatikan ketentuan hukum dan etika lain yang berlaku.


Sumber: KODEKI

PRAKTIK KEDOKTERAN INDONESIA
1. Menghormati martabat manusia ( Respect For Person ).
- Setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki otonomi ( hak untuk menentukan nasib diri sendiri ).
- Setiap manusia yang otonominya berkurang atau hilang, perlu mendapat perlindungan.

2. Berbuat baik ( Beneficence ).
Dokter harus mengusahakan agar pasien yang dirawatnya terjaga keadaan kesehatannya ( Patient Welfare ).
Pengertian "berbuat baik" diartikan bersikap ramah atau menolong, lebih dari sekedar memenuhi kewajiban.

3. Tidak berbuat yang merugikan ( Non Maleficence ).
Praktik Kedokteran haruslah memilih pengobatan yang paling kecil resikonya dan paling besar manfaatnya.
Pernyataan kuno "do no harm" tetap berlaku dan harus diikuti.

4. Keadilan ( Justice ).
Perbedaan kedudukan sosial, tingkat ekonomi, pandangan politik, agama dan faham kepercayaan, kebangsaan dan kewarganegaraan, status perkawinan serta perbedaan jender, tidak boleh dan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. Tidak ada pertimbangan lain selain kesehatan pasien yang menjadi perhatian utama dokter. Prinsip dasar ini juga mengakui adanya kepentingan masyarakat sekitar pasien yang harus dipertimbangkan.

Sumber: Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik Di Indonesia

HUBUNGAN DOKTER - PASIEN
Pada hakikatnya praktik kedokteran bukan hanya interaksi antara dokter dengan pasien saja, akan tetapi lebih luas, mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai standar profesi seorang dokter pada saat memberi pelayanan. Masalah niscaya tidak akan timbul apabila dokter memiliki etik dan moral yang tinggi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

Untuk mencapai pelayanan kedokteran yang efektif berdasarkan saling percaya dan saling menghormati, perlu ada komunikasi yang baik antara pasien dan dokter.Hubungan yang baik antara dokter dengan pasien berdasarkan saling percaya dan saling menghormati, maka dokter harus:
a. Bertindak sopan, penuh perhatian, hati hati dan jujur, serta mengutamakan kepentingan pasien.
b. Menghormati privasi dan harga diri pasien.
c. Menghormati hak pasien untuk menolak berperan serta dalam proses pendidikan dan penelitian.
d. Menghormati hak pasien untuk mendapatkan opini kedua.
e. Selalu siap dihubungi pasien berkaitan dengan penyakit pasien, sesuai perjanjian.

Komunikasi yang baik meliputi:
a. Mendengarkan keluhan, menggali informasi dan menghormati pandangan serta kepercayaan pasien yang berkaitan dengan keluhannya.

b. Memberikan informasi yang diminta atau yang diperlukan secara jelas tentang kondisi, diagnosis, terapi dan prognosis pasien, serta rencana perawatannya dengan menggunakan cara yang bijak dan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Termasuk informasi tentang tujuan pengobatan, pilihan obat yang diberikan, cara pemberian serta pengaturan dosis obat dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi. Senantiasa berusaha mengurangi risiko yang bisa menimpa pasien.

c. Memberikan informasi tentang pasien serta tindakan kedokteran yang dilakukan kepada keluarganya, setelah mendapat persetujuan pasien.

Jika seorang pasien mengalami kejadian yang tidak diharapkan selama dalam perawatan dokter, dokter harus menjelaskan keadaan yang terjadi, akibat jangka pendek, akibat jangka panjang dan rencana tindakan kedokteran selanjutnya yang akan dilakukan, secara jujur dan lengkap serta menunjukkan empati. Jika pasien tidak mampu menerima penjelasan dokter, maka penjelasan harus diberikan kepada keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Jika seorang pasien meninggal, sesuai pengetahuannya dokter harus menjelaskan sebab dan keadaan yang berkaitan dengan kematian tersebut kepada orangtua, keluarga dekat dan mereka yang mempunyai tanggung jawab terhadap pasien, kecuali jika pasien berwasiat lain.

Sumber: Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik Di Indonesia

DOKTER INDONESIA: KUALITAS DAN KUANTITAS
Kamis, 16 September 2010 | 03:56 WIB
Saat melantik 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2009-2014, 2 September 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar komunitas kedokteran Indonesia memerhatikan dua aspek, yaitu etika dan kompetensi. Perhatian Presiden terhadap kedua aspek itu tentu bukan tidak beralasan dan menjadi penting diperhatikan karena komunitas kedokteran justru diperhatikan di dua dari beberapa hal yang selalu mereka junjung tinggi sendiri.

Pendidikan kedokteran di Indonesia adalah cikal bakal pendidikan, yang merupakan pendidikan tinggi tertua, paling banyak menjalani pengalaman dan tetap akan menjadi pendidikan tinggi yang sangat menantang karena harus terus berkompetisi terhadap kecepatan perkembangan global, baik ilmu pengetahuan kedokteran maupun permasalahan kesehatan, dengan varian-varian baru.

Pendidikan Dokter Jawa pada tahun 1849 merupakan awal pendidikan kedokteran itu. Meski istilah dokter di situ tidak tepat, semangat yang dibangun itulah yang terus mendorong perkembangan pendidikan kedokteran di Indonesia. Dokter Jawa dicetak dalam masa pendidikan dua tahun dengan tugas utama sebagai ujung tombak menghadapi berbagai kasus penyakit dan wabah yang ditakuti pemerintah penjajahan Belanda. Tentu makin disadari pentingnya keberadaan dokter di tengah masyarakat sehingga secara bertahap pendidikan dibuat semakin terstruktur dan semakin mendekati bentuk struktur pendidikan yang dianut negara Belanda. Lama pendidikan pun terus mengalami penyesuaian.

School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Nederlands Indische Artsen School (NIAS) menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, serta Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, merupakan tiga fakultas kedokteran yang menjadi contoh pengembangan fakultas kedokteran lain sehingga saat ini ada 70 program studi/fakultas kedokteran di seluruh Indonesia.

Pertambahan ini tentu baik untuk meningkatkan daya saing juga guna memenuhi jumlah dokter yang dibutuhkan masyarakat. Dengan rasio umum pada setiap 4 juta penduduk dibangun sebuah fakultas kedokteran, jumlah fakultas kedokteran yang ada sekarang sudah cukup. Laju produksi keseluruhan adalah sekitar 5.000 dokter per tahun sehingga jumlah (kuantitas) yang dibutuhkan sesuai rasio akan tercapai pada 2014.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diikuti program Departemen Pendidikan Nasional tentang Paradigma Baru Pendidikan Kedokteran di Indonesia, maka Indonesia kembali mengalami pengembangan, antara lain, dengan dibentuknya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan regulator serta pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), juga Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), surat tanda registrasi (STR), dan program pemandirian (internship).

Sebenarnya semua itu merupakan proses penjaminan mutu (quality assurance) serta kendali mutu (quality control) profesi kedokteran. Ini bukan masalah baru, tetapi justru yang amat melekat pada profesi kedokteran. Profesi kedokteran sangat sadar bahwa dokter yang baik tidak cukup dari aspek akademik saja, tetapi juga harus mencakup aspek emosional dan spiritual. Pembinaan itu harus terus-menerus dilakukan selama pendidikan, bahkan sepanjang hayat setelah menjadi dokter. Kita umumnya tahu betapa ketat seleksi masuk mahasiswa kedokteran. Demikian ketatnya profesi ini sehingga di Jepang hanya dua profesi yang dipanggil dengan sebutan sensei, yaitu guru dan dokter.

Kini kembali disadari bahwa jati diri seorang dokter secara naluriah harus sudah terbentuk, bahkan sejak sebelum seseorang masuk ke fakultas kedokteran. Hal ini dapat saja memicu pertanyaan, seolah ada sebuah keistimewaan. Hal yang berbeda jika dilihat dari aspek sebaliknya, yaitu tanggung jawab.

Perjalanan panjang pendidikan kedokteran di Indonesia ini telah membuktikan bahwa dari segi ilmu pengetahuan serta keterampilan, dokter Indonesia tidak perlu diragukan. Dokter lulusan Indonesia cukup banyak yang diterima melanjutkan pendidikan di negara maju, bahkan bekerja di sana. Cukup banyak pula dokter Indonesia diminta mengajar dan melakukan tindakan konsultatif di negara lain, termasuk negara dengan sistem kedokteran yang amat maju.

Sejak 2007 sampai dengan Juli 2010, tercatat 108 dokter Indonesia dibekali letter of good standing dari KKI untuk memenuhi undangan melakukan tindakan kedokteran konsultatif di mancanegara. Pendidikan saat ini yang berbasis kompetensi seyogianya semakin memperkuat citra itu karena pendidikan saat ini amat memerhatikan rasio dosen terhadap mahasiswa, kompetensi harus dicapai secara utuh sebelum naik mencapai kompetensi berikutnya.

Jika demikian, mengapa aspek etika dan kompetensi menjadi pesan khusus? Tampaknya ini berasal dari meningkatnya berita atau keluhan masyarakat tentang pengalaman mereka saat mencari layanan kesehatan. Meski layanan kesehatan tidak semata tanggung jawab dokter, secara positif harus dilihat bahwa keluhan masyarakat adalah tanda kecintaan dan harapan yang besar dari masyarakat kepada profesi dokter.

Rasio dosen dengan mahasiswa, jumlah dan variasi kasus yang harus dikuasai, serta ujian di setiap tahapan merupakan aspek yang amat diperhatikan. Uji Kompetensi Dokter Indonesia juga merupakan bagian utuh sehingga lulusan tidak hanya mampu mengonstruksi masalah serta tata laksana (yang disederhanakan dalam bentuk soal ujian) pada sekolahnya sendiri, tetapi juga dalam skala nasional. Baik fakultas kedokteran swasta maupun negeri sama-sama harus menjalani semua tahapan ini, termasuk tahap pemandirian segera setelah mereka angkat sumpah.

Aspek etika diberikan dalam bentuk mata ajaran (ceramah, diskusi), pencontohan (role modeling), serta pengamatan dan pembinaan sepanjang seorang dokter beraktivitas profesi. Profesi kedokteran bahkan memiliki mahkamah yang menilai pelaksanaan standar kedokteran serta etika kedokteran. Dengan demikian, aspek kualitas secara nyata merupakan hal yang terus diperhatikan dan ditingkatkan secara saksama. Setidaknya aspek kualitas ini dijaga oleh KKI, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), selain oleh masyarakat sendiri melalui kontrol sosial. Jelas profesi kedokteran sejak dahulu dan tidak akan henti melakukan pembinaan menyeluruh sendiri dengan amat ketat dan terpola.

Namun, ada hal di luar ini yang akan dengan cepat memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap profesi kedokteran serta layanan kesehatan itu sendiri. Jika sistem jaminan nasional kesehatan dilaksanakan, banyak hal akan tertata jauh lebih baik, misalnya terwujudnya jenjang rujukan layanan kesehatan. Hal tersebut akan berdampak besar terhadap pembiayaan kesehatan yang akan bergeser ke pencegahan ketimbang pengobatan.

Sampai akhir Juni 2010, di KKI tercatat 70.663 dokter berpraktik umum, tetapi hanya sekitar 7.000 dokter mengisi 9.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Tidak adanya jaminan keselamatan dan kesejahteraan membuat banyak dokter ragu untuk bekerja di wilayah perbatasan, terpencil, dan kepulauan. Pemerintah daerah berperan besar untuk mengatasi hal ini. Dokter dan masyarakat adalah aset sebuah wilayah yang apabila dipadukan secara sinergi niscaya mampu mengakselerasi pembangunan wilayah.

Maka, sebenarnya mencapai tingkat layanan kesehatan masyarakat yang prima berbasis pelayanan kedokteran yang berkualitas merupakan tanggung jawab semua pihak. Menjadi tanggung jawab semua dokter untuk berbuat terbaik sebagai komunikator, pelayan kesehatan, dan pengambil keputusan dalam melaksanakan manajemen kesehatan serta menjadi pemimpin masyarakat (The Five Stars Doctor; WHO). Namun, sistem, peraturan perundangan, serta suasana lingkungan yang dibangun akan memberikan banyak pengaruh terhadap harapan kita semua. Namun, percayalah, dokter Indonesia sampai saat ini tetap taat membina dirinya dan berkontribusi membangun Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dengan rakyatnya yang sehat.

MENALDI RASMIN Konsil Kedokteran Indonesia

TENAGA KESEHATAN DISTANDARKAN
JAKARTA (SI)-Pemerintah berencana membuat standardisasi untuk lulusan tenaga kesehatan. Wakil Menteri Pendidikan Nasional ( Wamendiknas ) Fasli Djalal mengatakan, rencananya pemerintah akan menggelar program Health Profesional Education Quality Project.

Melalui program ini, diharapkan lima tahun kedepan standar kompetensi lulusan dokter, perawat, dokter gigi dan kebidanan di Indonesia akan sama.
Program tersebut melibatkan organisasi profesi seperti IDI, PDGI, Asosiasi RS Pendidikan, Asosiasi Perawat dan Kebidanan.
Sebagai tindak lanjut, kata Fasli, pemerintah akan memberikan berbagai dukungan.

Sumber: Seputar Indonesia Kamis 29 April 2010

6 KESALAHAN FRESH GRADUATE DI TEMPAT KERJA

Gelar sarjana sudah di tangan, kini saatnya bersiap menghadapi tantangan baru di dunia kerja. Tapi hati-hati, ada 6 hal penting yang sering diabaikan para fresh graduate selama menjalani pekerjaan pertamanya. Apa saja?

1. Karena saya bergelar sarjana, saya tak perlu berurusan dengan hal-hal yang remeh
Ini pemikiran yang salah. Kebanyakn fresh graduate justru memulai dari bawah. Apapun gelar Anda, cara terbaik untuk mempelajari bisnis adalah dengan merangkak dari bawah, mengerjakan hal-hal kecil yang dianggap "kurang penting". Tenang saja, jika Anda mengerjakan tugas ini dengan baik, Anda pasti akan diberi tugas yang jauh lebih menantang.

2. Berpikiran sempit
Mahasiswa biasanya sangat idealis. Mereka punya opini pro atau kontra terhadap semua hal, dan memegang teguh pandangannya itu. Sedangkan di tempat kerja, kita dituntut untuk mempertimbangkan semua pilihan, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya.

3. Menganggap enteng social media
Para fresh graduate biasanya tidak memikirkan dampak dari isi Facebook dan Twitter mereka terhadap pekerjaan. Bukan hanya bisa merusak imej profesional, menggunakan social media dengan kurang bijak bisa membuat Anda dipecat.

4. Menunda-nunda
Saat kuliah, jika Anda menunda mengerjakan tugas hingga mepet deadline, hanya Anda yang akan dirugikan. Sementara di tempat kerja, jika Anda menunda pekerjaan, pekerjaan orang lain pun akan ikut terganggu. Imej Anda di mata atasan pun akan rusak.

5. Tidak bergaul dengan senior
Memang lebih asyik makan siang dengan rekan-rekan kerja yang seumuran. Tapi jika ingin mendaki tangga karier dengan lebih cepat, Anda juga harus bergaul dengan para senior.

6. Lupa berterima kasih
Sekecil apapun bantuan yang diberikan oleh rekan kerja atau atasan Anda, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih secara tulus. Jika Anda terkesan tidak peduli, mereka akan berpikir dua kali jika harus membantu Anda lagi.

Sumber: Internet

CALON DOKTER BERLATIH DI SECOND LIFE
Muhammad Firman

VIVAnews - Dokter dan para ahli bedah menggunakan situs jejaring sosial Second Life untuk melatih kemampuan para anak didiknya.
Situs online 3 dimensi itu dimanfaatkan untuk mensimulasikan kondisi krisis secara nyata seperti yang terjadi di ruang operasi.
Di Second Life, Imperial College London telah membangun sebuah rumah sakit virtual di mana pelajar bisa mempelajari seputar rumah sakit dan ruang operasi sebelum mereka mulai melakukan aktivitas secara nyata. Mereka kemudian dapat menguji coba pengetahuan mereka di Virtual Respiratory Ward dengan menginterview pasien yang umumnya merupakan profesor atau relawan yang memberikan resep, tes kesehatan, diagnosa penyakit dan merekomendasikan pengobatan.

Menggunakan software yang dibuat oleh para programmer asal San Jose State University, para pelajar dapat memanfaatkan Heart Murmur Sim, yang memungkinkan mereka mendengarkan suara jantung sebenarnya, melatih mereka untuk mendengarkan suara dari dada pasien dan mengidentifikasi detak jantung. Pelajar memakai heads-up display serupa yang digunakan oleh pilot yang menunjukkan data seperti tekanan darah pasien, denyut jantung, dan rekam medis pasien. Pelajar juga bisa mengklik sebuah obyek seperti rak obat-obatan atau pompa infus.

Ketika objek di-klik, maka heads-up display lainnya akan muncul dan memungkinkan pelajar untuk memilih, sebagai contoh, obat-obatan tertentu, dosisi, dan bagaimana penanganannya. Avatar pasien juga akan bereaksi secara realistis. Sebagai contoh, jika seorang siswa memberikan nitrogliserin pada seorang pasien, maka tekanan darah pada avatar sang pasien akan menurun dan ia akan mengalami shock.
• VIVAnews

1.600 PUSKESMAS INDONESIA TANPA DOKTER
Selasa, 5 Oktober 2010 | 06:53 WIB
Sanur, Kompas — Hingga tahun ini, diperkirakan sekitar 1.600 pusat kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, tidak memiliki dokter jaga. Akibatnya, Badan Kesehatan Dunia PBB menyatakan Indonesia masuk dalam 57 negara yang punya persoalan pemerataan tenaga kesehatan. Mengingat vitalnya peran dokter, hal ini dikhawatirkan mengganggu target Indonesia dalam target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), khususnya pengurangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, pengurangan jumlah pengidap TB dan HIV/AIDS, serta peningkatan status gizi anak-anak.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Giatno kepada pers seusai membuka Konferensi Ke-5 Aliansi Sumber Daya Manusia Kesehatan se-Asia Pasifik di Sanur, Senin (4/10), menyatakan, masalah pemerataan tenaga kesehatan masuk dalam tiga masalah utama di bidang SDM di Kementerian Kesehatan. Kegiatan itu diikuti 15 negara, di antaranya Banglades, Kamboja, China, Fiji, dan India.

”Masih ada hambatan. Meski jumlahnya terus menurun, hingga kini masih ada sekitar 20 persen dari 8.000-an puskesmas belum punya dokter,” katanya. Dua masalah lainnya adalah kurangnya motivasi dan kurangnya dokter spesialis. Kementerian Kesehatan tiga tahun terakhir ini menerapkan kebijakan insentif Rp 5 juta bagi dokter di daerah terpencil. Hal serupa dilakukan sejumlah pemerintah daerah dengan memberi insentif Rp 10 juta. Menurut Bambang, dokter baru cenderung memilih bertugas di kota besar karena lebih menguntungkan secara ekonomi. Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 yang mengharuskan dokter baru bekerja sesuai penugasan negara tidak ada lagi.

Ketua Konferensi Ke-5 Aliansi Sumber Daya Manusia Kesehatan se-Asia Pasifik Suwit Wibulpolprasert menyatakan, pemerataan petugas kesehatan menjadi salah satu tantangan sekaligus komitmen global untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Terkait pencapaian target-target MDGs, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Dokter Plus untuk melatih dokter di daerah terpencil selama enam bulan agar memiliki kompetensi dasar. Juga dibentuk Majelis Kehormatan Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia hingga di tingkat provinsi untuk uji kompetensi dan registrasi tenaga kesehatan. (BEN)

TENAGA STRATEGIS UNTUK DAERAH TERPENCIL
Jumat, 21 Mei 2010 | 16:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengirimkan tenaga kesehatan strategis dalam tim untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. "Ke depan penempatan tenaga kesehatan ke daerah akan satu paket, satu tim yang terdiri atas tenaga kesehatan strategis yang dibutuhkan seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, sanitarian, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita Hendardji di Jakarta, Jumat (21/5/2010).

Ia mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan dan data pendukung untuk menempatkan tim tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan strategis. "Ada beberapa peraturan yang harus diubah supaya kami bisa menempatkan tenaga kesehatan dalam satu tim. Kami juga harus mengumpulkan data-data pendukung dulu," katanya. Menurut dia, saat ini pemerintah masih memetakan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah serta mengevaluasi sistem pendistribusian dan penempatan tenaga kesehatan yang selama ini sudah dijalankan.

Namun dia belum bisa menyebutkan target pelaksanaan pengiriman tim kesehatan tersebut. "Saya belum tahu tepatnya kapan bisa mulai dijalankan, tapi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia Kesehatan dan Biro Kepegawaian sudah punya kerangka waktunya," kata Ratna.
Sampai sekarang kebutuhan tenaga kesehatan belum terpenuhi. Distribusi tenaga kesehatan yang ada pun belum merata di seluruh wilayah, masih terkonsentrasi di perkotaan. Menurut data Kementerian Kesehatan, tahun 2008 kebutuhan dokter untuk 8.234 puskesmas di 33 provinsi sebanyak 13.958 orang, tapi yang tersedia baru 11.865 dokter. Pemerintah juga baru bisa menyediakan 10.963 dokter dari 13.338 dokter yang dibutuhkan untuk mengisi 546 rumah sakit pemerintah atau masih kurang 18 persen dari kebutuhan. Jumlah dokter spesialis yang tersedia hanya 7.846 orang sementara kebutuhan dokter spesialis sebanyak 12.007 orang. Kebutuhan akan tenaga kesehatan strategis lain seperti tenaga gizi, sanitarian dan tenaga kefarmasian juga belum terpenuhi.

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan strategis mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kurangnya jumlah tenaga farmasi misalnya, sempat membuat seorang perawat di pedalaman Kuala Samoja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menyerahkan obat kepada pasiennya harus menjalani proses hukum karena dianggap melanggar ketentuan tentang praktik kefarmasian dalam pasal 108 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan mengirimkan tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang membutuhkan secara bertahap, namun pengiriman tenaga kesehatan masih dilakukan secara terpisah sesuai keahlian.

PENTINGNYA MENEMPATKAN TENAGA KESEHATAN DI DTPK
Vera Farah Bararah - detikHealth - Jumat, 21/05/2010 14:30 WIB
Jakarta, Saat ini pemerataan tenaga kesehatan belum merata untuk seluruh daerah, terutama untuk DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan). Karena itu penting untuk menempatkan tenaga kesehatan yang lengkap di daerah tersebut. Untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di DTPK salah satunya adalah penyediaan jumlah, jenis dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai. Mekanisme penempatan tenaga kesehatan ini meliputi PTT (pegawai tidak tetap) dokter, dokter gigi dan bidan di puskesmas, penugasan khusus residen senior di RSUD kabupaten atau kota dan penugasan khusus tenaga kesehatan D3 antara lain perawat, sanitarian, gizi, farmasi, analisis kesehatan dan kesehatan gigi.

"DTPK menjadi prioritas karena umumnya daerah ini berbatasan dengan negara tetangga, relatif tertinggal dan berada di luar kepulauan. Selain itu sesuai dengan amanat dalam Inpres no.1 tahun 2010 mengenai prioritas pembangunan nasional," ujar Dr H. Kemas M. Akib Aman, SpR, MARS selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kemenkes dalam acara konferensi pers di gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (21/5/2010).

Dr Akib menuturkan prioritas untuk DTPK ini sebanyak 101 puskesmas dan RSUD di 35 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria DTPK di 12 propinsi yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Kep Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.
Sejak tahun 2009 sudah ada penugasan khusus tenaga kesehatan D3 dengan jumlah sebanyak 135 tenaga kesehatan. Sedangkan untuk penugasan residen senior sudah diawali sejak tahun 2006, namun untuk jumlah target selama tahun 2010 diharapkan sebanyak 700 residen.

"Setiap tenaga kesehatan yang ditugaskan ini mendapat hak berupa transportasi dari domisili ke lokasi penugasan serta insentif untuk residen senior sebesar Rp. 7,5 juta/bulan, untuk dokter atau dokter gigi sebesar Rp. 5 juta/bulan sedangkan untuk bidan dan tenaga kesehatan lain sebesar Rp. 2,5 juta/bulan," ungkapnya.
Namun berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan terdapat berbagai hambatan dan kendala yaitu sarana komunikasi yang belum baik, misalnya tidak ada sinyal sehingga menghambat proses pengiriman informasi, trasnportasi yang sulit untuk mencapai daerah tujuan, proses birokrasi yang berjenjang di tingkat pusat atau daerah serta belum adanya sanksi bagi tenaga kesehatan yang mengundurkan diri.

"Tahun 2009 lalu ada sekitar 1-2 persen tenaga kesehatan yang mengundurkan diri, padahal kami sudah susah payah mempersiapkan hal tersebut. Mulai tahun ini sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, para tenaga kesehatan akan diberikan pembekalan selama 3 hari sehingga sudah mengetahui kondisi dan situasi di daerah tersebut," imbuh Dr Akib. Hingga kini kebijakan pemberian sanksi bagi tenaga kesehatan yang mengundurkan diri masih dalam wacana, tapi kemungkinan sanksi yang diberikan adalah tenaga kesehatan tersebut harus mengembalikan biaya transportasi yang sudah digunakannya. Sanksi yang diberikan ini semata-mata untuk mencegah tenaga kesehatan agar tidak mengundurkan diri dan supaya tenaga kesehatan ini lebih serius dalam menjalankan tugasnya.

"Tahun ini kita sedang melakukan evaluasi untuk mengetahui daerah mana saja yang sangat diminati dan daerah yang tidak diminati, serta melakukan pemetaan untuk mengetahui tenaga kesehatan apa saja yang kita miliki. Selain itu tenaga kesehatan yang ditugaskan nantinya akan diberikan target-target tertentu, misalnya untuk puskesmas harus fokus pada pencapaian MDGs," ujar Sekjen Kemenkes dr Ratna Rosita Hendardji, MPHM. Diharapkan program tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di DTPK bisa membantu upaya peningkatan dan pemerataan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil.
(ver/up)

PELAYANAN KESEHATAN BISA GUNAKAN JAMU BERSTANDAR
Merry Wahyuningsih - detikHealth - Sabtu, 22/05/2010 17:07 WIB
Jamu merupakan obat turun temurun yang telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan berdasarkan pengalaman yang berlaku di masyarakat. Tapi untuk pelayanan kesehatan seperti di puskesmas dan rumah sakit, jamu yang digunakan harus telah distandarisasi. Menurut UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan, obat tradisional adalah bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Dan menurut Kontanas 2007, jamu adalah obat tradisional dalam bentuk rajangan maupun serbuk, yang siap digunakan dengan cara diseduh.
"Orang Indonesia banyak yang mengonsumsi jamu dari jaman dulu, dari mbok-mbok jamu gendong maupun jamu rebusan," ujar Prof Dr Sumali Wiryowidagdo, Apt, dari Pusat Studi Obat Bahan Alam FMIPA UI, dalam acara seminar bertajuk 'Prospek Pengembangan Jamu Menuju Masyarakat Indonesia Sehat yang Mandiri: Harapan dan Tantangannya' di FKUI, Jakarta, Sabtu (22/5/2010). Tapi menurut Prof Sumali, untuk pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit atau puskesmas, jamu atau obat herbal yang digunakan harus yang telah mengalami standarisasi jamu.

Obat-obatan dari bahan alam itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Jamu
Adalah obat asli Indonesia yang ramuan, cara pembuatan, cara penggunaan, pembuktian khasiat dan keamanannya berdasarkan pengetahuan tradisional. Pembuktian khasiat jamu hanya berdasarkan pengalaman atau data empiris bukan uji ilmiah dan uji klinis.

2. Herbal terstandar
Adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis (pengujian terhadap hewan percobaan) tapi belum uji klinis atau pada manusia meski bahan bakunya telah distandarisasi.

3. Fitofarmaka
Adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinis dan klinis, dimana bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Produk fitofarmaka dapat disetarakan dengan obat moderen dan sudah dapat diresepkan oleh dokter.

Seorang dokter hanya boleh meresepkan obat herbal fitofarmaka, yang telah teruji klinis dan telah diujikan terhadap manusia. Namun tidak sembarang dokter boleh memberikan resep obat herbal. Dokter tersebut harus tersertifikasi organisasi profesi. Standarisasi jamu dimaksudkan untuk menjamin kualitas, keamanan dan kemanjuran yang teruji secara pra klinis dan klinis, sehingga dapat diterima di dunia medis secara rasional. Standarisasi jamu meliputi:
Adanya pendampingan terhadap para petani tanaman obat
Adanya pendampingan teknologi budidaya
Standarisasi tanah, jenis tanaman, cara tanam, dan cara panen
Uji secara praklinis (terhadap hewan percobaan) dan klinis (terhadap manusia)

Dengan standarisasi diharapkan dapat mendorong perkembangan industri jamu atau obat tradisional dalam negeri, diutamakan penggunaan produk industri dalam negeri yang berkualitas dan terjamin ketersediaannya dalam jangka panjang, serta dengan harga terjangkau.
Untuk meningkatkan jumlah dan jenis obat tradisional yang memenuhi persyaratan efikasi dan keamanan, sehingga lebih banyak pilihan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan, maka kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian harus diintensifkan.

Prof Sumali merekomendasikan hal tentang jamu atau obat tradisional berstandar, yaitu:
Di setiap Rumah Sakit Umum disediakan klinik obat tradisional yang berstandar
Puskesmas menyediakan obat herbal terstandar, disamping memelihara tumbuhan obat dalam kebun kecil
Dokter puskesmas dibekali pengetahuan dasar obat tradisional
Penelitian obat bahan alam di Program Strata 2 Biomedik dan Penelitian untuk Disertasi Doktor di Fakultas Kedokteran lebih diintensifkan
(mer/mer)

DOKTER UMUM DIDORONG TAHU OBAT HERBAL
Minggu, 16 Mei 2010 | 17:41 WIB

Padang, Kompas - Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan tengah menyusun kurikulum untuk diaplikasikan dalam pendidikan dan pelatihan pengenalan obat-obatan herbal bagi dokter umum di Indonesia. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI Slamet Budiarto mengatakan, penyusunan kurikulum sudah dilakukan selama enam bulan. ”Kurikulum akan diterapkan pada pelatihan bagi para dokter yang sudah berpraktik, terutama dokter umum,” kata Slamet seusai berbicara dalam Seminar Perkembangan Herbal dan Penggunaannya dalam Bidang Kesehatan yang diselenggarakan IDI Kota Padang dan produsen jamu Sido Muncul di Kota Padang, Sabtu (15/5). Slamet mengatakan, kurikulum tentang obat-obatan herbal diharapkan bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada obat impor. Di sisi lain, dilakukan upaya penelitian guna mendapatkan sandaran ilmiah bagi tanaman herbal untuk bisa digunakan dalam pengobatan medis.

Menurut Slamet, selama ini obat-obatan herbal baru digunakan pada tingkat promotif, belum sampai pada tingkat kuratif (pengobatan).
Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, Prof dr Edi Dharmana menambahkan, hambatan terbesar untuk memproduksi dan mengenalkan obat herbal ialah relatif minimnya anggaran penelitian. Penelitian penting untuk uji klinis obat herbal sebelum menjadi fitofarmaka. ”Kita harapkan para dokter mau menggunakan obat herbal. Masalahnya, belum semua obat (herbal) diteliti kandungan aktifnya. Jadi, tidak ada bukti klinis sehingga dokter ragu,” kata Edi yang juga peneliti obat herbal dan ahli imunologi itu.

Edi menyatakan, saat ini di Indonesia baru ada lima obat herbal Indonesia yang lulus uji klinis untuk jadi fitofarmaka, yaitu Stimuno (peningkat kekebalan tubuh), Tensigard Agromed (obat darah tinggi), X-Gra (peningkat gairah seksual laki-laki), Rheumaneer (pengurang rasa nyeri), dan Nodiar (antidiare).
Namun, setelah lolos uji klinis, obat herbal dari bahan-bahan alami tadi harganya relatif mahal dan cenderung sama dengan obat-obatan impor. Contohnya Tensigard Agromed yang terbuat dari seledri (Apium graviolens L) dan tanaman kumis kucing (Orthosiphon stamineus Bent).
Menanggapi hal tersebut, Slamet mengatakan, yang terpenting memanfaatkan dan menggunakan dulu obat herbal dari keanekaragaman hayati Indonesia. (INK)

PENGOBATAN JARAK JAUH
Minggu, 30 Mei 2010 | 17:48 WIB
Kompas. com - Saya karyawan sebuah perusahaan tambang di Kalimantan yang jauh dari layanan kesehatan canggih. Sebenarnya kami punya poliklinik yang cukup baik di perusahaan. Namun, di tempat kerja saya, rumah sakit amat sederhana, hanya rumah sakit pemerintah daerah. Saya sudah setahun ini bekerja di Kalimantan. Suasana kerja cukup menyenangkan, tetapi saya sering merasa khawatir jika saya jatuh sakit dan memerlukan perawatan rumah sakit. Saya di Jakarta mempunyai seorang dokter spesialis langganan keluarga. Saya sering mengirim e-mail dan sms kepada beliau. Pada umumnya, pertanyaan saya dijawab, tetapi beliau menghindari untuk memberi petunjuk obat yang harus saya gunakan jika mengalami sakit. Beliau biasanya menganjurkan saya berkonsultasi dengan dokter setempat dan mengatakan beliau tak mungkin memberi obat berdasarkan keluhan melalui sms atau e-mail sekali pun.

Namun, beliau juga mengatakan tak berkeberatan dihubungi oleh dokter di perusahaan saya jika diperlukan. Saya sebenarnya tak berkeberatan membayar biaya konsultasi kepada dokter spesialis langganan saya itu. Kadang-kadang saya merasa, mungkin beliau tak bersedia mengobati karena saya bertanya tanpa membayar ongkos konsultasi. Pada era kemajuan teknologi dewasa ini, tak mungkinkah dilakukan pengobatan jarak jauh. Saya pernah membaca tentang telemedicine, apakah di Indonesia tak mungkin diterapkan konsep telemedicine ini? Jika kemajuan teknologi dapat menggantikan pengobatan tatap muka, alangkah baiknya, saya tak perlu lagi khawatir dengan penyakit asma saya. Kalau ada apa-apa, tinggal sms atau e-mail dan kemudian dapat instruksi penggunaan obat dan saya pun sembuh. Apakah harapan saya berlebihan?

N di S

Dalam menegakkan diagnosis, dokter memerlukan riwayat penyakit (anamnesis), pemeriksaan jasmani, dan dibantu oleh pemeriksaan penunjang, baik berupa laboratorium, pemeriksaan radiologi, maupun penunjang lainnya. Anamnesis dan pemeriksaan jasmani merupakan langkah penting dalam menegakkan diagnosis, pemeriksaan penunjang dapat membantu ketepatan upaya menegakkan diagnosis ini. Yang dihadapi dokter adalah pasien, manusia seperti kita semua. Pasien adalah manusia yang sedang sakit yang memiliki perasaan, harapan, dan kekhawatiran. Karena itu, komunikasi langsung dokter dan pasien amatlah penting. Dokter tidak hanya mendapat data dari anamnesis dan pemeriksaan jasmani, tetapi juga harus menangkap situasi emosi pasien, kegelisahan, dan harapannya.

Sudah tentu teknologi dapat mempermudah dokter dalam menegakkan diagnosis maupun menjalankan terapi, tetapi teknologi apa pun tak dapat menggantikan seorang pasien. Apalagi, dokter tidak hanya boleh memerhatikan keadaan fisik pasien saja, tetapi dokter juga perlu memerhatikan keadaan psikis dan sosialnya.
Jika Anda bertanya kepada dokter spesialis langganan Anda yang di Jakarta itu, yang dijawab oleh beliau adalah berupa informasi. Informasi tersebut belum tentu dapat diterapkan pada diri Anda karena untuk menerapkannya dia perlu memeriksa diri Anda. Melalui pemeriksaan tersebut, dia dapat mempertimbangkan obat yang akan digunakan, berapa dosisnya, apakah akan ada efek sampingnya.

Mungkin dia juga perlu tahu keadaan fungsi hati, ginjal Anda, dan lain-lain. Manusia adalah makhluk yang unik, obat aspirin mungkin bagus untuk sebagian besar orang dan aman dikonsumsi, tetapi ada juga orang yang alergi terhadap aspirin, bahkan alerginya bisa berat sampai mengancam jiwanya.
Jadi, apa yang Anda sebaiknya lakukan selama bertugas di daerah terpencil. Anda perlu menjalankan kebiasaan hidup sehat sehingga kesehatan Anda dapat terjaga dengan baik. Anda mempunyai penyakit asma, saya berharap Anda telah memahami dengan baik penyakit Anda tersebut. Memahami faktor pencetusnya, bagaimana cara mencegah serangan, dan obat apa yang harus digunakan, baik untuk pencegahan maupun terapi. Pemahaman tersebut akan mengurangi ketergantungan Anda kepada dokter.

Sudah tentu Anda memerlukan pendampingan dokter untuk memelihara kesehatan Anda. Dokter umum, dokter perusahaan, telah dididik untuk menjaga kesehatan pasiennya. Melakukan upaya penyuluhan dan pencegahan. Dokter umum dan dokter perusahaan mampu mengobati penyakit yang sering terdapat di masyarakat. Jika mereka menghadapi kesulitan, harus menghadapi masalah yang di luar kemampuannya mereka dapat merujuk pasien kepada dokter spesialis yang diperlukan.
Melalui komunikasi yang baik dengan dokter perusahaan serta petugas kesehatan lain di perusahaan, Anda akan berhasil memelihara kesehatan Anda. Dokter perusahaan dapat berkonsultasi kepada dokter langganan Anda. Namun, dialah yang perlu mengambil keputusan karena dialah yang sekarang ini mengetahui keadaan Anda dengan lengkap.

”Telemedicine”
Bagaimana dengan telemedicine? Kita juga harus memanfaatkan konsep ini, terutama karena negara kita luas dan jumlah dokter spesialis terbatas. Namun, di samping memahami manfaatnya, kita juga harus memahami keterbatasan pemanfaatan telemedicine. Sampai sekarang cara terbaik untuk memelihara kesehatan seseorang adalah dengan tatap muka dan komunikasi dokter pasien. Pada tatap muka sekalipun, dokter tidak hanya memerhatikan bahasa lisan pasien, tetapi juga bahasa tubuhnya. Melalui pembahasan ini, kita dapat mengerti tidaklah mudah bagi seorang dokter untuk mengobati pasiennya dari jarak jauh.

Acap kali kita mendengar rekomendasi dokter di radio atau menyaksikan dokter berusaha mengobati pasien hanya dengan mendengarkan keluhan pasien melalui telepon. Ketepatan rekomendasi tersebut amat diragukan karena tak memahami keadaan jasmani pasien, apalagi keadaan psikis dan sosialnya. Saya sering mendapat pertanyaan melalui surat atau e-mail menanyakan obat untuk gejala yang dirasakan oleh penderita. Saya hanya mampu memberikan informasi, tetapi tak mampu mengobati dari jarak jauh.

Oleh Dr Samsuridjal Djauzi

MENKES: DOKTER KURANG MINAT SPESIALISASI MIKROBIOLOGI KLINIK
Merry Wahyuningsih - detikHealth - Sabtu, 03/07/2010 14:05 WIB
Jakarta, Bidang mikrobiologi klinik sebenarnya sangat penting dalam dunia kedokteran, terutama dalam menghadapi banyaknya penyakit
infeksi yang mengalami resistensi (kebal) terhadap antibiotika. Tapi sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan minat dokter-dokter umum yang ingin mendalami spesialisasi bidang tersebut.

Mikrobiologi klinik adalah suatu cabang ilmu kedokteran medik yang memanfaatkan kompetensi di bidang kedokteran umum dan mikrobiologi kedokteran untuk bersama-sama klinisi melaksanakan tindakan surveilans (memantau distribusi penyakit
), pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi, serta secara aktif melaksanakan tindakan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain maupun masyarakat.

Mikrobiologi klinik berperan pada semua tahap proses medis, mulai tahap pengkajian, tahap analisis dan penegakan diagnosis klinik, penyusunan rancangan intervensi medis, implementasi rancangan intervensi medis, sampai dengan tahap evaluasi, dan penetapan tindak lanjut. Sayangnya, belum banyak dokter-dokter umum yang mau mendalami atau mengambil spesialisasi mikrobiologi klinik ini. "Mikrobiologi klinik masih kurang diminati oleh dokter-dokter umum kita, padahal peranannya sangat penting, terlebih dengan banyaknya penyakit infeksi yang resisten antibiotika," ujar Dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH, Menteri Kesehatan RI, dalam sambutannya membuka acara simposium '6th National Symposium of Indonesia Antimicrobials Resistance Watch (IARW-PAMKI) di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu (3/7/2010).

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI), Prof Dr Sam Suharto, SpMK, di Indonesia hanya ada sekitar 150 dokter spesialis mikrobiologi klinik. "Fakultas kedokteran di Indonesia setiap tahun meluluskan 1.500 sampai 2.000 dokter umum, tapi kebanyakan dari mereka mangambil 4 spesialisasi yang memang banyak peminatnya, yaitu bedah, penyakit dalam, anak dan ginekologi (kandungan)," jelas Prof Dr Pratiwi Sudarmono, PhD, SpMK, Wakil Dekan FK UI. Spesialisasi mikrobiologi klinik kurang diminati karena banyak yang menganggap bidang ini hanya bekerja di laboratorium dan tidak terjun langsung menangani pasien. Padahal menurut Prof DR Dr Kuntaman, MS, SpMK, Wakil Dekan FK UNAIR, spesialis mikrobiologi klinik 60 persen bekerja menangani pasien dan 40 persen melakukan penelitian di laboratorium, terkait dengan pencegahan pengembangan vaksin.

Asal tahu saja, sekarang banyak sekali penyakit infeksi yang resistensi terhadap antibiotika, antara lain tuberkulosis (TB), influenza, HIV dan demam berdarah dengue (DBD). Ini membuat pengobatan untuk penyakit-penyakit tersebut menjadi semakin sulit dan mahal. Inilah tugas besar dari spesialis mikrobiologi klinik dan spesialis terkait untuk dapat mencegah dan menanggulangi berkembangnya resistensi antibiotika. "Mengingat masih terbatasnya jumlah lulusan spesialis mikrobiologi klinik dan spesialis terkait lainnya, maka institusi pendidikan kedokteran yang ada perlu lebih giat lagi meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan spesialis mikrobiologi klinik maupun spesialis terkait lainnya," tambah Menteri Kesehatan. Salah satu upaya pemerintah untuk menarik minat dokter umum untuk melanjutkan spesialisasi mikrobiologi umum adalah dengan memberi beasiswa, terutama untuk putra-putra daerah yang ingin kembali bertugas di daerah asalnya. (mer/ir)

IDI COBA DENGAR SUARA RAKYAT
Minggu, 23 Mei 2010 | 05:27 WIB
KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, 28 Mei 2008, mengatakan, ”Yang paling bernostalgia kalau dibicarakan soal Kebangkitan Nasional adalah komunitas dokter.” Tahun 1908, dokter muda, Sutomo dan Wahidin Sudiro Husodo, memelopori gerakan kebangsaan yang pertama. Mereka kemudian mendirikan gerakan Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. ”Dokter muda itu yang menggerakkan sejarah,” ujar SBY pada ulang tahun ke-100 Kebangkitan Nasional di depan para anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pada ulang tahun ke-100 Kebangkitan Nasional, IDI yang saat itu dipimpin dr Fachmi Idris (Ketua Umum) dan Zaenal Abidin (Sekretaris Jenderal dan sekarang jadi Ketua Umum terpilih untuk periode 2009-2012) mencanangkan konsultasi kesehatan gratis. Menurut dr Mahesa Paranadipa, Manajer Eksekutif Pengembangan Pendidikan Keprofesionalan IDI, Sabtu (22/5/2010) di Jakarta, konsultasi gratis itu kini telah berjalan selama tiga tahun. Namun, sebagian besar rakyat Indonesia, terutama di wilayah- wilayah kumuh di perkotaan, tidak bisa menjangkau konsultasi gratis itu. Beberapa dokter muda IDI mencoba mendatangi sebagian kecil kawasan kumuh itu.

Dengarkan suara rakyat
Sepanjang hari Jumat (21/5/2010) dan Sabtu (22/5/2010), dr Zaenal Abidin dan dr Mahesa Paranadipa serta beberapa dokter muda lainnya menyelusuri tepi anak Sungai Ciliwung yang paralel dengan jalur kereta api dari depan Hotel Sanggri-La sampai wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Di sebuah warung kopi dan makanan dekat pintu kereta api serta sebuah jembatan beton di Manggarai, Jakarta Pusat, rombongan dokter muda ini berhenti dan berdiskusi dengan Beti Sugiarto (janda usia 47 tahun), Eni (janda 68 tahun asal Parung, Bogor, Jawa Barat), Amirin (23), Yadi (pengemudi kendaraan umum), Iro, Jembleng, Sulasti, dan lain-lainnya. Pembicaraan mereka sering tidak terdengar karena selama dua jam dialog berlangsung, hampir lima kali kereta api melintas dengan suara berderu keras. Cerita-cerita yang didapat dari pertemuan di warung itu seperti ini: ”Seorang wanita muda punya anak lima dan ayahnya lima orang, tidak bisa berobat karena tidak punya uang tidak punya KTP, mengobati penyakit kelamin dengan disiram bensin kemaluannya”. Pokoknya, mereka bercerita tentang kenestapaan. Namun, cerita itu disampaikan dengan tawa riang. ”Kerawanan kesehatan sudah menjadi napas kehidupan mereka,” ujar Zaenal.

Warung tempat pertemuan antara penduduk dan para dokter muda itu dekat dengan jembatan beton dan beraspal sepanjang lima meter. Di bawah aspal jembatan ada tiang beton tebal sebagai penyangga. Dua meter di bawah beton-beton itu, permukaan air sungai terlihat keruh. Di bawah jembatan tersebut, tiap malam, sebanyak 15 keluarga (sekitar 35 orang) tidur. ”Hampir tiap malam ada anak kecil yang kecemplung di air sungai. Akan tetapi, mereka bisa berenang dan kembali tidur lagi di atas beton itu,” cerita Jemleng kepada para dokter muda. ”Mereka adalah orang-orang terabaikan. Kami hanya bisa mendengarkan dan hadir di antara mereka pada ulang tahun Kebangkitan Nasional ke-102 ini,” ujar Mahesa. (OSD)